PRODUK HUKUM DPR PAPUA

PRODUK HUKUM DPR PAPUA

Produk Hukum DPR Papua meliputi, Peraturan Daerah, Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan Dewan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Peraturan Tata Tertib DPR Papua Nomor 02 / DPRP / 2010, Peraturan Daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dibuat dan ditetapkan oleh DPR Papua bersama-sama dengan Gubernur Provinsi Papua. Sedangkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dibuat dan ditetapkan oleh DPR Papua dan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua. Rancangan Perdasi dan Perdasus berasal dari Gubernur atau juga dapat berupa usul inisiatif dari DPR Papua. Prosedur dan mekanisme pembahasan hingga penetapan Rancangan Perdasi dan Perdasus menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perdasi dan Perdasus) yang telah mendapatkan pertimbangan MRP dan memperoleh persetujuan DPR Papua serta dinyatakan sah dan berlaku sejak diundangkan dilembaran daerah. Berikut Produk Hukum DPR Papua berupa Rancangan Perdasi dan Rancangan Perdasus, Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan Dewan yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Paripuran DPRP Periode 2001 s.d 2013 yang berkaitan dengan implementasi Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, sebagai berikut:

 

A. PERATURAN DAERAH : RANCANGAN PERDASI DAN PERDASUS

NO. KETERANGAN TAHUN PERDASI/PERDASUS
1  

Tahun  2001

Raperdasi Tentang Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya.
2  

Tahun 2001

Raperdasi Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Irian Jaya.
3  

 

Tahun 2001

Raperdasi Tentang Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Irian Jaya Tahun Anggaran 1999/2000.
4  

 

Tahun 2002

Raperdasi Tentang Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Irian Jaya Tahun Anggaran 2001.
5  

Tahun  2002

Raperdasi Tentang Perhitungan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2001.
6  

 

Tahun  2003

Raperdasi Tentang Perhitungan Keterangan  Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Irian Jaya Tahun Anggaran 2002
7  

Tahun 2003

Raperdasi Tentang Perhitungan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2002.
8  

 

Tahun  2004

Raperdasi Tentang Pemberian Biaya Pemungutan kepada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Aparat Penunjang.
9  

Tahun  2004

Raperdasi Tentang Pembagian Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
10  

Tahun 2004

Raperdasi Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11  

 

Tahun 2004

Raperdasi Tentang Arah dan Kebijakan Umum Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah APBD Tahun Anggaran 2004.
12  

Tahun 2004

Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004.

 

NO. KETERANGAN TAHUN PERDASI/PERDASUS
13  

 

Tahun 2005

Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2005.
14  

 

Tahun 2005

Raperdasi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004.
15  

 

Tahun 2005

Raperdasi Tentang Kedudukan Protoker dan Keuangan Pimpinan dangan Anggota DPRD Provinsi Papua.
16  

Tahun 2005

Raperdasi Tentang Peresmian Nomenklatur Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
17  

 

Tahun 2005

Raperdasi Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
18  

Tahun 2005

Raperdasi Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.
19  

 

Tahun 2005

Raperdasi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua.
20  

 

 

Tahun 2005

Raperdasi Tentang Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004 dan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua tentang Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2000 – 2005.
21  

 

Tahun 2005

Raperdasi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2005
22  

Tahun  2005

 

Raperdasi Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP

23  

Tahun 2006

 

Raperdasi Tentang Pembanguna Pendidikan di Tanah  Papua

24  

Tahun 2006

Raperdasi Tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies
25 Tahun 2006 Raperdasi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua dan Sekretariat DPR Papua.
26  

Tahun 2006

Raperdasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemabag Teknis Provinsi Papua.
27  

Tahun 2006

Raperdasi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Provinsi Papua
28  

Tahun 2006

Raperdasi Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pendirian PT. Papua Gracia Airlines.
29  

Tahun  2006

 

Raperdasi Tentang APBD Provinsi Papua Tahun 2006

30  

 

Tahun  2006

Raperdasi Tentang Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua / Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005
31  

Tahun  2006

 

Raperdasi Tentang RPJM Provinsi Papua

32  

Tahun 2007

 

Raperdasus Tentang Pembagian Dana Otonomi Khusus

33  

Tahun 2007

Raperdasi Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan MRP terhadap Raperdasus.
34  

 

Tahun 2007

Raperdasi Tentang Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua / Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006.

