Jayapura – Anggota Fraksi Demokrat DPR Papua, Emus Gwijangge mengingatkan para pihak untuk tidak memanfaatkan situasi Papua belakang ini bertemu Presiden atau para pejabat negara di Jakarta untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ia mengatakan, beberapa waktu lalu ada kelompok yang mengklaim perwakilan masyarakat Papua bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Presiden dan mengajukan sejumlah poin. Selain itu ada kelompok yang mengaku diri mereka pemuda Papua bertemu pejabat Negara, Terbaru, ada pengurus paguyuban di Papua bertemu Presiden Jokowi dan meminta pemekaran di tujuh wilayah adat di Papua dan Papua Barat,“Setiap orang punya hak bertemu Presiden. Akan tetapi jangan mengatasnamakan orang asli Papua meminta macam-macam kepada Presiden,”Tegas Gwijangge kepada Humas DPRP Rabu,(16/10/2019).
Menurut Gwijangge, orang asli Papua tidak meminta jabatan, pemekaran dan lainnya tetapi yang diinginkan orang asli Papua adalah pemerintah pusat buka ruang dan duduk bersama rakyat berdialog dengan difasilitasi pihak ketiga guna mencari solusi penyelesaiaan masalah Papua,“Yang orang asli Papua minta adalah pelurusan sejarah dan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua, agar kami orang ras Melanesia tidak terus berselisih dengan pemerintah pusat. Jadi bukan ke Jakarta minta ini dan itu,”Ujarnya
Menanggapi hadirnya sejumlah pihak atau kelompok yang datang dan bertemu Presiden Jokowi dan para pejabat Negara lain, Emus Gwijangge yang juga Anggota Komisi I DPRP berharap pemerintah pusat tidak asal menerima tetapi jika Presiden Jokowi dan pejabat Negara lainnya mau bertemu dengan orang asli Papua, yang diundang mestinya mereka yang benar-benar merupakan keterwakilan masyarakat adat Papua. Selain itu juga ada Pemprov Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, dan tokoh agama.“Ini agar aspirasi yang disampaikan ke Presiden benar-benar sesuai keinginan mayoritas orang asli Papua agar anak cucu kami tidak terus berada dalam masalah yang sama dan menjadi korban,” Pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP)
