Jayapura – Fraksi Demokrat dalam Laporan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD TA.2019 yang disampaikan oleh Anggota Fraksi Carolus K Bolly,SE.,M.Si mengatakan bahwa penyusunan APBD Papua TA.2019 merupakan manifestasi
daerah untuk melaksanakan program pembangunan untuk jangka waktu satu tahun yang telah tersusun dalam postur/strukur anggaran dengan besaran Rp. 15,14 trilyun atau mengalami penurunan 1,33 persen Dengan belanja tidak langsung mencapai jumlah sebesar Rp.9,66 Trilyun atau mengalami peningkatan 27,03 persen atau sebesar Rp. 2,05 Trilyun jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 7,60 Trilyun.Sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 5,48 Trilyun mengalami penurunan 29,18 persen atau sebesar Rp. 2,25 Trilyun jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp.7,74 Trilyun,”Alokasi anggaran ini tentunya akan mengakomodasi program dan kegiatan Pemprov Papua sebagaimana tercantum pada RKPD Tahun 2020 yang mengacu pada visi dan misi Gubernur Papua dan RPJMD 2018-2023 guna mempercepat pembangunan provinsi Papua tahun 2020 dengan thema peningkatan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan,” Tagas Bolly dalam Rapat Paripurna DPRP dalam rangka penyampaian Laporan Pandangan Umum terhadap RAPBD Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam Ruang Rapat Paripurna DPRP, Senin (28/10/2019).
Dikatakan Bolly, Setelah Fraksi Demokrat mencermati dan memberi bobot terhadap postur anggaran RAPBD TA.2020, maka disampaikan beberapa pokok pikiran yang perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua,” Kami meminta kepada gubernur dan jajaran untuk secepatnya memastikan restrukturisasi perampingan OPD agar penganggaran yang saat ini dialokasikan masih dalam bentuk urusan dapat segera disesuaikan dengan OPD baru yang akan terbentuk, sehingga pelaksanaan APBD 2020 diharapkan sudah lebih terarah,”pintanya
Terhadap Pelaksanaan PON XX 2020, menurut Bolly, Fraksi Demokrat meminta agar alokasi anggaran pelaksanaan PON XX 2020 tidak boleh menyebabkan pelayanan dasar yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak di Provinsi Papua seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil dan menengah masyarakat menjadi terganggu,” Kami minta Pemprov Papua dapat memastikan besaran anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan PON XX 2020 pada RAPBD Papua Tahun 2020 agar dapat mempermudah kerja persiapan menyongsong pelaksanaan PON nanti,” ujarnya.
Fraksi Demokrat lanjut Bolly juga mengusulkan agar Gubernur dan jajaran untuk segera mencari sumber – sumber dana lainnya pada pemerintah pusat dan semua dunia usaha berskala menengah dan besr yang selama ini beropersasi di Provinsi Papua,” Gubernur dan jajaran perlu mencari sumber dana lain untuk mendukung PON sehingga RAPBD Papua Tahun 2020 tidak terbebankan seluruhnya,” Ucapnya.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian gubernur dan jajaran dalam menyambut pelaksanaan PON XX 2020, kata Bolly adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan anggaran yang memadai untuk bidang ekonomi karena bidang perekonomian berandil besar dalam suksesi penyelenggaraan PON XX 2020,” Sukses PON XX 2020 adalah sukses ekonomi masyarakat Papua,” Pungkasnya. (AW/Tim Humas DPRP)