 

NO. KETERANGAN TAHUN PERDASI/PERDASUS
35  

Tahun 2007

Raperdasi Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRP.
36  

Tahun 2007

Raperdasi Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
37  

Tahun 2007

Raperdasi Tentang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
38  

Tahun 2007

Raperdasi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007.
39  

Tahun 2007

Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008.
40  

Tahun 2007

Raperdasi Tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Papua.
41  

 

Tahun 2008

Raperdasi Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007.
42  

Tahun 2008

Perdasus Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP
43 Tahun 2008 Perdasus Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban MRP
44 Tahun 2008 Raperdasi Tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota MRP
45 Tahun 2008 Raperdasi Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah
46 Tahun 2008 Raperdasi Tentang Restribusi Jasa Ketatawirausahaan
47 Tahun 2008 Raperdasi Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
48 Tahun 2008 Raperdasi Pelestarian Lingkungan Hidup
49  

Tahun 2008

 

Raperdasi tentang Penataan Pemukiman

50  

Tahun 2008

 

Raperdasi Pengujian Mutu Material Bahan Bangunan

51  

Tahun 2008

 

Raperdasi Tentang Pertambangan Rakyat Daerah

52  

Tahun 2008

 

Raperdasi tentang Pembangunan Kependudukan

53  

Tahun 2008

 

Raperdasi tentang Perlindungan  dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua

54  

Tahun 2008

 

Raperdasi tentang Jasa Konstruksi Bangunan

55  

Tahun 2008

Raperdasus tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan
56  

Tahun 2008

Raperdasus Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua
57  

Tahun 2008

 

Raperdasus tentang Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua

58.  

Tahun 2008

 

Raperdasus tentang Pertambangan Rakyat Daerah

59.  

Tahun 2008

Raperdasus Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah
60.  

Tahun 2008

Raperdasus tentang Pembangunan Hutan Yang Berkelanjutan Di Papua
61.  

Tahun 2008

Raperdasi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Papua dan Staf Ahli Gubernur
62.  

Tahun 2008

 

Raperdasi tentang Gizi Penduduk

63.  

Tahun 2008

Raperdasus tentang Pembangunan Hutan Yang Berkelanjutan Di Papua
64.  

Tahun 2008

Raperdasi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Papua dan Staf Ahli Gubernur
65.  

Tahun 2008

 

Raperdasi tentang Gizi Penduduk

66.  

Tahun 2008

Raperdasi Tentang Susunan Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua
67.  

Tahun 2008

Raperdasi Tentang Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
68.  

Tahun 2008

 

Raperdasus tentang Pertambangan Umum

69.  

Tahun 2008

 

Rapedasus Tentang Peradilan Adat Papua

70.  

Tahun 2008

 

Raperdasi Tentang Penanggulangan HIV/AIDS

71.  

Tahun 2008

 

Raperdasi Tentang Persetujuan Perusahaan Induk Milik Daerah “Papua Sejahtera” (Holding Company)

72.  

Tahun 2009

Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009.
73.  

Tahun 2009

Raperdasi Tentang Laporang Ketarangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua dan Perhitungan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008.
74.  

 

Tahun 2009

Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010.
75. Tahun 2009 Raperdasi Tentang Persetujuan Penyerahan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
76. Tahun 2010 Raperdasi Tentang Pelayanan Kesehatan
77.  

Tahun 2010

Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010
78.  

Tahun 2010

 

Raperdasi Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

79. Tahun 2010 Raperdasi Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
80.  

Tahun 2010

Raperdasi Tentang Pembentukan Rancangan Perdasi dan Rancangan Perdasus.
81.  

Tahun 2011

Raperdasi Tentang LKPJ Akhir Tahun Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran  2006 – 2011.
82. Tahun 2011 Raperdasi Tentang LKPJ Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran  2010
83.  

Tahun 2011

Raperdasi Tentang Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran  2010
84.  

Tahun 2011

Raperdasus Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua
85.  

Tahun 2012

Raperdasi Tentang APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran  2012.
86.  

Tahun 2012

Raperdasi Tentang LKPJ Gubernur Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran  2011
87.  

 

Tahun 2012

Raperdasi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran  2011.
88.  

Tahun 2012

Raperdasi Tentang Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran  2012.
89.  

Tahun 2012

 

Raperdasi Tentang Ketenagakerjaan

90.  

Tahun 2012

Raperdasi Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (revisi Perda).
91.  

 

Tahun 2012

Raperdasi Tentang Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
92.  

Tahun 2012

Raperdasi Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
93.  

Tahun 2012

Raperdasi Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Papua.
94  

Tahun 2012

Raperdasus Tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil.

 

