DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • BAPEMPERDA
    • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
    • RAPERDASI
    • RAPERDASUS
    • PERDASI
    • PERDASUS
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Gambaran Umum
    • Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Kepegawaian
    • PPID
    • Perpustakaan
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • BAPEMPERDA
    • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
    • RAPERDASI
    • RAPERDASUS
    • PERDASI
    • PERDASUS
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Gambaran Umum
    • Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Kepegawaian
    • PPID
    • Perpustakaan
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO
No Result
View All Result
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

Komisi V DPRP Kunker Kesejumlah Venue PON XX 2020 Klaster Jayapura.

humasdprp by humasdprp
3 Juli 2019
in Berita Dewan
0
Komisi V DPRP Kunker Kesejumlah Venue PON XX 2020 Klaster Jayapura.

Jayapura – Komisi V DPRP (Membidangi Pendidikan,Kesehatan,Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga) melakukan kunjungan kerja (kunker) kesejumlah lokasi pembangunan venue  cabang olahraga klaster Jayapura yang nantinya akan digunakan pada pelaksanaan PON XX 2020 di Papua. Kunker yang  dipimpin oleh Sekretaris Komisi V DPRP Natan Pahabol,S.Pd didampingi dua anggota Komisi V DPRP yakni, Ignasius W Mimin,S.IP dan Yohanis Ronsumbre beserta sejumlah staff pada Senin (2/7/2019) dimulai dari Stadion Papua Bangkit. 

Dari hasil pengamatan dan diskusi,  ternyata diketahui Pemerintah Provinsi Papua belum membayar anggaran tahap tiga pembangunan Stadion Papua Bangkit. Padahal dari informasi yang diterima Komisi V DPRP, pembangunan Stadion Papua Bangkit sudah rampung 100 persen. Terkait dengan itu, Komisi V DPRP akan memanggil Dinas Pemuda dan Olahraga (Disorda) Papua dan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) untuk membahas hal ini,“Informasi yang disampaikan Stadion Papua Bangkit 100 persen sudah rampung. Ini adalah keberhasilan Pemprov Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, namun kewajiban pemerintah harus diselesaikan sehingga tidak menjadi beban pada saat PON XX digelar,” Tegas Sekertaris Komisi V DPRP Natan Pahabol,S.Pd  usai memantau sarana dan prasarana yang ada di Stadion Papua Bangkit, Selasa (2/7/19).

Menurut Pahabol, stadion utama PON XX ini menjadi kebanggan tersendiri masyarakat Papua. Maka itu, pemprov diminta segera menyelesaikan kewajibannya yang belum dilaksanakan, “Masih ada sekitar Rp 105 miliar yang belum bayar. Karena itu Kamis dan Jumat kami akan memanggil Disorda dan PB PON,” tandasnya.
Lanjut Politisi Partai Gerindra Papua, saat ini yang menjadi persoalan pasca rampungnya pembangunan stadion utama PON XX ini, adalah masalah perawatan dan pemeliharan usai penyelenggaraan PON XX 2020. Oleh karena itu, dirinya berharap 2021 mendatang, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua harus berkantor di stadion terbesar kedua di tanah air ini.“Jadi harus ada yang merawat stadion besar ini. Itu juga yang menjadi kekhawatiran kami saat ini,” Ujar Pahabol

Foto : Sekretaris Komisi V DPRP Natan Pahabol saat melakukan komunikasi dengan Agustinus Marbase, pemilik Hak Ulayat tanah lokasi GOR Toware di Kabupaten Jayapura

Usai melakukan kunker ke Stadion Papua Bangkit, Tim Komisi V DPRP menyambangi Stadion Barnabas Youwe di Sentani, Kabupaten Jayapura. Disini Komisi V  DPRP menemui kondisi stadion yang sama sekali belum ada kegiatan pembangunan atau renovasi padahal DPRP telah menyetujui sejumlah anggaran dalam APBD Papua Tahun 2019 untuk kegiatan renovasi.  Menanggapi temuan tersebut, Sekretaris Komisi V DPRP Natan Pahabol mempertanyakan mengapa dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua belum merenovasi stadion itu.padahal, dalam proses penganggaran, DPRP telah menyetujui alokasi anggaran untuk merenovasi tribun penonton dan pagar di sekeliling Stadion Barnabas Youwe.“Ini menjadi perhatian kami di Komisi V DPRP dan tentu kami akan panggil pihak-pihak yang bertanggungjawab. Soal dana,saya belum memastikan berapa nilai anggarannya. Saya mesti lihat buku APBD Pemerintah Provinsi Papua 2019 dulu. Namun dari keterangan penjaga stadion, hingga kini Panitia Besar PON, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, dan KONI Papua belum pernah datang dan melihat stadion ini,” Ungkap Pahabol.

