DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • BAPEMPERDA
    • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
    • RAPERDASI
    • RAPERDASUS
    • PERDASI
    • PERDASUS
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Gambaran Umum
    • Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Kepegawaian
    • PPID
    • Perpustakaan
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • BAPEMPERDA
    • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
    • RAPERDASI
    • RAPERDASUS
    • PERDASI
    • PERDASUS
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Gambaran Umum
    • Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Kepegawaian
    • PPID
    • Perpustakaan
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO
No Result
View All Result
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

Tarius Mul : Bupati Harus Evaluasi Kinerja BKD Pegunungan Bintang.

Terkait Hasil Seleksi CPNS formasi Tahun 2018.

humasdprp by humasdprp
31 Juli 2020
in Berita Dewan
0
Tarius Mul, Bupati Harus Evaluasi Kinerja BKD Pegunungan Bintang.

Jayapura – Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2018 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang yang diumumkan pada tanggal 30 Juli 2020 mendapat sorotan dari Anggota DPRP asal Daerah Pemilihan (DAPIL) V yang meliputi Kabupaten Pegunungan Bintang,Yahukimo dan Yalimo.

Anggota DPRP Tarius Mul, S.Sos mengaku sangat kecewa dengan hasil pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang.Pasalnya,dari hasil seleksi CPNS itu, anak-anak asli Pegunungan Bintang banyak yang tidak diterima dalam formasi CPNS tahun 2018 tersebut,“Pengumuman CPNS Pegunungan Bintang sangat – sangat tidak memuaskan,” tegas Tarius Mul kepada sumber Humas DPRP, Kamis,(30/07/2020)

Dikatakan Politisi Partai Demokrat Papua ini bahwa hasil Seleksi CPNS Formasi Tahun 2018 dilingkungan Pemkab Pegunungan Bintang ini merupakan tanggungjawab BKD Kabupaten Pegunungan Bintang,” Hasil ini sudah diatur BKD Kabupaten Pegunungan Bintang.Ini terbukti bahwa bukan kepentingan orang asli Pegunungan Bintang. Jangan dia semaunya, sudah dikasih jabatan. Jangan atur-atur di situ, tapi bekerja dengan hati di Pegunungan Bintang dengan memprioritaskan anak asli Pegunungan Bintang,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakan Tarius Mul, jika melihat hasil seleksi CPNS formasi Tahun 2018 yang baru diumukan itu, justru anak-anak asli Pegunungan Bintang hanya sedikit saja yang lolos dalam seleksi tersebut.“Dari 316 kuota CPNS itu, anak Pegunungan Bintang yang diterima itu, hanya 122 orang saja. Selebihnya dari luar Pegunungan Bintang. Itu sama saja 20 persen anak Pegunungan Bintang, 80 persen pendatang, berarti ini terbalik, mestinya lebih memprioritaskan anak Pegunungan Bintang,” ungkapnya.

Bahkan, politisi dari Partai Demokrat ini, sangat menyayangkan hal itu. Apalagi, ada anak-anak asli Pegunungan Bintang yang mendapatkan nilai tinggi dalam seleksi CPNS itu, tidak lolos, tetapi justru yang nilai rendah diangkat,“Selain itu, kenapa porsi yang tamatan SMA, mestinya anak-anak Pegunungan Bintang yang diangkat, karena disisi lain anak Pegunungan Bintang belum bisa. Artinya, tidak boleh ditinggalkan seperti itu. Begitu juga nama dari awal keluar, tapi begitu pengumuman tidak ada, itu tidak boleh,” ujarnya.
Tarius Mul mempersilahkan orang non Pegunungan Bintang menempati formasi atau jurusan tertentu yang memang tidak ada bagi anak-anak Pegunungan Bintang “Tapi, kenapa banyak anak Pegunungan Bintang yang bisa, kenapa orang luar yang dapat. Ini jelas-jelas permainan BKD Kabupaten Pegunungan Bintang,” tandasnya.
Tarius Mul menilai jika BKD tidak bekerja dengan hati di Pegunungan Bintang dalam pelaksanaan seleksi CPNS formasi tahun 2018,“Bupati harus mengevaluasi kepala BKD Pegunungan Bintang. Kalau tidak, apapun yang terjadi di Pegunungan Bintang, ya tanggungjawab teman-teman BKD, kenapa sampai banyak anak-anak Pegunungan Bintang tidak lolos dalam seleksi CPNS 2018,” pungkasnya. (AW/Tim Humas DPRP)

Previous Post

DPR Papua dan MRP Tidak Mempunyai Kewenangan Menolak Otsus.

Next Post

Masalah Dana Prospek Mencuat Dalam Giat Fraksi Golkar DPRP.

Next Post
Masalah Dana Prospek Mencuat Dalam Giat Fraksi Golkar DPRP.

Masalah Dana Prospek Mencuat Dalam Giat Fraksi Golkar DPRP.

Berita Terkini

  • Peran Jasa Transportasi dan Pariwisata dalam Mendukung Mobilitas dan Ekonomi Daerah 7 Februari 2025
  • RPJMD PROVINSI PAPUA THN 2025-2029. 23 Januari 2025
  • Anggota DPR Provinsi Papua Selatan Konsultasi ke DPR Papua. 23 Desember 2024
  • Keluarga Besar DPR Papua Gelar Natal dan berbagi kasih. 23 Desember 2024
  • Rapat Paripurna DPR Papua,Pengumuman Pimpinan Definitif DPR Papua. 11 Desember 2024

No Telp Penting

  • Polres Jayapura Kota (0967) 534161
  • Brimob Polda Papua (0967) 581259
  • Polsek Jayapura Utara (0967) 541862
  • Polsek Jayapura Selatan (0967) 534125
  • Polsek KP3 Laut (0967) 533934
  • Polsek Abe (0967) 581110
  • Polsek Muara Tami 082399158888
  • Polres Jayapura / Sentani (0967) 595110
  • Pemadam Kebakaran (0967) 531113
  • Kantor Basarnas (0967) 591093

Alamat Gedung DPR Papua

Jl. DR. Sam Ratulangi No. 2
Jayapura – Papua
Telp. (0967) 533691 – 533580 -523854
Fax (0967)531922
PO. Box.18

© 2019 Humas DPRP

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • BAPEMPERDA
    • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
    • RAPERDASI
    • RAPERDASUS
    • PERDASI
    • PERDASUS
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Gambaran Umum
    • Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Kepegawaian
    • PPID
    • Perpustakaan
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO

© 2019 dpr-papua.go.id