Jayapura, reportasepapua.com – Meskipun ada masalah antara penyidik KPK dengan pejabat Papua yang terjadi baru-baru ini di Hotel Borobudur Jakara, namun diharapkan hal itu jangan sampai menghambat proses jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun 2019.
Untuk itu, Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize meminta, agar permasalahan antara KPK dengan pejabat Papua di Hotel Borobudur itu tidak boleh menyita waktu untuk kelanjutan pembahasan APBD Provinsi Papua tahun 2019.
“Permasalahan itu tidak boleh menghambat proses APBD Papua, termasuk penyerahan DPA,” tegas Edoardus Kaize, kemarin dalam wawancara dengan Wartawan.
Bahkan menurut Politikus Partai PDI Perjuangan ini, jika permasalahan itu, sebenarnya terlalu kecil dan tidak perlu dibesar-besarkan.
“Itu terlalu kecil persoalan itu. Itu urusan di polisi, bukan urusan dengan kita. Tapi, yang urusan besar kelanjutan APBD tahun 2019,” jelasnya.
Edo Kaize yang juga sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua ini, menjelaskan, jika banyak agenda besar yang dihadapi oleh Pemprov Papua, termasuk DPR Papua, termasuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020, namun tidak boleh tersita waktu terkait dengan KPK.
“Jadi masalah dengan KPK, tidak boleh menyita waktu kita. Kalau sampai menyita waktu, berarti itu bisa diduga ada konspirasi untuk menggagalkan PON XX tahun 2020 di Papua. Jadi, itu tidak boleh,” tandas legislator Papua itu. hanya karena masalah dengan KPK,” tekannya.
Sebelumnya, pejabat Papua sempat terlibat konflik dengan penyidik KPK saat berada di Hotel Borobudur, Jakarta. Bahkan, penyidik KPK melaporkan pejabat Papua terkait adanya dugaan penganiayaan ke Polda Metro Jaya. (Tiara)