 B. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NO. NOMOR TENTANG TANGAL/TAHUN
1 13/DPRD/2001 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Irian Jaya Tahun Anggaran 2001 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Irian Jaya 6 Desember 2001
2 2/DPRD/2002 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2002 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Papua 26 April 2002
3 6/DPRD/2002 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2001 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua 12 Agustus 2002
4 7/DPRD/2002 Penetapan Dan Pemberian Persetujuan Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun 2001 12 Agustus 2002
5 07/DPRD/2003 Usul Pencatatan Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua 1 Agustus 2003
6 03/DPRD/2003 Pernyataan Sikap Penolakan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Provinsi Papua 25 Juni 2003
7 08/DPRD/2003 Penolakan atas Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 dan Nomor 160 a/KMK.02/2003 Tentang Penyaluran Dana Penerimaan Khusus dalam Rangka Pelaksanaan Otonom Khusus Provinsi Papua Tanggal 29 April 2003 1 Agustus 2003
8 02/DPRD/2004 Pembentukan Fraksi-Fraksi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 19 Oktober 2004
9 03/DPRD/2004 Pembentukan Panitia Teknis pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Hasil Masa Jabatan 2004-2009 19 Oktober 2004
10 04/DPRD/2004 Tata cara pencalonan dan pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Periode 2004-2009 22 Oktober 2004
11 05/DPRD/2004 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua 4 Maret 2004
12 18/DPRP/2005 Pernyataan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Papua mengenai penolakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat 16 Nopember 2005
13 02/DPRP/2006 Tentang pembagian pengelolahan dalam rangka otonom khusus 19 Mei 2006
14 05/DPRP/2006 Pemakaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Irian Jaya Barat atau Nama Lain 17 Februari 2006
15 06/DPRP/2006 Persetujuan peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi 24 Mei 2006
16 09/DPRP/2006 Persetujuan rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua 23 Nopember 2006

 

17 10/DPRP/2006 Persetujuan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2005. 23 Nopember 2006
18 12/DPRP/2006 Persetujuan Terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua 23 Nopember 2006
19 13/DPRP/2006 Penetapan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua 6 Desember 2006
20 14/DPRP/2006 Penetapan Pimpinan danAnggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua 6 Desember 2006
21 15/DPRP/2006 Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Papua 7 Desember 2006
22 16/DPRP/2006 Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Papua 8 Desember 2006
23 17/DPRP/2006 Penetapan dan Anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Papua 8 Desember 2006
24  18/DPRP/2006 Pernyataan pendapat DPRP mengenai penolakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat

Penetapan pimpinan dan anggota panitia legislasi DPRP

16 Feb 2006

 

8 Des 2006

25 03/DPRP/2007 Pesetujuan terhadap Rancangan peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pembagian dan Pengelolaan Penerima dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus untuk ditetapkan menjadi  peraturan Daerah Provinsi Papua 2 Februari 2007
26 04/DPRP/2007 Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap Rancangan Peraturan Dearah Khusus untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua 2 Februari 2007
27 05/DPRP/2007 Persetujuan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi  Papua Tahun Anggaran 2006 10 Agustus 2007
28 06/DPRP/2007 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2006 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua 10 Agustus 2007
29 07/DPRP/2007 Persetujuan Terhadap Rancangan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua 10 Agustus 2007
30 08/DPRP/2007 Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 10 Agustus 2007
31 10/DPRP/2007 Persetujuan Terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Provinsi Papua 8 Oktober 2007
32 11/DPRP/2007 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008 8 Oktober 2007
33 19/DPRP/2007 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007 2 Maret 2007
34  02/DPRP/2008 Persetujuan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran  2007 26 Sept 2008
35 03/DPRP/2008 Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus untuk ditetapkan menajdi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua 26 September 2008
36

 

 

04/DPRP/2008 Penetapan Program Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2007/2008 18 Nopember 2008
37 05/DPRP/2008  

 

 

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Perubahan APBD  Tahun Anggaran 2008 untuk ditetapkan menjadi  peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2008

 

21 Nopember 2008

38 08/DPRP/2008 Persetujuan terhadap Empat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi  (Raperdasi) dan satu Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua 11 Desember 2008
39 09/DPRP/2008 Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penanggulangan HIV dan AIDS untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 18 Desember 2008
40 10/DPRP/2008 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 19 Desember 2008
41 01/DPRP/2009 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Terhadap  Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua 17 Juli 2009
42 O2 DPRP/2009 Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun 2008 17 Juli 2009
43 03/DPRP/2009 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2009 14 Juli 2009
44 04/DPRP/2009 Persetujuan rancangan Peraturan Daerah terhadap perubahan APBD Tahun Anngaran 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan  Daerah Provinsi Papua Tahun 2009 17 Agustus 2009
45 05/DPRP/2009 Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang penyerahan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat 8 Oktober 2009
46 06/DPRP/2009 Persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang  tentang pembentukan dana cadangan Pemerintah Provinsi Papua untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua. 8 Oktober 2009
47 07/DPRP/2009 Persetujuan  terhadap Rancangan  Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pelayanan Kesehatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi papua 8 Oktober 2009
48 08/DPRP/2009 Penetapan Pimpinan dan keanggotaan Fraksi-fraksi DPR Papua Masa jabatan 2009-2014 13 Oktober 2009
49 09/DPRP/2009 Penetapan Nama Calon Pimpinan Definitif DPR Papua Masa Jabatan 2009 – 2014 14 Oktober 2009
50 10/DPRP/2009 Persetujuan Rancangan Peraturan DPR Papua tentang Tata Tertib untuk ditetapkan menjadi peraturan DPR Papua 7 Desember 2009
51 11/DPRP/2009 Penetapan pimpinan dan Anggota komisi-

komisi Dewan Perwakilan Rakyat Papua

11 Desember 2009
52 12/DPRP/2009 Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat papua 12 Desember 2009
53 13/DPRP/2009 Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat papua 11 Desember 2009
54 14/DPRP/2009 Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mamberamo Hulu di

Provinsi papua.

