PRODUK HUKUM DPR PAPUA - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

PRODUK HUKUM DPR PAPUA

Produk Hukum DPR Papua meliputi, Peraturan Daerah, Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan Dewan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Peraturan Tata Tertib DPR Papua Nomor 02 / DPRP / 2010, Peraturan Daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dibuat dan ditetapkan oleh DPR Papua bersama-sama dengan Gubernur Provinsi Papua. Sedangkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dibuat dan ditetapkan oleh DPR Papua dan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua. Rancangan Perdasi dan Perdasus berasal dari Gubernur atau juga dapat berupa usul inisiatif dari DPR Papua. Prosedur dan mekanisme pembahasan hingga penetapan Rancangan Perdasi dan Perdasus menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perdasi dan Perdasus) yang telah mendapatkan pertimbangan MRP dan memperoleh persetujuan DPR Papua serta dinyatakan sah dan berlaku sejak diundangkan dilembaran daerah. Berikut Produk Hukum DPR Papua berupa Rancangan Perdasi dan Rancangan Perdasus, Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan Dewan yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Paripuran DPRP Periode 2001 s.d 2013 yang berkaitan dengan implementasi Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, sebagai berikut:

A. PERATURAN DAERAH : RANCANGAN PERDASI DAN PERDASUS

NO.	KETERANGAN TAHUN	PERDASI/PERDASUS
1	Tahun 2001	Raperdasi Tentang Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya.
2	Tahun 2001	Raperdasi Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Irian Jaya.
3	Tahun 2001	Raperdasi Tentang Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Irian Jaya Tahun Anggaran 1999/2000.
4	Tahun 2002	Raperdasi Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Irian Jaya Tahun Anggaran 2001.
5	Tahun 2002	Raperdasi Tentang Perhitungan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2001.
6	Tahun 2003	Raperdasi Tentang Perhitungan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Irian Jaya Tahun Anggaran 2002
7	Tahun 2003	Raperdasi Tentang Perhitungan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2002.
8	Tahun 2004	Raperdasi Tentang Pemberian Biaya Pemungutan kepada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Aparat Penunjang.
9	Tahun 2004	Raperdasi Tentang Pembagian Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
10	Tahun 2004	Raperdasi Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11	Tahun 2004	Raperdasi Tentang Arah dan Kebijakan Umum Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah APBD Tahun Anggaran 2004.
12	Tahun 2004	Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004.

NO.	KETERANGAN TAHUN	PERDASI/PERDASUS
13	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2005.
14	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004.
15	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Kedudukan Protoker dan Keuangan Pimpinan dangan Anggota DPRD Provinsi Papua.
16	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Peresmian Nomenklatur Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
17	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
18	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.
19	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua.
20	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004 dan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua tentang Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2000 – 2005.
21	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2005
22	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP
23	Tahun 2006	Raperdasi Tentang Pembanguna Pendidikan di Tanah Papua
24	Tahun 2006	Raperdasi Tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies
25	Tahun 2006	Raperdasi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua dan Sekretariat DPR Papua.
26	Tahun 2006	Raperdasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemabag Teknis Provinsi Papua.
27	Tahun 2006	Raperdasi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Provinsi Papua
28	Tahun 2006	Raperdasi Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pendirian PT. Papua Gracia Airlines.
29	Tahun 2006	Raperdasi Tentang APBD Provinsi Papua Tahun 2006
30	Tahun 2006	Raperdasi Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua / Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005
31	Tahun 2006	Raperdasi Tentang RPJM Provinsi Papua
32	Tahun 2007	Raperdasus Tentang Pembagian Dana Otonomi Khusus
33	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan MRP terhadap Raperdasus.
34	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua / Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006.

