Jayapura – Komisi I DPR Papua mendukung langkah dan kebijakan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian ATR – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua dalam upaya pemberdayaan SDM Orang Asli Papua (OAP) melalui penerimaan CPNS dilingkungan Kanwil Kementeriaan ATR-BPN Provinsi Papua dengan memprioritaskan putra/putri terbaik OAP orang untuk berkarya di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh Tanah Papua.
Ketua Komisi I DPRP Fernando Yansen Tinal, BA mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kebijakan dan rencana dari Kepala Kanwil BPN Papua Jhon Wiclif Aufa, A.Ptnh yang menginginkan agar orang asli Papua berkarya di setiap kantor BPN yang ada di Tanah Papua,“Sangat bagus sekali dengan rencana itu. Sehingga nantinya ketika ada persoalan mengenai Pertanahan, pegawai BPN yang merupakan OAP bisa menjelaskan aturan-aturan undang-undang yang dibuat pemerintah. Tetapi juga bisa menjelaskan tentang aturan adat,” kata Tinal kepada sumber Humas DPRP di Hotel Horison Kotaraja, Senin (20/07/2020).
Dikatakan Tinal, bahwa selama ini memang OAP yang berkarya di kantor Kementerian ATR – BPN sangatlah minim,”Kami sangat mendukung agar ada kebijakan khusus dalam perekrutan atau penerimaan CPNS di Kanwil Kementeriaan ATR dan BPN untuk kemudian menjadi PNS dan berkarya di seluruh kantor BPN Tanah Papua harus memprioritaskan OAP,”imbaunya
Pada kesempatan ini, Politisi Partai Golkar Papua ini juga memberikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papuabyang telah mengakomodir anak-anak muda asli Papua untuk bersekolah taruna Kanwil Hukum dan HAM.“Iya tadi memang; dari penjelasan Kanwil Hukum dan HAM Papua, ada slot yang diberikan ke anak-anak asli Papua untuk sekolah tarunanya. Jadi bukan pegawai biasa,” jelasnya.
Lebih jauh dikatakan mantan Wakil Ketua III DPRP ini bahwa langkah yang diambil oleh baik Kementerian Hukum dan HAm merupakan satu hal yang sangatlah baik dan sekaligus menunjukkan kemajuan besar dalam penerimaan pegawai di lingkungan Kemenkumham,“Jadi ini langkah yang sangat baik sebab mereka mau memberikan kesempatan kepada anak-anak asli Papua untuk berkarya di Kementerian Hukum dan HAM,” Pungkasnya.
Sekedar diketahui dalam rangka perkenalan dan guna mengetahui program kerja dari sejumlah mitra kerja, maka Komisi I DPRP terhitung mulai tanggal 17 – 20 Juli 2020 telah menggelar Rapat Kerja dengan Mitra.
(AW/Tim Humas DPRP)
