Jayapura – Guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan untuk meningkatkan tipe RSUD Dok II Jayapura dari tipe B ke tipe A atau menjadikan RSUD Dok II Jayapura dibutuhkan anggaran sebesar Rp.1,4 Trilyun,”Iya kita butuh anggaran sekitar Rp 1,4 triliun untuk membenahi rumah sakit milik Pemprov Papua ini selama empat tahun ke depan, untuk akreditasi rumah sakit dari tipe B ke tipe A dan manjadikannya rumah sakit bertaraf internasional,” Tegas Ketua Komisi V DPRP Kamasan J Komboy kepada Humas DPRP usai memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Kesehatan Papua, RSUD Dok II Jayapura dan Rumah Sakit Jiwa Abepura di ruang rapat DPR Papua, Selasa (22/10/2019).
Dijelaskan Komboy, dari keterangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai yang juga Plt. RSUD Jayapura ini bahwa dalam kurun waktu empat tahun ke depan RSUD Dok II Jayapura dipersiapkan untuk menjadi rumah sakit bertaraf internasional dengan tahap awal melalui pergantian nama RSUD Dok Jayapura,” Tahap awalnya adalah pergantian nama RSUD Jayapura menjadi RSUD MT UI, karena dokter UI ini lama bertugas di RSUD Jayapura dan banyak berbuat untuk rumah sakit tersebut. Zaman beliau, RSUD Jayapura menjadi yang terbaik. Perubahan nama ini juga bagian dari menuju akreditasi tipe A,” Beber Komboy. Untuk itu Kata Komboy, apa yang direncanakan pihak RSUD Jayapura tersebut mesti didukung semua pihak, demi peningkatan status RSUD Jayapura dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,”jangan hanya stadion Papua Bangkit di Sentani yang menjadi icon. Setidaknya ada hal lain yang diresmikan gubernur Papua dan wakilnya sebelum masa jabatan periode kedua mereka selesai dan Pembanahan RSUD Jayapura ini ditergetkan rampung pada 2023. Anggaran Rp 1,4 triliun itu sudah mencakup semua. Termasuk pembangunan rumah susun dan lainnya,”Ungkapnya. Sementara untuk Rumah Sakit Jiwa Abepura lanjutnya, kini manajemen rumah sakit sedang berupaya mengejar peningkatan akreditasi dari tipe C ke tipe B. Ia berharap, para pihak terkait memberikan dukungan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai yang juga Plt. RSUD Jayapura mengatakan, dalam rapat dengan Komisi V DPR Papua pihaknya membahas berbagai hal.
Katanya, selain terkait pemisahan pagu anggaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan persiapan PON XX pada 2020, kedua pihak juga membahas integrasi kartu BPJS Kesehatan dengan Kartu Papua Sehat, “Kami juga menyampaikan mengenai master plan RSUD Jayapura ke depan, dan Komisi V mendukung penuh. Kami diminta mempresentasikan dalam lingkup lebih luas,” kata Aloysius Giyai. (AW/Tim Humas DPRP)