NO.	KETERANGAN TAHUN	PERDASI/PERDASUS
35	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRP.
36	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
37	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
38	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007.
39	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008.
40	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Papua.
41	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007.
42	Tahun 2008	Perdasus Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP
43	Tahun 2008	Perdasus Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban MRP
44	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota MRP
45	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah
46	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Restribusi Jasa Ketatawirausahaan
47	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
48	Tahun 2008	Raperdasi Pelestarian Lingkungan Hidup
49	Tahun 2008	Raperdasi tentang Penataan Pemukiman
50	Tahun 2008	Raperdasi Pengujian Mutu Material Bahan Bangunan
51	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Pertambangan Rakyat Daerah
52	Tahun 2008	Raperdasi tentang Pembangunan Kependudukan
53	Tahun 2008	Raperdasi tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua
54	Tahun 2008	Raperdasi tentang Jasa Konstruksi Bangunan
55	Tahun 2008	Raperdasus tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan
56	Tahun 2008	Raperdasus Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua
57	Tahun 2008	Raperdasus tentang Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua
58.	Tahun 2008	Raperdasus tentang Pertambangan Rakyat Daerah
59.	Tahun 2008	Raperdasus Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah
60.	Tahun 2008	Raperdasus tentang Pembangunan Hutan Yang Berkelanjutan Di Papua
61.	Tahun 2008	Raperdasi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Papua dan Staf Ahli Gubernur
62.	Tahun 2008	Raperdasi tentang Gizi Penduduk
63.	Tahun 2008	Raperdasus tentang Pembangunan Hutan Yang Berkelanjutan Di Papua
64.	Tahun 2008	Raperdasi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Papua dan Staf Ahli Gubernur
65.	Tahun 2008	Raperdasi tentang Gizi Penduduk
66.	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Susunan Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua
67.	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
68.	Tahun 2008	Raperdasus tentang Pertambangan Umum
69.	Tahun 2008	Rapedasus Tentang Peradilan Adat Papua
70.	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Penanggulangan HIV/AIDS
71.	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Persetujuan Perusahaan Induk Milik Daerah “Papua Sejahtera” (Holding Company)
72.	Tahun 2009	Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009.
73.	Tahun 2009	Raperdasi Tentang Laporang Ketarangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua dan Perhitungan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008.
74.	Tahun 2009	Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010.
75.	Tahun 2009	Raperdasi Tentang Persetujuan Penyerahan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
76.	Tahun 2010	Raperdasi Tentang Pelayanan Kesehatan
77.	Tahun 2010	Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010
78.	Tahun 2010	Raperdasi Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.
79.	Tahun 2010	Raperdasi Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
80.	Tahun 2010	Raperdasi Tentang Pembentukan Rancangan Perdasi dan Rancangan Perdasus.
81.	Tahun 2011	Raperdasi Tentang LKPJ Akhir Tahun Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 – 2011.
82.	Tahun 2011	Raperdasi Tentang LKPJ Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010
83.	Tahun 2011	Raperdasi Tentang Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010
84.	Tahun 2011	Raperdasus Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua
85.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012.
86.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang LKPJ Gubernur Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011
87.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011.
88.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012.
89.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang Ketenagakerjaan
90.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (revisi Perda).
91.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
92.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
93.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Papua.
94	Tahun 2012	Raperdasus Tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil.

B. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NO.	NOMOR	TENTANG	TANGAL/TAHUN
1	13/DPRD/2001	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Irian Jaya Tahun Anggaran 2001 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Irian Jaya	6 Desember 2001
2	2/DPRD/2002	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2002 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Papua	26 April 2002
3	6/DPRD/2002	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2001 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua	12 Agustus 2002
4	7/DPRD/2002	Penetapan Dan Pemberian Persetujuan Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun 2001	12 Agustus 2002
5	07/DPRD/2003	Usul Pencatatan Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua	1 Agustus 2003
6	03/DPRD/2003	Pernyataan Sikap Penolakan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Provinsi Papua	25 Juni 2003
7	08/DPRD/2003	Penolakan atas Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 dan Nomor 160 a/KMK.02/2003 Tentang Penyaluran Dana Penerimaan Khusus dalam Rangka Pelaksanaan Otonom Khusus Provinsi Papua Tanggal 29 April 2003	1 Agustus 2003
8	02/DPRD/2004	Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004	19 Oktober 2004
9	03/DPRD/2004	Pembentukan Panitia Teknis pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Hasil Masa Jabatan 2004-2009	19 Oktober 2004
10	04/DPRD/2004	Tata cara pencalonan dan pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Periode 2004-2009	22 Oktober 2004
11	05/DPRD/2004	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua	4 Maret 2004
12	18/DPRP/2005	Pernyataan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Papua mengenai penolakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat	16 Nopember 2005
13	02/DPRP/2006	Tentang pembagian pengelolahan dalam rangka otonom khusus	19 Mei 2006
14	05/DPRP/2006	Pemakaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Irian Jaya Barat atau Nama Lain	17 Februari 2006
15	06/DPRP/2006	Persetujuan peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi	24 Mei 2006
16	09/DPRP/2006	Persetujuan rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua	23 Nopember 2006

