Jayapura, www.dprpapua.go.id- Pemerintah Provinsi Papua nampaknya sudah tidak mampu lagi menanggung biaya studi ribuan mahasiswa Program Beasiswa Afirmasi Otsus baik yang berkuliah di dalam negeri maupun luar negeri menyusul kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini pasca pembentukan pemekaran 3 DOB di Papua. Untuk itu Ketua DPRP Jhony Banua Rouw,SE menyarankan kepada mahasiswa untuk lebih hemat, “Ya kami harus katakan untuk adik – adik mahasiswa agar lebih hemat sebab kami sudah tidak mampu untuk membiayai lagi. Kami sudah kembalikan ke kabupaten kota termasuk ke provinsi pemekaran dan tetap saja ada beban yang tak bisa diselesaikan,” Ungkap Banua kepada Humas DPRP di ruang VIP Room DPRP Senin (18/12).
Dikatakan JBR sapaan akrab Jonny Banua Rouw bahwa pasca perubahan UU Otsus dan pemekaran provinsi, dana otsus sudah dikembalikan ke Kabupaten Kota dan juga Provinsi Pemekaran, tetapi masih ada beban yang tidak bisa diselesaikan,“Contoh kemarin saya ketemu langsung dengan Pj Walikota Jayapura, juga Pj Bupati Kabupaten Jayapura dana Otsus mereka sedikit tetapi beban Beasiswanya besar,” terangnya.
Banua Rouw menegaskan terkait masalah ini tidak bisa salahkan pemerintah Pemerintah Papua dan juga Provinsi Pemekaran. Menurut saya Pemerintah Pusat yang salah. Mereka tidak melihat data, dan kebijakan mereka tidak tepat. Kan yang transfer dana ke kabupaten Kota itu Pemerintah Pusat bukan kami, “Oleh karena itu, Mahasiswa afirmasi harus lebih jeli mengatur keuangan dengan baik, karena akan menjadi problem yang berat kedepannya,” imbuhnya.
Menurutnya, pihak DPR Papua sudah berjuang berulang kali – kali, bahkan kita sudah mengunakan dana cadangan serta segala daya upaya kita sudah upayakan, tetapi masih saja ada problem. Lalu sampai kapan kita bisa bertahan, “Kami sudah bentuk pansus Beasiswa, dan kami sepakati baiknya ade-ade calon mahasiswa dan orang tua yang mempunyai anak-anak yang mau berangkat, saran kami baikanya dipertimbangkan kembali karena konsekuensi biaya. Jangan sudah berangkat ke tempat kulia yang dituju, kemudian tidak ada biaya terus putus ditengah jalan dan pulang. Atau sudah kulia beberapa semester kemudian nilai tidak bisa di transfer, maka jika ingin berkulia kembali mereka akan kembali dari nol,” tuturnya.“Kami tidak bilang bahwa tidak bole berangkat, tetapi dipertimbangkan dengan baik, karena posisi keuangan kita sekarang ini tidak baik-baik saja. Dan pemerintah tidak mampu lagi untuk menghendel soal biaya beasiswa afirmasi kalau tidak ditolong oleh Pemerintah pusat, karena sudah dua tahun kami DPR Papua pasang badan untuk masalah beasiswa ini,” akuinya. Dirinya pun meyakini tungakan biaya beasiswa afirmasi mulai daru Juli – Desember tahu ini mereka tidak akan bayarkan, dan tahun depan mungkin tidak akan bisa dibayarkan,“Karena soal beasiswa ini kami sudah menyurati Presiden untuk bertemu dan menyampaikan apa yang menjadi masalah kami. Mungkin Presiden tidak dengar apa yang menjadi keluhan kita, beliau hanya mendapat laporan-laporan yang bagus. Tetapi kenyataan dilapangan ini sangat menyusahkan mahasiswa kita,” pungkasnya
(AWTim Humas DPRP)
