Jayapura – Komisi II DPRP (Membidangi Perekonomian) pada Senin, (17/02/2020) menggelar Rapat Kerja bersama sejumlah OPD dilingkungan Pemprov Papua yang notabene adalah mitra kerja Komisi II.
Rapat Kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRP Mega M.F Nikijuluw, SH menghasilkan sejumlah catatan bagi OPD terkait.
Rapat Kerja yang selain untuk memperkenalkan keberadaan Komisi II DPRP Periode 2019-2024 tetapi juga untuk melihat sejauh mana kesiapan OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk menyongsong Pekan Olahraga Nasional (PON).
Pada diskusi awal dilakukan dengan Disperindagkop dan Tenaker, setelah itu dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Dari semua diskusi, Komisi II DPRP memberi catatan kepada Disperindagkop dan Tenaker untuk mendorong progres yang lebih baik mengingat kesiapan manusia dalam hal ini dunia usaha baik itu skala kecil maupun menengah untuk melihat pasar menjadi tugas dari Disperindagkop dan Tenaker. Jangan sampai event PON hanya menjadi bunga yang terlewat tanpa memberi impact lebih. “Bagi kami sukses PON bisa dibilang sukses ekonomi juga dan Disperindagkop harus mempersiapkan itu. Harus punya target yang terkejar,” kata Ketua Komisi II, Mega M.F Nikijuluw, SH usai pertemuan.
Catatan yang diberikan adalah dalam PON XX 2020 sebisa mungkin pangan lokal di Papua yang diprioritaskan, jangan justru sebagian besar diambil dari luar. Anggota Komisi II lainnya, Mustakim menyinggung soal belum adanya label produk yang menjadi brand sebuah produk. Padahal hal remeh temeh ini seharusnya sudah bisa terpecahkan sejak dulu. “Dinas harus fokus, satu atau dua produk tapi kelihatan begitu. Coba lihat sampai saat ini kita belum memiliki brand khusus dari pengusaha lokal,” kata Mustakim.
Politisi Partai Demokrat ini juga menyinggung soal koperasi yang harus lebih hidup. “Galery produk lokal juga belum ada. Sebenarnya lantai dua dan tiga dari pasar mama-mama itu sangat menjanjikan tapi dinas yang harus melihat ini,” imbuhnya.
Dari semua catatan ini Kepala Dinas Perindagkop dan Tenaker, Laduani menyampaikan bahwa ada beberapa progres yang masih bertahan dan berkembang namun masih harus terus didampingi. “Sedang kami coba untuk data base. Namun untuk koperasi ada di Merauke yang cukup berhasil dan pelan-pelan akan kami benahi akte dan managerial, termasuk UKM,” pungkasnya.
Sementara untuk Dinas Kehutanan dan Perikanan Kelautan mendapat apresiasi dari Komisi II DPRP karena bisa memaparkan hasil atau capaian yang sudah berjalan selama ini. “Kami pikir tak jadi soal untuk dua OPD ini, tinggal bagaimana ada pengembangan inovasi dan mencari pasar. Kami lihat dua dinas ini juga sudah siap untuk PON,” Tutup mega ( AW/Tim Humas DPRP)