17	10/DPRP/2006	Persetujuan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2005.		23 Nopember 2006
18	12/DPRP/2006	Persetujuan Terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua		23 Nopember 2006
19	13/DPRP/2006	Penetapan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua		6 Desember 2006
20	14/DPRP/2006	Penetapan Pimpinan danAnggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua		6 Desember 2006
21	15/DPRP/2006	Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Papua		7 Desember 2006
22	16/DPRP/2006	Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Papua		8 Desember 2006
23	17/DPRP/2006	Penetapan dan Anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Papua		8 Desember 2006
24	18/DPRP/2006	Pernyataan pendapat DPRP mengenai penolakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Penetapan pimpinan dan anggota panitia legislasi DPRP		16 Feb 2006 8 Des 2006
25	03/DPRP/2007	Pesetujuan terhadap Rancangan peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pembagian dan Pengelolaan Penerima dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua		2 Februari 2007
26	04/DPRP/2007	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap Rancangan Peraturan Dearah Khusus untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua		2 Februari 2007
27	05/DPRP/2007	Persetujuan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006		10 Agustus 2007
28	06/DPRP/2007	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2006 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua		10 Agustus 2007
29	07/DPRP/2007	Persetujuan Terhadap Rancangan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua		10 Agustus 2007
30	08/DPRP/2007	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah		10 Agustus 2007
31	10/DPRP/2007	Persetujuan Terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Provinsi Papua		8 Oktober 2007
32	11/DPRP/2007	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008		8 Oktober 2007
33	19/DPRP/2007	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007		2 Maret 2007
34	02/DPRP/2008	Persetujuan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007		26 Sept 2008
35	03/DPRP/2008	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus untuk ditetapkan menajdi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua		26 September 2008
36	04/DPRP/2008	Penetapan Program Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2007/2008		18 Nopember 2008
37	05/DPRP/2008	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2008		21 Nopember 2008
38	08/DPRP/2008	Persetujuan terhadap Empat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan satu Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua		11 Desember 2008
39	09/DPRP/2008	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penanggulangan HIV dan AIDS untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2008		18 Desember 2008
40	10/DPRP/2008	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2008		19 Desember 2008
41	01/DPRP/2009	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua		17 Juli 2009
42	O2 DPRP/2009	Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun 2008		17 Juli 2009
43	03/DPRP/2009	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2009		14 Juli 2009
44	04/DPRP/2009	Persetujuan rancangan Peraturan Daerah terhadap perubahan APBD Tahun Anngaran 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2009		17 Agustus 2009
45	05/DPRP/2009	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang penyerahan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat		8 Oktober 2009
46	06/DPRP/2009	Persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang tentang pembentukan dana cadangan Pemerintah Provinsi Papua untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua.		8 Oktober 2009
47	07/DPRP/2009	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pelayanan Kesehatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi papua		8 Oktober 2009
48	08/DPRP/2009	Penetapan Pimpinan dan keanggotaan Fraksi-fraksi DPR Papua Masa jabatan 2009-2014		13 Oktober 2009
49	09/DPRP/2009	Penetapan Nama Calon Pimpinan Definitif DPR Papua Masa Jabatan 2009 – 2014		14 Oktober 2009
50	10/DPRP/2009	Persetujuan Rancangan Peraturan DPR Papua tentang Tata Tertib untuk ditetapkan menjadi peraturan DPR Papua		7 Desember 2009
51	11/DPRP/2009	Penetapan pimpinan dan Anggota komisi- komisi Dewan Perwakilan Rakyat Papua		11 Desember 2009
52	12/DPRP/2009	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat papua		12 Desember 2009
53	13/DPRP/2009	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat papua		11 Desember 2009
54	14/DPRP/2009	Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mamberamo Hulu di Provinsi papua.		11 November 2009
55	15/DPRP/2009	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2010. Persetujuan pembetukan Kabupaten Yahukimo Utara di Provinsi Papua		11 November 2009
56	01/DPRP/2010	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua		4 Februari 2010
57	02/DPRP/2010	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua		4 Februari 2010
58	03/DPRP/2010	Persetujuan pembentukan Kabupaten Pulau Numfor di Provinsi Papua		29 Maret 2010
59	04/DPRP/2010	Persetujuan pembentukan Kabupaten Grime Nawa di Provinsi Papua		25 Juni 2010
60	05/DPRP/2010	Persetujuan Distrik Yapsi sebagai Ibu Kota Kabupaten Grime Nawa		25 Juni 2010
61	06/DPRP/2010	Perubahan Keputusann DPRP Nomor : 039/DPRP/Tahun 2007 Tentang pemberian dana dari APBD Provinsi Papua untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama bagi Calon Kabupaten Grime nawa.		25 Juni 2010
