JAYAPURA – Rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika akan menarik para guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sekolah – sekolah swasta mulai tahun ajaran baru 2019-2020, terus mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Jika sebelumnya Wakil Ketua DPRP Edoardus Kaize dan Anggota BAPEMPERDA DPRP John NR Gobai mengecam rencana tersebut, kini politisi asli Mimika Ferry Omaleng pun angkat bicara bahkan menentang rencana yang dinilai sebagai bagian dari upaya membunuh generasi muda mimika, “Saya sangat keberatan dengan itu. Itu sama saja membunuh generasi muda Mimika,” tegas Ferry Omaleng kepada Humas DPRP di Jayapura, belum lama ini.
Menurut Politisi yang berasal dari daerah penganfkatan (Dapeg) Meepago ini dirinya menilai jika kebijakan penarikan guru PNS dari sekolah swasta itu, dapat membunuh generasi muda Kabupaten Mimika. Pasalnya, kata omaleng, jika pemerintah daerah menghentikan bantuan atau penarikan guru PNS dari sekolah swasta, maka akan banyak sekolah swasta di Mimika akan tutup, lantaran kekurangan guru,”Sekolah swasta itu rata-rata milik gereja Katholik dan gereja lain terdapat 100 sekolah lebih tersebar di Kabupaten Mimika, ini tentu akan timbulkan persoalan baru,” ucapnya. Apalagi, lanjut Omaleng, kondisi pendidikan di Kabupaten Mimika sendiri, banyak sekolah yang kekurangan guru, dan sekolah swasta yang cukup banyak dikelola oleh yayasan seperti yayasan Katholik, YPK, YPPGI dan lainnya, “Jadi saya pikir, Dinas Pendidikan harus melihat kondisi pendidikan di daerah. Banyak sekolah kekurangan guru, sehingga jika guru PNS ditarik dari sekolah swasta, maka otomatis proses belajar mengajar akan terhenti dan itu dampaknya akan sangat besar bagi sekolah swasta baik di pegunungan dan pesisir pantai,”katanya.
Tidak hanya itu, tambah Omaleng, hampir 90 persen lebih sekolah-sekolah swasta itu, peserta didiknya merupakan generasi Orang Asli Papua (OAP), “Jadi, tindakan kepala dinas pendidikan itu, benar-benar bisa membunuh generasi anak asli Mimika yang ada di pedalaman. Dia tidak tahu kondisi pendidikan di Mimika,” tandasnya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk memikirkan dampaknya terlebih dahulu terhadap dunia pendidikan di Mimika dan jika itu merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, pihaknya meminta Bupati dan DPRD Mimika untuk menyikapi hal itu serius, dengan menemui langsung Menteri Pendidikan untuk menunda penarikan guru PNS dari sekolah swasta yang ada di Mimika,“Saya harap bapak Bupati dan DPRD Mimika untuk meminta Menteri Pendidikan untuk tidak menarik guru PNS dari sekolah swasta, karena kondisi pendidikan di Papua dan khususnya di Mimika berbeda dengan daerah lain di Indonesia,”Pungkasnya (Anderson/Tim Humas DPRP).