11 November 2009
55 15/DPRP/2009 Persetujuan  Rancangan Peraturan Daerah terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2010.

Persetujuan pembetukan Kabupaten Yahukimo Utara di Provinsi Papua

11 November 2009
56 01/DPRP/2010 Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua 4 Februari 2010
57 02/DPRP/2010 Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua 4 Februari 2010
58 03/DPRP/2010 Persetujuan pembentukan Kabupaten Pulau Numfor di Provinsi Papua 29 Maret 2010
59 04/DPRP/2010 Persetujuan pembentukan Kabupaten Grime Nawa di Provinsi Papua 25 Juni 2010
60 05/DPRP/2010 Persetujuan Distrik Yapsi sebagai Ibu Kota Kabupaten Grime Nawa 25 Juni 2010
61 06/DPRP/2010 Perubahan Keputusann DPRP Nomor : 039/DPRP/Tahun 2007 Tentang pemberian dana dari APBD Provinsi Papua untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama bagi Calon Kabupaten Grime nawa. 25 Juni 2010
62 07/DPRP/2010 Persetujuan Peta Wilayah Kab.Grime Nawa dan cakupan wilayah. 25 Juni 2010
63 08/DPRP/2010 Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan DPR Papua tentang Perubahan atas Peraturaan DPRP Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan. 13 juli 2010
64 09/DPRP/2010 Persetujuan Penetapan Kode Etik DPR Papua 13 juli 2010
65 10/DPRP/2010 Persetujuan Penetapan Tata Beracara DPR Papua 13 juli 2010
66 11/DPRP/2010 Persetujuan Penetapan Komposisi Anggota Badan Legislasi DPRP 13 juli 2010
67 12/DPRP/2010 Laporan LKPJ Gubernur Provinsi Papua Tahun 2009 28 juli 2010
68 13/DPRP/2010 Persetujuan Raperda Provinsi Papua Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009 untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Papua Tahun 2010 28 juli 2010
69 14/DPRP/2010 Persetujuan Terhadap Raperda Provinsi Papua tentang APBD Tahun 2011 untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Papua Tahun 2010 25 agustus 2010
70 15/DPRP/2010 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 24 September 2010
71 16/DPRP/2010 Persetujuan atas Judicial Review terhadap Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. 29 Oktober 2010
72 17/DPRP/2010 Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua tentang Pemilihan Anggota MRP untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua.
73 18/DPRP/2010 Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah  Provinsi Papua tentang pelayanan kesehatan untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua. 1 Desember 2010
74

 

 

 

 

 

19/DPRP/2010 Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua  tentang Pencegahan dan penanggulanggan HIV dan AIDS untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua. 1 Desember 2010
75 20/DPRP/2010 Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua. 1 Desember 2010
76 21/DPRP/2010 Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pembentukan Perdasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua. 1 Desember 2010
77 903/KEP-DPRP- 1/2011 Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap laporan keterangan Pertanggung Jawaban akhir masa jabatan kepada Daerah Provinsi Papua 21 Juli 2011
78 903/KEP-DPRP-2/2011 Rekomendasi terhadap laporan keterangan Pertanggung Jawaban kepala Daerah Provinsi papua Tahun 2010 21 Juli 2011
79 903/KEP-DPRP-3/2011 Persetujuan atas rancangan peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua. 21  juli 2011
80 188.3/KEP-DPRP-4/2011 Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah 21 Juli 2011
81 064/KEP-DPRP-5/2011 Persetujuan dan Penetapan terhadap Pembentukan 8 (Delapan) Panitia khusus Dewan 21 Juli 2011
82 064/KEP-DPRP-6/2011 Pembentukan Panitia khusus LHP DPR Papua atas APBD Tahun Anggaran 2010 21 Juli 2011
83 188.3/KEP-DPRP-7/2011 Persetujuan Hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap Rancangan Peraturan Daerah khusus tentang tata cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. 24 Agustus 2011
84 903/KEP-DPRP-8/2011 Persetujuan atas Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
85 064/KEP-DPRP-9/2011 Penetapan Panitia khusus tindak Lanjut LHP BPK RI atas APBD Tahun Anggaran 2011 21 Okt 2011
86 188.3/KEP-DPRP-10/2011 Persetujuan DPRP terhadap Rancangan Perdasus tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk ditetapkan menjadi Perdasus.
87 903/DPRP-1/2012 Persetujuan DPRP Terhadap RAPBD Tahun 2012 17 Februari 2012
88 188.3/DPRP-2/2012 Persetujuan DPRP Terhadap Raperdasi tentang pernyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua kepada PT.Rakyat Papua Sejahtera (Holding Compony) untuk ditetapkan menjadi Perdasi Papua. 17 Februari 2012
89 188.3/DPRP-3/2012 Persetujuan DPRP terhadap Raperdasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk ditetapkan menjadi Perdasi Papua 17 Februari 2012
90 188.3/DPRP-4/2012 Persetujuan DPRP terhadap Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun  2012 17 Februari 2012
91 161/DPRP-5/2012 Penetapan Pendistribusian Anggota Franksi DPRP ke komisi-komisi 31 Mei 2012
92 161/DPRP-6/2012 Jadwal Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua 31 Mei 2012
93 161/DPRP-7/2012 Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPR Papua 11 Juli 2012
94 161/DPRP-8/2012 Penetapan Anggota BK DPRP 12 Juli 2012
95 161/DPRP-9/2012 Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRP 12 Juli 2012
96 161/DPRP-10/2012 Penetapan Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRP 12 Juli 2012
 