62	07/DPRP/2010	Persetujuan Peta Wilayah Kab.Grime Nawa dan cakupan wilayah.		25 Juni 2010
63	08/DPRP/2010	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan DPR Papua tentang Perubahan atas Peraturaan DPRP Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan.		13 juli 2010
64	09/DPRP/2010	Persetujuan Penetapan Kode Etik DPR Papua		13 juli 2010
65	10/DPRP/2010	Persetujuan Penetapan Tata Beracara DPR Papua		13 juli 2010
66	11/DPRP/2010	Persetujuan Penetapan Komposisi Anggota Badan Legislasi DPRP		13 juli 2010
67	12/DPRP/2010	Laporan LKPJ Gubernur Provinsi Papua Tahun 2009		28 juli 2010
68	13/DPRP/2010	Persetujuan Raperda Provinsi Papua Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009 untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Papua Tahun 2010		28 juli 2010
69	14/DPRP/2010	Persetujuan Terhadap Raperda Provinsi Papua tentang APBD Tahun 2011 untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Papua Tahun 2010		25 agustus 2010
70	15/DPRP/2010	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2010		24 September 2010
71	16/DPRP/2010	Persetujuan atas Judicial Review terhadap Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.		29 Oktober 2010
72	17/DPRP/2010	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua tentang Pemilihan Anggota MRP untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua.
73	18/DPRP/2010	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang pelayanan kesehatan untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua.		1 Desember 2010
74	19/DPRP/2010	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pencegahan dan penanggulanggan HIV dan AIDS untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua.		1 Desember 2010
75	20/DPRP/2010	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua.		1 Desember 2010
76	21/DPRP/2010	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pembentukan Perdasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua.		1 Desember 2010
77	903/KEP-DPRP- 1/2011	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap laporan keterangan Pertanggung Jawaban akhir masa jabatan kepada Daerah Provinsi Papua		21 Juli 2011
78	903/KEP-DPRP-2/2011	Rekomendasi terhadap laporan keterangan Pertanggung Jawaban kepala Daerah Provinsi papua Tahun 2010		21 Juli 2011
79	903/KEP-DPRP-3/2011	Persetujuan atas rancangan peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua.		21 juli 2011
80	188.3/KEP-DPRP-4/2011	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah		21 Juli 2011
81	064/KEP-DPRP-5/2011	Persetujuan dan Penetapan terhadap Pembentukan 8 (Delapan) Panitia khusus Dewan		21 Juli 2011
82	064/KEP-DPRP-6/2011	Pembentukan Panitia khusus LHP DPR Papua atas APBD Tahun Anggaran 2010		21 Juli 2011
83	188.3/KEP-DPRP-7/2011	Persetujuan Hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap Rancangan Peraturan Daerah khusus tentang tata cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.		24 Agustus 2011
84	903/KEP-DPRP-8/2011	Persetujuan atas Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
85	064/KEP-DPRP-9/2011	Penetapan Panitia khusus tindak Lanjut LHP BPK RI atas APBD Tahun Anggaran 2011		21 Okt 2011
86	188.3/KEP-DPRP-10/2011	Persetujuan DPRP terhadap Rancangan Perdasus tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk ditetapkan menjadi Perdasus.
87	903/DPRP-1/2012	Persetujuan DPRP Terhadap RAPBD Tahun 2012	17 Februari 2012
88	188.3/DPRP-2/2012	Persetujuan DPRP Terhadap Raperdasi tentang pernyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua kepada PT.Rakyat Papua Sejahtera (Holding Compony) untuk ditetapkan menjadi Perdasi Papua.	17 Februari 2012
89	188.3/DPRP-3/2012	Persetujuan DPRP terhadap Raperdasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk ditetapkan menjadi Perdasi Papua	17 Februari 2012
90	188.3/DPRP-4/2012	Persetujuan DPRP terhadap Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2012	17 Februari 2012
91	161/DPRP-5/2012	Penetapan Pendistribusian Anggota Franksi DPRP ke komisi-komisi	31 Mei 2012
92	161/DPRP-6/2012	Jadwal Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua	31 Mei 2012
93	161/DPRP-7/2012	Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPR Papua	11 Juli 2012
94	161/DPRP-8/2012	Penetapan Anggota BK DPRP	12 Juli 2012
95	161/DPRP-9/2012	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRP	12 Juli 2012
96	161/DPRP-10/2012	Penetapan Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRP	12 Juli 2012
97	161/DPRP-11/2012	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPRP	12 Juli 2012
98	161/DPRP-12/2012	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRP	12 Juli 2012
99	903/DPRP-13/2012	Rekomendasi Terhadap laporan keterangan pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011	5 September 2012
100	903/DPR-14/2012	Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertangungg Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua.	5 September 2012
101	903/DPRP-15/2012	Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012	5 September 2012
102	161/DPRP-16/2012	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap Pembentukan 2 panitia khusus DPR Papua Tahun 2012	5 September 2012
103	17/DPRP/2012	Persetujuan atas rancangan peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran penetapan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2013	21 Desember 2012
104	18/DPRP/2012	Program legislasi Daerah (Prolegda) 2013	21 Des 2012
105	19/DPRP/2012	Persetujuan DPRP terhadap 6 (enam) Raperdasi dan 1 (satu) Raperdasus untuk ditetapkan menjadi Perdasi/Perdasus	21 Des 2012
106	20/DPRP/2012	Rekomendasi DPRP terhadap 21 Daerah Otonom Baru terdiri dari 19 Kabupaten dan 2 kota	21 Des 2012

C. KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN

NO.	NOMOR	TENTANG		TANGGAL/TAHUN
1	03/PIM-DPRD/2001	Pemberian Persetujuan Terhadap Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi papua dalam Bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri		12 April 2001
2	16/PIM-DPRP/2002	Pembentukan Peradilan HAM dan Perwakilan Komnas HAM Papua		28 Mei 2002
3	17/PIM-DPRD/2002	Dialog Nasional		28 Mei 2002
4	15/PIM-DPRD/2002	Papua sebagai Sona Damai		28 Mei 2002
5	18/PIM-DPRD/2002	Hak Hidup Rakyat Papua		28 Mei 2002
6	02/PIM-DPRD/2004	Penugasan Kepada Pimpinan DPRD dan Komisi yang berkompeten untuk mengajukan Hak Uji Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap UUD Negara RI 1945 di Mahkamah Konstitusi dan Upaya Hukum lainnya terhadap produk peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001		26 Januari 2004
7	07/PIM-DPRD/2005	Persetujuan Pemakaran/Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua		4 Februari 2005
8	19/PIM-DPRD/2005	Pembentukan Panitia Khusus Otonomi Khusus Provinsi Papua		5 April 2005
9	20/PIM-DPRD/2005	Pembentukan Panitia Khusus Perdasi dan Perdasus		5 April 2005
10	21/PIM-DPRD/2005	Pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Kepala Daerah		5 April 2005
11	25/PIM-DPRD/2005	Penunjukan Tenaga Ahli Panitia Khusus Perdasi Perdasus Dewan Perwakilan Rakyat Papua		12 Juni 2005
12	72/PIM-DPRD/2005	Pembentukan TIM Penyusun Peraturan Pemerintah Tentang Pemekaran Irian Jaya Barat dan Peraturan Pemerintah Tentang Kesatuan Wilayah Perekonomian Papua		8 Desember 2005
13	73/PIM-DPRD/2005	Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor : 1/DPRD/2005 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Papua		8 Desember 2005
14	8/PIM-DPRP/2006	Pembentukan tim ahli Hukum penyelesaian kasus PT. Freeport Indo		24 April 2006
15	21/PIM-DPRP/2006	Pembentukan panitia khusus Pemilihan Kepala Daerah		5 April 2006
16	22/PIM-DPRP/2006	Pembentukan tim ahli penyusunan Perdasus pembentukan dana Otsus		6 Nov 2006
17	1/PIM-DPRP/2007	Tentang pembentukan tim Pokja penyusunan Jadwal Tahun Anggaran 2007		15 Jan 2007
18	5/PIM-DPRP/2007	Tentang Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007
19	7/PIM-DPRP/2007	Tentang Persetujuan Penyempurnaan hasil Evaluasi RAPBD Tahun Anggaran 2007
20	15/PIM-DPRP/2008	Tentang Pembentukan Pansy Perhit APBD dan Lap. Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun Anggarab 2007		16 Sept 2008
21	16/PIM-DPRP/2008	Pembentukan panitia khusus rencana kerja DPRP Tahun Anggaran 2008		1Sept 2008
22	17/PIM-DPRP/2008	Penetapan Jadwal Rapat Paripurna DPRP Terhadap Pembahasan LKPJ Gubernur Provinsi Papua Tahun 2007 Perhit APBD Tahun anggaran 2007 dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan penetapan Raperdasi/Raperdasus serta RAPBD Tahun Anggaran 2009		10 Sept 2008
23	20/PIM-DPRP/2008	Pembentukan Panitia khusus perhit APBD Tahun Anggaran 2007 dalam lap. Keterangan Pertanggung Jawaban tahun 2007		16 Sept 2008
24	29/PIM-DPRP/2008		Pembentukan IV Jadwal Rapat Paripurna Masa Sidang II dalam rangka Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 dan pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2009	17 Nov 2008
25	01/PIM-DPRP/2009		Penetapan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Pearaturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-23 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.	21 Januari 2009
26	03/PIM-DPRP/2009		Perubahan atas keputusan Pimpinan DPR Papua Nomor 22/PIM-DPRP/2008 tanggal 23 September 2009 tentang Pembentukan Panitia khusus Pembangunan pasar tradisional DPR Papua.	15 Mei 2009
27	04/PIM-DPRP/2009		Pengesahan Personil Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya	17 September 2009
28	05/PIM-DPRP/2009		Persetujuan Pemekaran /Pembentukan dan penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Provinsi Papua Barat Daya Dalam Wilayah Daerah Otonom Khusus dalam Rangka pelaksanaan UU RI No.21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua	15 Juni 2009
