Jayapura – Adanya lampu hijau dari Pemerintah Papua terkait rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Tabi yang merupakan salah satu point yang disampaikan dalam pertemuan 61 Tokoh Papua dengan Presiden RI Joko Windodo mendapat respon dari DPR Papua.
Ketua DPRP DR.Yunus Wonda,SH.,MH mengatakan bahwa jika berbicara pemekaran akan lebih baik jika kepala daerah memikirkan bagaimana mengurus daerahnya masing-masing. Karena yang dibutuhkan rakyat adalah pelayanan prima, keadilan dalam pembangunan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Akan lebih baik jika ini diwujudkan lebih dulu dibanding memikirkan sesuatu yang besar akhirnya pekerjaan rumah ikut terbengkalai. “Tidak ada yang salah dari permintaan pemekaran tapi ini akan tepat ketika memang kondisi sudah memungkinkan. Ketika pembangunan sudah berkeadilan, ada sesuatu yang memang tak bisa dibendung semisal jumlah penduduk maupun sumber daya alam yang memang harus terkelola secara baik dan berkearifan,” kata Wonda, Selasa (17/09/2019)
Dikatakan Wonda, Usul pemekaran DOB baik mempertimbangan semua aspek dan yang paling penting adalah kesiapan SDM yang nantinya akan mengelola pelaksanaan penyelenggaraan roda pemerintahan,”dalam mengusulkan pemekaran sebaiknya dengan melihat Sumber Daya Manusia yang ada. SDM untuk mengelola provinsi dan jumlah yang dibutuhkan tak sedikit. Jangan sampai muncul pemekaran baru dan membuka lapangan pekerjaan kemudian diisi oleh orang dari provinsi lain yang notabene bukan anak negeri sendiri hingga akhirnya kalah bersaing kemudian muncullah konflik baru. Ini juga perlu dipertimbangkan, kondisi sosial masyarakat,” Ujarnya
Lebih jauh dikatakan, politisi senior Partai Demokrat ini bahwa pemekaran harus mempertimbangkan banyak aspek dan bukan sekedar disetujui presiden melainkan ada mekanismenya. “Jadi pendapat kami akan lebih baik kita fokus membangun daerah sesuai mandat rakyat, kalaupun nanti harus mekar dan memang sudah waktunya maka tak ada yang bisa mengahlangi. Ia akan mekar dengan sendirinya lewat semangat yang sama,” Pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP)