 

 

 

97

 

 

 

 

161/DPRP-11/2012

 

 

 

 

Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPRP

 

 

 

 

12 Juli 2012

98 161/DPRP-12/2012 Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRP 12 Juli 2012
99 903/DPRP-13/2012 Rekomendasi Terhadap laporan keterangan pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011 5 September 2012
100 903/DPR-14/2012 Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang  Pertangungg Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua. 5 September 2012
101 903/DPRP-15/2012 Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 5 September 2012
102 161/DPRP-16/2012 Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap Pembentukan 2 panitia khusus DPR Papua Tahun 2012 5 September 2012
103 17/DPRP/2012 Persetujuan atas rancangan peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran penetapan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2013 21 Desember 2012
104  18/DPRP/2012 Program legislasi Daerah (Prolegda) 2013 21 Des 2012
105  19/DPRP/2012 Persetujuan DPRP terhadap 6 (enam) Raperdasi dan 1 (satu) Raperdasus untuk ditetapkan menjadi Perdasi/Perdasus 21 Des 2012
106  20/DPRP/2012 Rekomendasi DPRP terhadap 21 Daerah Otonom Baru terdiri dari 19 Kabupaten dan 2 kota 21 Des 2012

 

C. KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN

NO. NOMOR TENTANG TANGGAL/TAHUN
1 03/PIM-DPRD/2001 Pemberian Persetujuan Terhadap Rancangan Undang-Undang Otonomi  Khusus bagi Provinsi papua dalam Bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri 12 April 2001
2 16/PIM-DPRP/2002 Pembentukan Peradilan HAM dan Perwakilan Komnas HAM Papua 28 Mei 2002
3 17/PIM-DPRD/2002 Dialog Nasional 28 Mei 2002
4 15/PIM-DPRD/2002 Papua sebagai Sona Damai 28 Mei 2002
5 18/PIM-DPRD/2002 Hak Hidup Rakyat Papua 28 Mei 2002
6 02/PIM-DPRD/2004 Penugasan Kepada Pimpinan DPRD dan Komisi yang berkompeten untuk mengajukan Hak Uji Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap UUD Negara RI 1945 di Mahkamah Konstitusi dan Upaya Hukum lainnya terhadap produk peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 26 Januari 2004
7 07/PIM-DPRD/2005 Persetujuan Pemakaran/Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua 4 Februari 2005
8 19/PIM-DPRD/2005 Pembentukan Panitia Khusus Otonomi Khusus Provinsi Papua 5 April 2005
9 20/PIM-DPRD/2005 Pembentukan Panitia Khusus Perdasi dan Perdasus 5 April 2005
10 21/PIM-DPRD/2005 Pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Kepala Daerah 5 April 2005
11 25/PIM-DPRD/2005 Penunjukan Tenaga Ahli Panitia Khusus Perdasi Perdasus Dewan Perwakilan Rakyat Papua 12 Juni 2005
12

 

 

 

72/PIM-DPRD/2005 Pembentukan TIM Penyusun Peraturan Pemerintah Tentang Pemekaran Irian Jaya Barat dan Peraturan Pemerintah Tentang Kesatuan Wilayah Perekonomian Papua 8 Desember 2005
13 73/PIM-DPRD/2005 Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor : 1/DPRD/2005 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Papua 8 Desember 2005
14  8/PIM-DPRP/2006 Pembentukan tim ahli Hukum penyelesaian kasus PT. Freeport Indo 24 April 2006
15 21/PIM-DPRP/2006 Pembentukan panitia khusus Pemilihan Kepala Daerah 5 April 2006
16 22/PIM-DPRP/2006 Pembentukan tim ahli penyusunan Perdasus pembentukan dana Otsus 6 Nov 2006
17 1/PIM-DPRP/2007 Tentang pembentukan tim Pokja penyusunan Jadwal Tahun Anggaran 2007 15 Jan 2007
18 5/PIM-DPRP/2007 Tentang Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007
19 7/PIM-DPRP/2007 Tentang Persetujuan Penyempurnaan hasil Evaluasi RAPBD Tahun Anggaran 2007
20 15/PIM-DPRP/2008 Tentang Pembentukan Pansy Perhit APBD dan Lap. Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun Anggarab 2007 16 Sept 2008
21 16/PIM-DPRP/2008 Pembentukan panitia khusus rencana kerja DPRP Tahun Anggaran 2008 1Sept 2008
22 17/PIM-DPRP/2008 Penetapan Jadwal Rapat Paripurna DPRP Terhadap Pembahasan LKPJ Gubernur Provinsi Papua Tahun 2007