29	06/PIM-DPRP/2009		Pemberian bantuan dana dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pemiliham Kepala Daerah Pertama bagi Provinsi Papua Barat Daya.
30	14/PIM-DPRP/2009		Jadwal Perubahan Rapat Paripurna masa Sidang ke II DPR Papua dalam rangka Pembahasan dan Penetapan rancangan Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggota 2009	15 September 2009
31	17/PIM-DPRP/2009		Jadwal perubahan Rapat Paripurna Masa Sidang ke II DPR Papua dalam rangka persetujuan atas rencana penyerahan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua kepada pemerintah Propinsi Papua Barat
32	18/PIM-DPRP/2009		Jadwal Perubahan Rapat Paripurna Masa Sidang ke II DPR Papua dalam rangka persetujuan atas rencana penyerahan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Raperdasi Pembangunan kesehatan dan Raperdasi Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua.
33	19/PIM-DPRP/2009		Jadwal Perubahan Rapat Paripurna Masa Sidang ke II DPR Papua dalam Rangka persetujuan atas Rencana Penyerahan aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Raperdasi Pembangunan Kesehatan dan Raperdasi Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua.
34	26/PIM-DPRP/2009		Pembentukan Tim Investigasi Masalah Penembakan di PT.Freeport Indonesia Kabupaten Mimika dan Tambang Ilegal diKabupaten Nabire dan Kabupaten Paniai.
	02/PIM-DPRP/2010		Pembentukan Panitia Khusus Pemilukada	27 April 2010
35	05/PIM-DPRP/2010		Pembentukan Tim Penyusun Perdasus tentang perubahan Perdasus Provinsi Papua No.4 Tahun 2008 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua	11 Juni 2010
36	06/PIM-DPRP/2010		Penetapan Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2011 Penyampaiaan laporan keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua tahun 2009 Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010.	13 Juli 2010
37	07/PIM-DPRP/2010 07/PIM-DPRP/2010		Perubahan atas keputusan Pimpinan DPR Papua N0.06/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I dalam rangka pembahasan RAPBD tahun Anggaran 2011 Penyampaian laporan keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun 2009. Raperda tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010
38	08/PIM-DPRP/2010		Perubahan kedua atas keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.07/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPRP Masa Sidang I tahun 2010	20 Juli 2010
39	09/PIM-DPRP/2010		Perubahan ketiga atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.08/pim-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPRP Masa Sidang I Tahun 2010
40	10/PIM-DPRP/2010		Pembentukan Panitia khusus LHP BPK Republik Indonesia atas APBD Tahun Anggaran 2009	20 Juli 2010
41	11/PIM-DPRP/2010		Perubahan ke-empat atas keputusan Pimpinan DPR Papua No.09/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang Tahun 2010.
42	12/PIM-DPRP/2010		Perubahan kelima atas keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.11/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I Tahun 2010
43	13/PIM-DPRP/2010		Pembentukan Panitia khusus Pengawal Pasca Gempa diKab. Kepulauan Yapen Kab. Waropen dan Kab Biak Provinsi Papua.
44	14/PIM-DPRP/2010		Penetapan Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I tahun 2010 dalam rangka pembahasan Raperda APBD Perubahan tahun Anggaran 2010. Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua	25 Agustus 2010
45	15/PIM-DPRP/2010		Perubahan atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No. 14/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I Tahun 2010 perubahan atas keputusan Pimpinan DPRP No.15/PIM-DPRP/2010 tentang Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I Tahun 2010 dalam rangka pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010.	2 September 2010
46	16/PIM-DPRP/2010		Perubahan atas keputusan Pimpinan DPR Papua no 15/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat rangka Pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 dalam rangka Pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010	20 September 2010