Lebih jauh dikatakan Pahabol, pihaknya sangat mengkhawatirkan palaksanaan pembangunan venue-venue diluar Jayapura. Pasalnya jika arena venue pertandingan di klaster Jayapura yang mudah dijangkau seperti Stadion Barnabas Youwe Sentani saja sudah tidak dipantau oleh Panitia Besar PON XX dan pihak terkait lainnya, bagaimana jadinya dengan penyiapan arena venue pertandingan di klaster PON XX yang jauh dari Jayapura seperti Biak, Jayawijaya, Timika dan Merauke,“Kami minta Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, maupun Panitia Besar PON segera melakukan renovasi. Stadion Barnabas Youwe ini sudah layak pakai 85 persen, tinggal dibenahi. Jangan tunggu tambahan anggaran dalam sidang APBD Perubahan 2019 baru mulai mengerjakan proses renovasi,”pintanya

Foto : Komisi V DPR Papua saat meninjau Lokasi Stadion Barnabas Youwe di Kabupaten Jayapura

Pernyataan yang sama dikatakan Anggota Komisi V DPRP, Ignasius W Mimin dan Yohanis Ronsumbre yang turut serta dalam kunker Komisi V DPRP. Mimin mengingatkan tahun anggaran 2019 telah memasuki triwulan ketiga, dan seharusnya renovasi Stadion Barnabas Youwe sudah dimulai dikerjakan, “Perlengkapan yang dibutuhkan mestinya sudah ada di lokasi. Tapi ini belum sama sekali. Dinas Olahraga dan Pemuda Papua dan pihak terkait jangan tidur. Kalau yang di klaster Jayapura saja seperti ini, bagaimana dengan kondisi venue pertandingan di klaster PON yang lain. Kami minta stadion ini segera direnovasi,” Pungkasnya.
Setelah melakukan kunker di Stadion Barnabas Youwe Sentani, Tim Komisi V DPRP melanjutkan perjalanan menuju GOR Toware Sentani.  Disini Komisi V DPRP temui masalah pembayaran ganti rugi tanah yang dijadikan lokasi pembangunan GOR Toware,” Prinsipnya kami mengapresiasi niat baik dari Pemkab Jayapura membangun GOR. Namun kami juga sangat menyayangkan, sebab masih ada masalah yang belum tuntas. Sehingga harus segera diselesaikan secepatnya oleh pihak Pemkab Jayapura dan perlu juga mendapat perhatian serius dari pemprov terkait pembayaran ganti rugi Tanah,” Ujar Sekretaris Komisi V DPRP Natan Pahabol.
Bahkan lanjut Pahabol, dari hasil diskusi pihaknya dengan pemilik tanah, ternyata hingga kini belum ada pembicaraan antara pihaknya dengan Pemkab Jayapura dan Pemprov Papua menyangkut masalah status tanah GOR Toware, “Kami harap gubernur segera turunkan tim berkomunkasi dengan masyarakat pemilik ulayat untuk penyelesaian masalah GOR Toware menjelang PON XX 2020,” Ungkapnya
Menurutnya, pemilik ulayat menyatakan proses pembayaran tanah ulayat bisa kapan saja dilakukan. Yang mereka tuntut kini hanya uang buka palang dan ongkos pembersihan, “Mereka bilang pembayaran tanah bisa bicara belakangan setelah PON asal itu dibayar dulu. Pemprov, pemkab dan DPRD kabupaten segera selesaikan. Kami minta gubernur turunkan tim dan mnyelesaikan administrasi dan segera lakukan renovasi,”Pungkasnya. (Anderson/Tim Humas DPRP)

Previous Post

Wisma Atlet Rampung 100 Persen,Mandala dan GOR Apo perlu segera direnovasi.

Next Post

Pembangunan Arena Cricket dan Lapangan Hokey Capai 15 Persen

Next Post
Pembangunan Arena Cricket dan Lapangan Hokey Capai 15 Persen

Pembangunan Arena Cricket dan Lapangan Hokey Capai 15 Persen

Berita Terkini

  • Rekomendasi Jasa Digital Marketing dan SEO di Surabaya 31 Mei 2025
  • Peran Jasa Transportasi dan Pariwisata dalam Mendukung Mobilitas dan Ekonomi Daerah 7 Februari 2025
  • RPJMD PROVINSI PAPUA THN 2025-2029. 23 Januari 2025
  • Anggota DPR Provinsi Papua Selatan Konsultasi ke DPR Papua. 23 Desember 2024
  • Keluarga Besar DPR Papua Gelar Natal dan berbagi kasih. 23 Desember 2024

No Telp Penting

  • Polres Jayapura Kota (0967) 534161
  • Brimob Polda Papua (0967) 581259
  • Polsek Jayapura Utara (0967) 541862
  • Polsek Jayapura Selatan (0967) 534125
  • Polsek KP3 Laut (0967) 533934
  • Polsek Abe (0967) 581110
  • Polsek Muara Tami 082399158888
  • Polres Jayapura / Sentani (0967) 595110
  • Pemadam Kebakaran (0967) 531113
  • Kantor Basarnas (0967) 591093

Alamat Gedung DPR Papua

Jl. DR. Sam Ratulangi No. 2
Jayapura – Papua
Telp. (0967) 533691 – 533580 -523854
Fax (0967)531922
PO. Box.18

© 2019 Humas DPRP

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • BAPEMPERDA
    • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
    • RAPERDASI
    • RAPERDASUS
    • PERDASI
    • PERDASUS
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Gambaran Umum
    • Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Kepegawaian
    • PPID
    • Perpustakaan
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO

© 2019 dpr-papua.go.id