Perhit APBD Tahun anggaran 2007 dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan penetapan Raperdasi/Raperdasus serta RAPBD Tahun Anggaran 2009

10 Sept 2008
23 20/PIM-DPRP/2008 Pembentukan Panitia khusus perhit APBD Tahun Anggaran 2007 dalam lap. Keterangan Pertanggung Jawaban tahun 2007 16 Sept 2008
24 29/PIM-DPRP/2008 Pembentukan IV Jadwal Rapat Paripurna Masa Sidang II dalam rangka Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 dan pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2009  

17 Nov 2008

25 01/PIM-DPRP/2009

 

Penetapan Hasil  Penyempurnaan Evaluasi  Rancangan Pearaturan Daerah Provinsi Papua  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-23 Tahun 2009 tanggal 9  Januari 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. 21 Januari 2009
26 03/PIM-DPRP/2009

 

Perubahan atas keputusan Pimpinan DPR Papua Nomor 22/PIM-DPRP/2008 tanggal 23 September 2009 tentang Pembentukan Panitia khusus Pembangunan pasar tradisional DPR Papua. 15 Mei 2009
27 04/PIM-DPRP/2009 Pengesahan Personil Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya 17 September 2009
28 05/PIM-DPRP/2009 Persetujuan Pemekaran /Pembentukan dan penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Provinsi Papua Barat Daya Dalam Wilayah Daerah Otonom Khusus dalam Rangka pelaksanaan UU RI No.21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua 15 Juni 2009
29

 

 

 

 

 

06/PIM-DPRP/2009 Pemberian bantuan dana dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pemiliham Kepala Daerah Pertama bagi Provinsi Papua Barat Daya.
30 14/PIM-DPRP/2009 Jadwal Perubahan Rapat Paripurna masa Sidang ke II  DPR Papua dalam rangka Pembahasan dan Penetapan rancangan Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggota 2009 15 September 2009
31 17/PIM-DPRP/2009 Jadwal perubahan Rapat Paripurna Masa Sidang ke II DPR Papua dalam rangka persetujuan atas rencana penyerahan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua kepada pemerintah Propinsi Papua Barat
32 18/PIM-DPRP/2009 Jadwal Perubahan Rapat Paripurna Masa Sidang ke II DPR Papua dalam rangka persetujuan atas rencana penyerahan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Raperdasi Pembangunan kesehatan dan Raperdasi Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua.
33 19/PIM-DPRP/2009 Jadwal Perubahan Rapat Paripurna Masa Sidang ke II DPR Papua dalam Rangka persetujuan atas Rencana Penyerahan aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Raperdasi Pembangunan Kesehatan dan Raperdasi Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua.
34 26/PIM-DPRP/2009 Pembentukan Tim Investigasi Masalah Penembakan di PT.Freeport Indonesia Kabupaten Mimika dan Tambang Ilegal diKabupaten Nabire dan Kabupaten Paniai.
02/PIM-DPRP/2010 Pembentukan Panitia Khusus Pemilukada 27 April 2010
35 05/PIM-DPRP/2010 Pembentukan Tim Penyusun Perdasus tentang perubahan Perdasus Provinsi Papua No.4 Tahun 2008 tentang pelaksanaan  tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua 11 Juni 2010
36 06/PIM-DPRP/2010 Penetapan Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua  Masa Sidang I dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2011 Penyampaiaan laporan keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua tahun 2009 Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010. 13 Juli 2010
37 07/PIM-DPRP/2010

 

07/PIM-DPRP/2010

Perubahan atas keputusan Pimpinan DPR Papua N0.06/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal

Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I dalam rangka pembahasan RAPBD tahun Anggaran 2011 Penyampaian laporan keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun 2009.

Raperda tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010

38 08/PIM-DPRP/2010 Perubahan kedua atas keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.07/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPRP Masa Sidang I tahun 2010 20 Juli 2010
39 09/PIM-DPRP/2010 Perubahan ketiga atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.08/pim-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPRP Masa Sidang I Tahun 2010
40 10/PIM-DPRP/2010 Pembentukan Panitia khusus LHP BPK Republik Indonesia atas APBD Tahun Anggaran 2009 20 Juli 2010
41 11/PIM-DPRP/2010 Perubahan ke-empat atas keputusan Pimpinan DPR Papua No.09/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang Tahun 2010.
42 12/PIM-DPRP/2010 Perubahan kelima atas keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.11/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I  Tahun 2010

 

43 13/PIM-DPRP/2010 Pembentukan Panitia khusus Pengawal Pasca Gempa diKab. Kepulauan Yapen Kab. Waropen dan Kab Biak Provinsi Papua.
44 14/PIM-DPRP/2010 Penetapan Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I tahun 2010 dalam rangka pembahasan Raperda APBD Perubahan tahun Anggaran 2010.

Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua

25 Agustus 2010
45 15/PIM-DPRP/2010 Perubahan atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No. 14/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I Tahun 2010 perubahan atas keputusan Pimpinan DPRP No.15/PIM-DPRP/2010 tentang Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I Tahun 2010 dalam rangka pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010. 2 September 2010
46 16/PIM-DPRP/2010 Perubahan atas keputusan Pimpinan DPR Papua no 15/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat rangka Pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 dalam rangka Pembahasan Raperda APBD Perubahan  Tahun Anggaran 2010 20 September 2010
47 17/PIM-DPRP/2010 Perubahan atas keputusan Pimpinan DPR Papua No.16/pim-DPRP/2010 tentang Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I Tahun 2010 dalam rangka pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 23 September 2010
48 18/PIM-DPRP/2010 Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Badan Legislasi dan Pembagian Raperdasi Raperdasus dalam rangka Penyempurnaan dan Harmonisasi Raperdasi /Raperdasus Provinsi Papua. 22 Oktober 2010
49 19/PIM-DPRP/2010 Penunjukan Tim Penasehat Hukum dalam proses pelaksanaan Judical Review diMahkamah Konsultasi terhadap pasal 7 a Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus bagi Provinsi Papua  menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Republik 1945. 29 Oktober 2010
50 20/PIM-DPRP/2010 Penetapan jadwal Rapat Paripurna DPRP dalam rangka Pembahasan dan penetapan Perdasi/Raperdasus. 30 November 2010
51 21/PIM-DPRP/2010 Penunjukan Tim Kuasa Hukum Dalam proses pelaksanaan Judical Review di Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No I Tahun 2008 terhadap perubahan atas Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 28 Oktober 2010
52 22/PIM-DPRP/2010 Pembentukan panitia khusus pengawas pemilihan Anggota MRP 29 Okt 2010
53 23/PIM-DPRP/2010 Pembentukan Pansus Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua 10 Des 2010
54 02/PIM-DPRP/2011 Perubahan Keputusan Pimpinan DPRP no.19/PIM-DPRP/2010 tentang pembentukan panitia khusus Judicial Review DPRP 14 Januari 2011
55 10/PIM-DPRP/2011 Perubahan Atas Keputusan pimpinan DPR Papua No.23/PIM-DPRP/2010 tentang pembentukan panitia khusus evaluasi pelaksanaan Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 6 April 2011
56 12/PIM-DPRP/2011 Penetapan komposisi pimpinan dan keanggotaan panitia khusus pemilihan kepala Daerah Provinsi Papua  

20 Mei 2011

57 13/PIM-DPRP/2011 Penetapan Jadwal Paripurna DPR Papua Masa Sidang I dalam rangka penyampaian laporan akhir masa Jabatan Gubernur periode 2006-2012, UKPJ, APBD tahun anggaran 2011, sejumlah Raperda, Raperdasus KUA, PPAS tahun anggaran 2012

 

15 Juni 2011
58 14/PIM-DPRP/2011 Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRP Nomor 13/PIM-DPRP/2011 tentang Jadwal Rapat Paripurna DPRP dalam rangka Laporan keterangan pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Terhadap APBD Provinsi Papua Tahun 2010, dan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010

 

23 Juni 2011
59 15/PIM-DRP/2011 Perubahan ke-dua atas keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Papua Nomor 14/PIM-DPRP/2011 tentang jadwal Rapat Paripurna DPRP dalam Rangka Laporan keterangan  pertanggung Jawaban akhir masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Papua tahun 2006-2011, Laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah terhadap APBD Provinsi Papua tahun 2010, dan Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010  

27 Juni 2011

60 16/PIM-DPRP/2011 Perubahan ketiga atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 15/PIM-DPRP/2011 tentang Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011 laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah terhadap APBD Provinsi Papua tahun 2010, dan laporan pertanggung jawaban kepala daerah terhadap APBD Provinsi Papua  tahun 2010, dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 13 Juli 2011
61 17/PIM-DPRP/2011 Perubahan Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka pembahasan :

1. LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011;

2. LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010;

3. Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010;

4. Penetapan Raperdasi/Raperdasus;

5. Pengesahan Alat Kelengkapan Dewan Tidak Tetap (Pansus)

20 Juli 2011
62 064/Kep.PIM- 19/2011 Penetapan Kompesisi dan keanggotaan panitia khusus tindak lanjut LHP Bpk RI atas APBD Tahun anggota 2010 18 Agustus 2011
63 064/Kep.PIM-20/2011 Perubahan atas keputusan pimpinan DPRP No.12/PIM-DPRP/2011 tentang panitia khusus pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 02 Agustus 2011
64 135/Kep.PIM-21/2011 Persetujuan pembentukan Calon Kabupaten Yabaru di Provinsi Papua  