47	17/PIM-DPRP/2010		Perubahan atas keputusan Pimpinan DPR Papua No.16/pim-DPRP/2010 tentang Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I Tahun 2010 dalam rangka pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010	23 September 2010
48	18/PIM-DPRP/2010		Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Badan Legislasi dan Pembagian Raperdasi Raperdasus dalam rangka Penyempurnaan dan Harmonisasi Raperdasi /Raperdasus Provinsi Papua.	22 Oktober 2010
49	19/PIM-DPRP/2010		Penunjukan Tim Penasehat Hukum dalam proses pelaksanaan Judical Review diMahkamah Konsultasi terhadap pasal 7 a Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Republik 1945.	29 Oktober 2010
50	20/PIM-DPRP/2010		Penetapan jadwal Rapat Paripurna DPRP dalam rangka Pembahasan dan penetapan Perdasi/Raperdasus.	30 November 2010
51	21/PIM-DPRP/2010		Penunjukan Tim Kuasa Hukum Dalam proses pelaksanaan Judical Review di Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No I Tahun 2008 terhadap perubahan atas Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	28 Oktober 2010
52	22/PIM-DPRP/2010		Pembentukan panitia khusus pengawas pemilihan Anggota MRP	29 Okt 2010
53	23/PIM-DPRP/2010		Pembentukan Pansus Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua	10 Des 2010
54	02/PIM-DPRP/2011		Perubahan Keputusan Pimpinan DPRP no.19/PIM-DPRP/2010 tentang pembentukan panitia khusus Judicial Review DPRP	14 Januari 2011
55	10/PIM-DPRP/2011		Perubahan Atas Keputusan pimpinan DPR Papua No.23/PIM-DPRP/2010 tentang pembentukan panitia khusus evaluasi pelaksanaan Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.	6 April 2011
56	12/PIM-DPRP/2011		Penetapan komposisi pimpinan dan keanggotaan panitia khusus pemilihan kepala Daerah Provinsi Papua	20 Mei 2011
57	13/PIM-DPRP/2011		Penetapan Jadwal Paripurna DPR Papua Masa Sidang I dalam rangka penyampaian laporan akhir masa Jabatan Gubernur periode 2006-2012, UKPJ, APBD tahun anggaran 2011, sejumlah Raperda, Raperdasus KUA, PPAS tahun anggaran 2012	15 Juni 2011
58	14/PIM-DPRP/2011		Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRP Nomor 13/PIM-DPRP/2011 tentang Jadwal Rapat Paripurna DPRP dalam rangka Laporan keterangan pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Terhadap APBD Provinsi Papua Tahun 2010, dan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010	23 Juni 2011
59	15/PIM-DRP/2011		Perubahan ke-dua atas keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Papua Nomor 14/PIM-DPRP/2011 tentang jadwal Rapat Paripurna DPRP dalam Rangka Laporan keterangan pertanggung Jawaban akhir masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Papua tahun 2006-2011, Laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah terhadap APBD Provinsi Papua tahun 2010, dan Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010	27 Juni 2011
60	16/PIM-DPRP/2011		Perubahan ketiga atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 15/PIM-DPRP/2011 tentang Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011 laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah terhadap APBD Provinsi Papua tahun 2010, dan laporan pertanggung jawaban kepala daerah terhadap APBD Provinsi Papua tahun 2010, dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran	13 Juli 2011
61	17/PIM-DPRP/2011		Perubahan Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka pembahasan : 1. LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011; 2. LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010; 3. Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010; 4. Penetapan Raperdasi/Raperdasus; 5. Pengesahan Alat Kelengkapan Dewan Tidak Tetap (Pansus)	20 Juli 2011
62	064/Kep.PIM- 19/2011		Penetapan Kompesisi dan keanggotaan panitia khusus tindak lanjut LHP Bpk RI atas APBD Tahun anggota 2010	18 Agustus 2011
63	064/Kep.PIM-20/2011		Perubahan atas keputusan pimpinan DPRP No.12/PIM-DPRP/2011 tentang panitia khusus pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	02 Agustus 2011
