Jayapura – Fraksi Golkar dalam Laporan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD-Perubahan TA.2019 yang disampaikan oleh Anggota Fraksi Golkar Yonas Nusi mengatakan bahwa pengajuan materi APBD Perubahan TA.2019 jika dilihat dari sisi waktu pengajuan sudah sesuatu dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 lampiran C.XI tentang jadwal perubahan APBD dan Pasal 154 tentang dasar perubahan APBD,” Kami mengapresiasi pengajuan materi RAPBD Perubahan oleh Gubernur dan ini sesuai peraturan perundangan dimana RAPBD Perubahan dapat diajukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi,antara kegiatan dan antar jenis belanj serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun harus digunakan dalam tahun berjalan,” Tagas Nusi dalam Rapat Paripurna DPRP dalam rangka penyampaian Laporan Pandangan Umum terhadap RAPBD Perubahan Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2019 dalam Ruang Rapat Paripurna DPRP, Kamis (26/9/19) malam.
Dikatakan Nusi, terhadap postur pendapatan daerah, Fraksi Golkar menilai bahwa walaupun terjadi over target pendatan daerah namun komponen pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru terjadi selisih berkurang atau mengalami penurunan dari target yang ditetapkan sebesar 52,71 persen,” Untuk hal dimaksud, Fraksi Golkar mohon penjelasan gubernur terhadap beberapa pendapatan yang tidak memenuhi target,” Ujarnya. Bahkan lanjut Nusi, jika melihat target pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah secara kumulatif dari SKPD menyebabkan over target namun jika melihat target pendapatan yang dicantumkan sebagian SKPD dengan mengacuh pada perd nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi daerah maka sesungguhnya sejumlah instansi belum memungut retribusi daerah secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari target pendapatan yang diminta dari setiap SKPD pada anggaran induk atau sebelum perubahan ternyata ada SKPD yang belum mencantumkan pendapatan dalam bentuk nominal pada kolom pendapatan bahkan ada SKPD yang kelola dana belanja ratusan milyar sampai dengan trilyunan juga tidak mencantumkan target pendapatan pada anggaran induk atau sebelum perubahan,” Kami mengharapkan agar SKPD yang berpotensi dapat memungut retribusi daerah berdasarkan perdana dan lebih intens dalam mengelola pendapatan asli daerah,” Ujarnya
Terhadap situasi kekinian yang terjadi di tanah Papua baik yang terjadi di Kota Jayapura, Wamena,dan daerah lain di Papua,Fraksi Golkar mengapresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur karena telah mengambil langkah cepat dan tepat bersama pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah di Papua.Fraksi Golkar juga menyarankan kepada semua pihak termasuk kepada semua warga negara Indonesia untuk menghentikan pernyataan-pernyataan yang keliru yang hanya akan memperkeruh situasi di Papua karena proses pemulihan kedamaian dan perbaikan fasilitas umu sementara terus dikerjakan, ” Proses pembangunan dan pemulihan kedamaian dalam masyarakat Papua sedang dan akan terus dibangun oleh pemerintah daerah, tokoh masyarakat,tokoh adat, tokoh agama dan semua komponen masyarakat agar kesejhteraan masyarakat di Papua segera dapat pulih kembali,untuk itu semua pihak dihimbau tidak mengeluarkan pernyataan keliru dan dapat menahan diri untuk tidak terprovokasi dengan berita hoax dan lain sebagainya,” Tutup Nusi (AW/Tim Humas DPRP)
