Jayapura – Menyikapi insiden penembakan terhadap dua warga di Kabupaten Nduga maka Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPRP akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga.
Wakil Ketua Pansus Kemanusiaan DPRP Namantus Gwijangge bahwa Pansus Kemanusiaan belum bisa memberikan pernyataan terkait insiden penembakan yang terjadi di Kabupaten Nduga, pada akhir pekan kemarin lantaran Pansus Kemanusiaan DPRP belum turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP),“Karena kita belum sampai disana, jadi kami belum bisa sampaikan informasi. Karena bisa saja salah bisa juga benar. Jadi kami rencanakan akan turun langsung dan menghadiri Rapat Forkompinda Nduga,” kata Namantus Gwijangge saat memberikan keterangan pers di kantor DPR Papua, Rabu (22/7/2020).
Dikatakan Gwijangge, kehadiran Pansus Kemanusiaan DPRP dalam Rapat Forkompinda Nduga nanti, pihaknya bisa mendapat informasi dari berbagai sumber. Sehingga Pansus Kemanusiaan DPR Papua bisa bertindak dan menyampaikan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan,“Jadi soal kejadian dan lain lain, kita akan kesana karena ada bupati dan pemerintah disana. Kemudian ada pihak keamanan yang sedang tangani. Kita akan cek semua kejadian,” jelasnya.
Namun setelah itu kata Namantus Gwijangge, pihaknya juga akan menyampaikan pernyataan setelah dari sana,“Jadi kami masih menunggu informasi kapan ada rapat forkompinda. Tapi kami akan hadir disana,”ujar Politisi Partai Perindo itu.
Hal senada juga disampaikan Anggota Pansus Kemanusiaan DPRP Ferdinando Bokowi bahwa untuk saat ini pihaknya belum bisa banyak komentar. Sebab, pihaknya juga masih sangat membutuhkan data lengkap untuk menjawab berbagai persoalan Nduga.Namun disisi lain lanjut Politisi Partai Golkar ini bahwa tindakan menghilangkan nyawa manusia itu merupakan tindakan berdosa dan bukan merupakan langkah yang tepat karena masih ada alternatif lain yang bisa ditempuh jika memang ada kecurigaan terhadap kedua korban tersebut,”Jadi tidak asal main tembak langsung karena ini negara hukum, dan ini menyangkut nyawa manusia. Jadi kalau memang ada sisi lain yang dicurigai, ada prosedur hukum bukan langsung tembak,” Ucapnya.
Terkait dengan insiden penembakan itu, pihaknya hanya bisa mengutuk tindak kekerasan yang sudah dilakukan oknum aparat keamana terhadap kedua korban tersebut. Apalagi kedua korban itu juga merupakan warga negara Indonesia, “Jadi memang belum bisa beri komentar karena data simpang siur. Dari kelompok sebelah katakan (korban) ini warga sipil. Sedangkan bupati katakan, kelompok separatis. Jadi belum bisa di buktikan. Untuk itu kita harus turun kesana sehinga dapat melihat secara jelas,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Kemanusian, Feryana Wakerkwa mengatakan bahwa pada dasarnya Pansus Kemanusiaan DPRP sudah setuju dan sepakat bahwa membunuh merupakan tindakan melanggar hak dasar manusia. Apalagi Indonesia ini merupakan negara hukum, “Ada proses yang harus dilakukan ketika orang itu dicuriga. Jadi kalau langsung tembak di tempat, itu kesannya tidak layak,” Tegasnya
Oleh karena itu Wakerkwa menyarankan kepada pemerintah pusat harus mengedepankan pendekatan yang tidak berbau militer dalam menyelesaikan masalah Papua. Sebab saat ini kepercayaan orang asli Papua (OAP) terhadap pemerintah pusat sudah tidak ada, “Ini kan sudah masuk dalam kasus pelanggaran HAM, ditambah lagi dengan kasus yang terjadi di Nduga ini,”tandas Feryana Wakerkwa yang juga Sekretaris Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM.
Menurut Wakerkwa, untuk tetap memegang kepercayaan rakyat Papua, pemerintah Indonesia seharusnya memberikan solusi, agar rakyat Papua tahu mereka harus tempuh jalur apa, “Sebab tidak bisa setiap saat, ketika ada warga yang dibunuh, itu dikatakan mereka dari pihak sebelah. Tapi bagaimana caranya untuk mengIndonesiakan orang Papua ini. Jadi harus ada pendekatan-pendekatan tertentu yang dipakai,” bebernya
Oleh karena itu, pihaknya berharap ada pendekatan-pendekatan yang dipakai selain pendekatan militer,“Tapi kami sebagai perwakilan rakyat yang ada dalam satu lembaga ini, sangat mengutuk penembakan yang terjadi, karena kami anggap itu sangat tidak manusiawi,” tekannya.
Sementara itu, Anggota Pansus Kemanusiaan DPRP lainnya Elly Wonda menambahkan, pihaknya tetap sepakat dan komitmen turun ke Nduga untuk menggali informasi yang lebih akurat,“Jadi kapan pun kami akan turun, itu kami belum tahu, karena kami juga masih menunggu informasi dari sana. Tapi kami telah sepakat untuk turun mencari informasi yang sebenar-benarnya. Itu sudah jadi komitmen kami Pansus Kemanusian DPR Papua,” tegas Elly Wonda. (AW/Tim Humas DPRP)