16 Agustus 2011

65

 

 

 

 

 

903/Kep.PIM-23/2011 Pembentukan kelompok kerja (pokja) belanja langsung dan belanja tidak langsung APBD perubahan tahun 2011 dan RAPBD Tahun anggaran 2012 DPRP 14 September 2011
66 903/Kep.PIM-24/2011 Perubahan keputusan pimpinan DPR Paapua Nomor 903/Kep.PIM-23/2011 tentang pembentukan pokja belanja langsung dan belanja tidak langsung APBD tahun anggaran 2012 DPRP. 21 September 2011
67 161/PIM-DPRP-25/2011 Perubahan Badan Legislasi DPRP (tentang Sekwan)

 

 

5 Oktober 2011
68 903/PIM-DPRP-27/2011 Jadwal Rapat Paripurna masa Sidang II dalam rangka pembahasan RAPBD perubahan Tahun Anggaran 2011 7 Oktober 2011
69 903/PIM-DPRP-28/2011 Perubahan Jadwal Rapat paripurna tentang pembahasan RAPBD perubahan  tahun anggaran 2011 17 Oktober 2011
70 903/PIM-DPRP-29/2011 Perubahan kedua atas jadwal rapat pimpinan tentang pembahasan RAPBD perubahan TA. 2011 18 Oktober 2011
71 903/PIM-DPRP-31/2011 Penyempurnaan atas hasil evaluasi Raperda perubahan APBD TA. 2011 21 Nopember 2011
72 188.3/PIM-DPRP-32/2011 Jadwal Rapat Paripurna DPRP dalam rangka pembahasan raperdasus pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 16 Desember 2011
73 903/PIM-DPRP-1/2012 Jadwal rapat Paripurna DPRP masa sidang I dalam rangka perubahan RAPBD TA. 2012 10 Februari 2012
74 064/PIM-DPRP-2/2012 Perubahan Atas keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.12/PIM-DPRP/2011 tentang penetapan komposisi pimpinan dan keanggotaan panitia khusus pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Papua 9 Maret 2012
75 064/PIM-DPRP-4/2012 Penetapan Jadwal tahapan pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur (2012-2017) 9 Maret 2012
76 064/PIM-DPRP-5/2012 Penetapan Jadwal Tahapan pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017 27 April 2012
77 064/PIM-DPRP-11/2012

 

064/PIM-DPRP-11/2012

Perubahan atas keputusan pimpinan No. 064/PIM-DPRP-5/2012 tentang penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2012-2017

Perubahan jadwal PilGub atas keputusan pimpinan nomor 064/PIM-DPRP-5/2012 tentang penetapan jadwal tahapan pelaksanaan PilGub Provinsi Papua Periode 2012-2017

 

 

 

22 Juni 2012

78 161/PIM-DPRP-14/2012 Jadwal Paripurna Penetapan Komisi dan Pemilihan Kabupaten/Kota Provinsi Papua 5 Juli 2012
79 064/PIM-DPRP-17/2012 Hasil verifikasi dan kharifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua  periode 2012-2017 11  JULI 2012
80 064/PIM-DPRP-18/2012 Kunjungan kerja anggota DPRP ke Kabupaten/Kota se-Papua dalam rangka pertanggung jawaban Gubernur APBD Thn 2011 19 Juli 2012
81 064/PIM-DPRP-19/2012 Pembentukan panitia khusus tindak lanjut LHP Bpk RI atas APBD TA. 2011
82 903/PIM-DPRP-20/2012 Jadwal rapat paripurna dalam rangka pembahasan LKPJ Gubernur Provinsi Papua TA. 2011 Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA.2011 dan RAPBD perubahan TA.2012 29 Agustus 2012
83 161/PIM-DPRP-21/2012 Perubahan atas keputusan pimpinan DPR Nomor 903/PIM-DPRP-20/2012 tentang jadwal Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka pembahasan LKPJ gubernur provinsi papua TA. 2011, Raperda Pertanggung Jawaban pelaksana APBD TA.2011, RAPBD perubahan TA.2012
84 903/PIM-DPRP-25/2012 Penetapan jadwal rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka pembahasan RAPBD TA. 2013.

 

 

MEKANISME PEMBENTUKAN RAPERDASI/RAPERDASUS INISIATIF DPR PAPUA

Sesuai Pasal 106 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)

 

 

 

 

MEKANISME PEMBAHASAN RAPERDASI/RAPERDASUS INISIATIF DPRP

Sesuai Pasal 109 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)

 

MEKANISME PEMBAHASAN RAPERDASI/RAPERDASUS USULAN EKSEKUTIF

Sesuai Pasal 109 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)

 

 

 

MEKANISME PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DPR PAPUA

 Sesuai Pasal 115 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)