JAYAPURA – Guna suksesnya pelaksanaan PON XX 2020 maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta pro aktif membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait mengingat pelaksanaan PON XX 2020 di Papua itu diatur dengn Instrukrsi Presedin (Inpres) berbeda dengan penyelenggaraan PON – PON sebelumnya,“Hal ini sudah dilakukan beberapa OPD dan kami pikir sah-sah saja, selama merasa ada yang sulit maka coba diskusikan dan sebisa mungkin memainkan komunikasi dengan pemerintah pusat. Jangan terlalu pasif, kita harus aktif karena hanya PON di Papua yang diatur Inpres,makanya ada beberapa kementerian yang terlibat langsung mendukung PON Papua,” Tegas Anggota Komisi IV DPRP Thomas Sondegau,ST kepada Humas DPRP, Rabu (24/7/2019).
Dikatakan Sondegau, mestinya dengan ditetapkan Inpres untuk pelaksanaan PON XX 2020, OPD dilingkungan Pemprov Papah mesti proaktif untuk bekerja, menyelesaikan apa yang bisa dilakukan untuk mendukung PON. “Itu yang saya bilang tadi, jangan pasif dan hanya duduk tanpa melakukan terobosan-terobosan. Harusnya kita semakin giat,” katanya. Lebih jauh dikatakan Politisi Partai Demokrat ini bahwa PON Xx 2020 bisa hadir di Papua bukan tanpa perjuangan dan proses yang berat karena harus bersaing dengan beberapa provinsi lainnya,”selama ini ada banyak pihak yang meyakini dan tak pernah menyangka jika PON akan digelar di Papua namun dengan kerja keras dan komitmen dari Gubernur Papua maka Papua bisa jadi tuan rumah, itu sebabnya semangat menjadi tuan rumah PON ini harus di dukung dan diimbangi dengan semangat kerja dengan terobosan yang luar biasa untuk sukseskan PON XX 2020,” pintanya.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPRP Boy Dawir juga sepakat bahwa OPD harus bisa berupaya melakukan loby melihat peluang di tingkat kementerian. “Saya mengambil contoh yang dilakukan dinas perhubungan provinsi sudah bagus. Ada beberapa lainnya juga melakukan hal serupa dan ini positif. Harus sering meloby, kalaupun tak berhasil tak masalah tapi saya pikir instruksi presiden jelas, persoalan PON harus dibantu pemerintah pusat,” imbuhnya. Selain itu, OPD Dinas Perhubungan, Dinas lainnya seperti Dinas Pariwisata mestinya bisa membangun komunikasi dengan Kemenetrian Pariwisata untuk bagaimanan menyiapkan sarana pariwisata di Papua. Begitu juga Dinas Koperasi dan UKM bisa membangun komunikasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menggerakkan kegiatan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah guna menyambut PON XX 2020,” Ini kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaiknya, PON XX 2020 diatur Inpres, otomatis setiap Kementerian bisa membantu,” Pungkasnya (Anderson/Tim Humas DPRP)
