Badan Anggaran

BADAN ANGGARAN DPR PAPUA

Badan Anggaran DPRP merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dan dibentuk  oleh DPRP pada awal masa jabatan keanggotaan DPRP serta ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Pimpinan DPRP karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap Anggota. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas Ketua dan Wakil – Wakil Ketua  yang bersifat kolektif dan kolegial. Dalam hal Pimpinan Badan Anggaran  dan Wakil – Wakilnya tidak berada ditempat maka ditunjuk salah satu Anggota sebagai Koordinator harian. Pemilihan Anggota Badan Anggaran DPRP ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRP, Fraksi dan Komisi – Komisi. Badan Anggaran DPRP terdiri atas Anggota Fraksi dan Anggota Komisi berdasarkan perimbangan jumlah anggota secara proporsional. Penggantian Anggota Badan Anggaran dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya. Masa jabatan Pimpinan Badan Anggaran DPRP adalah 5 (lima) tahun. Sekretaris DPRP karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota.
TUGAS BADAN ANGGARAN DPRP
Tugas Badan Anggaran DPRP antara lain :
  1. Bersama Pemerintah Daerah membahas KUA PPAS untuk dijadikan acuan dalam menyusun rancangan APBD setelah mendapat masukan dari Komisi- Komisi;
  2. Melakukan Sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD;
  3. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok – pokok pikiran DPRP kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya
  4. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
  5. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah  tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Daerah  tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
  6. Melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri;
  7. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan sementara yang disampaikan oleh Gubernur.
KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DPRP
Komposisi Keanggotaan Badan Anggaran DPRP Masa Jabatan 2019 – 2024 dibentuk berdasarkan Keputusan DPRP Nomor …………………………. Tanggal …………………………. Tentang Penetapan Susunan komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRP Masa Jabatan 2019 – 2024, adalah sebagai berikut :
KETUA            :
WAKIL KETUA :
WAKIL KETUA :
WAKIL KETUA :
SEKRETARIS    :
ANGGOTA      :