64	135/Kep.PIM-21/2011		Persetujuan pembentukan Calon Kabupaten Yabaru di Provinsi Papua	16 Agustus 2011
65	903/Kep.PIM-23/2011		Pembentukan kelompok kerja (pokja) belanja langsung dan belanja tidak langsung APBD perubahan tahun 2011 dan RAPBD Tahun anggaran 2012 DPRP	14 September 2011
66	903/Kep.PIM-24/2011		Perubahan keputusan pimpinan DPR Paapua Nomor 903/Kep.PIM-23/2011 tentang pembentukan pokja belanja langsung dan belanja tidak langsung APBD tahun anggaran 2012 DPRP.	21 September 2011
67	161/PIM-DPRP-25/2011		Perubahan Badan Legislasi DPRP (tentang Sekwan)	5 Oktober 2011
68	903/PIM-DPRP-27/2011		Jadwal Rapat Paripurna masa Sidang II dalam rangka pembahasan RAPBD perubahan Tahun Anggaran 2011	7 Oktober 2011
69	903/PIM-DPRP-28/2011		Perubahan Jadwal Rapat paripurna tentang pembahasan RAPBD perubahan tahun anggaran 2011	17 Oktober 2011
70	903/PIM-DPRP-29/2011		Perubahan kedua atas jadwal rapat pimpinan tentang pembahasan RAPBD perubahan TA. 2011	18 Oktober 2011
71	903/PIM-DPRP-31/2011		Penyempurnaan atas hasil evaluasi Raperda perubahan APBD TA. 2011	21 Nopember 2011
72	188.3/PIM-DPRP-32/2011		Jadwal Rapat Paripurna DPRP dalam rangka pembahasan raperdasus pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua	16 Desember 2011
73	903/PIM-DPRP-1/2012		Jadwal rapat Paripurna DPRP masa sidang I dalam rangka perubahan RAPBD TA. 2012	10 Februari 2012
74	064/PIM-DPRP-2/2012		Perubahan Atas keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.12/PIM-DPRP/2011 tentang penetapan komposisi pimpinan dan keanggotaan panitia khusus pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Papua	9 Maret 2012
75	064/PIM-DPRP-4/2012		Penetapan Jadwal tahapan pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur (2012-2017)	9 Maret 2012
76	064/PIM-DPRP-5/2012		Penetapan Jadwal Tahapan pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017	27 April 2012
77	064/PIM-DPRP-11/2012 064/PIM-DPRP-11/2012		Perubahan atas keputusan pimpinan No. 064/PIM-DPRP-5/2012 tentang penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2012-2017 Perubahan jadwal PilGub atas keputusan pimpinan nomor 064/PIM-DPRP-5/2012 tentang penetapan jadwal tahapan pelaksanaan PilGub Provinsi Papua Periode 2012-2017	22 Juni 2012
78	161/PIM-DPRP-14/2012		Jadwal Paripurna Penetapan Komisi dan Pemilihan Kabupaten/Kota Provinsi Papua	5 Juli 2012
79	064/PIM-DPRP-17/2012		Hasil verifikasi dan kharifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua periode 2012-2017	11 JULI 2012
80	064/PIM-DPRP-18/2012		Kunjungan kerja anggota DPRP ke Kabupaten/Kota se-Papua dalam rangka pertanggung jawaban Gubernur APBD Thn 2011	19 Juli 2012
81	064/PIM-DPRP-19/2012		Pembentukan panitia khusus tindak lanjut LHP Bpk RI atas APBD TA. 2011
82	903/PIM-DPRP-20/2012		Jadwal rapat paripurna dalam rangka pembahasan LKPJ Gubernur Provinsi Papua TA. 2011 Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA.2011 dan RAPBD perubahan TA.2012	29 Agustus 2012
83	161/PIM-DPRP-21/2012		Perubahan atas keputusan pimpinan DPR Nomor 903/PIM-DPRP-20/2012 tentang jadwal Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka pembahasan LKPJ gubernur provinsi papua TA. 2011, Raperda Pertanggung Jawaban pelaksana APBD TA.2011, RAPBD perubahan TA.2012
84	903/PIM-DPRP-25/2012		Penetapan jadwal rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka pembahasan RAPBD TA. 2013.

MEKANISME PEMBENTUKAN RAPERDASI/RAPERDASUS INISIATIF DPR PAPUA

Sesuai Pasal 106 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)

MEKANISME PEMBAHASAN RAPERDASI/RAPERDASUS INISIATIF DPRP

Sesuai Pasal 109 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)

MEKANISME PEMBAHASAN RAPERDASI/RAPERDASUS USULAN EKSEKUTIF

Sesuai Pasal 109 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)

MEKANISME PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DPR PAPUA

Sesuai Pasal 115 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)