Jayapura – Pasca ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo terpilih Didimus Yahuli dan Esau Miram pada Pilkada Serentak Tahun 2020 mendapat Apresiasi dari Anggota DPR Papua Daerah Pemilihan (Dapil) V Papua (Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Yalimo).
Anggota DPRP Dapil V Papua Tarius Mul, S.Sos mengapresiasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 di Kabupaten Yahukimo yang berjalan aman dan damai tanpa konflik padahal sebelumnya banyak pihak memprediksi Pilkada Yahukimo berpotensi konflik,“ Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan Pilkada Yahukimo yang berjalan tanpa konflik padahal ada yang memprediksi Pilkada Serentak tahun 2020 di Papua, berpotensi konfilik, tapi buktinya khususnya di Yahukimo bisa berjalan dengan aman dan damai,” Tegas Tarius Mul kepada sumber Humas DPRP disela – selal kegiatan Ibadah Syukur Terpilihnya Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli – Esau Miram di Gereja GIDI Eden Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Kamis,( 28/01/2021)
Dikatakan Tarius Mul yang merupakan Anggota DPR Papua dari Partai Demokrat ini, bahwa secara pribadi dirinya menyampaikan selamat kepada pasangan Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli – Esau Miram yang telah ditetapkan KPU Yahukimo sebagai bupati terpilih, “Selamat dan sukses kepada pak Didimus – Esau. Selamat sukses untuk membangun dan yang terpenting adalah kekurangan dari pak Abock adalah kelebihan dari pak Didimus – Esau dan kelebihan dari pak Abock adalah kekurangan dari pak Didimus – Esau,” ujarnya.
Ditambahkan Tarius Mul, bahwa belajar dari Pilkada Yahukimo,pihaknya minta kepada semua pasangan calon kepala daerah di Papua untuk belajar dari pasangan calon Bupati Abock Busup dan Wakil Bupati Yulianus Heluka yang dengan sikap legowo dapat menerima hasil Pilkada Serentak di daerah itu, bahkan tidak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),”Paslon yang ambil bagian dalam Pilkada Serentak 2020 di Papua harus belajar dari paslon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo yang dengan berjiwa besar dapat menerima hasil Pilkada tanpa melakukan gugatan ke MK, ini bentuk pendidikan politik yang baik kepada masyarakat Papua,” Pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP).
