DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • BAPEMPERDA
    • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
    • RAPERDASI
    • RAPERDASUS
    • PERDASI
    • PERDASUS
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Gambaran Umum
    • Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Kepegawaian
    • PPID
    • Perpustakaan
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • BAPEMPERDA
    • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
    • RAPERDASI
    • RAPERDASUS
    • PERDASI
    • PERDASUS
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Gambaran Umum
    • Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Kepegawaian
    • PPID
    • Perpustakaan
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO
No Result
View All Result
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

APBD Provinsi Papua Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 50 persen

humasdprp by humasdprp
14 Januari 2022
in Berita Dewan
0
APBD Provinsi Papua Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 50 persen

Wakil Ketua I DPRP Dr.Yunus Wonda,SH.,MH

Jayapura, dpr-papua.go.id – Wakil Ketua I DPRP Dr. Yunus Wonda,SH.,MH mengatakan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun 2022 akanmengalami penurunan sebesar 50 persen dibandingkan dengan APBD Tahun 2021, “Ya, prediksinya APBD Provinsi Papua akan turun sangat drastic, dari sebelumnya Rp. 14 triliun bisa turun menjadi Rp. 8 triliun atau sebesar 50 persen, ” Tegas Wonda di Jayapura, Rabu,( 17/11/ 2021).

Dikatakan Wonda, penurunan APBD Provinsi Papua Tahun 2022 disebab oleh alokasi Dana Otsus yang sebelumnya ditransfer ke Pemprov Provinsi  Papua terhitung tahun anggaran 2022 dana Otsus langsung ditransfer  ke daerah kabupaten/kota, sesuai amanat PP 106 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua dan PP 107 tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua,“ PPnya mengatur demikian, dimana untuk penerimaan dana Otsus tidak lagi ditransfer provinsi, tapi langsung masuk ke kabupaten/kota, sehingga hal ini tentunya akan mempengaruhi keuangan Pemprov Papua dan itu sangat berpengaruh dengan turunnya APBD Provinsi Papua pada tahun 2022,”Ujar Wonda

Lebih jauh dikatakan Politisi Partai Demokrat ini bahwa selain penurunan APBD Provinsi Papua pada tahun 2022 itu, juga diikuti dengan pendelegasian sebagian kewenangan dari provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dalam hal penerimaan dan pemanfaatan dana Otsus,”Artinya seluruh kewenangan dikembalikan ke kabupaten/kota, terutama penerimaan dana Otsus,” katanya.

Ditambahkan Wonda bahwa penurunan APBD Provinsi Papua tahun 2022 itu, juga dipengaruhi oleh turunnnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak Air Permukaan yang biasanya mencapai Rp 800 miliar, namun tidak bisa lagi dipungut oleh daerah, “Saya pikir jika pusat berpikir akan ada perubahan di Papua, ya kita ikuti saja. Jadi, tahun ini kita bahas dengan sekitar Rp 8 triliun saja,” Paparnya

Disinggung soal kapan  DPR Papua mulai memproses pembahasan materi RAPBD Papua Tahun 2022 diakui Wonda bahwa materi sudah diterima namun belum dilaksanakan pembahasan mengingat Anggota DPRP sedang melaksanakan tugas konstitusional didaerah pemilihan,” Untik Rrancangan APBD Induk tahun 2022 sudah masuk ke DPR Papua. Hanya saja, DPR Papua belum mengagendakan rencana sidang membahas RAPBD Induk tahun 2022, lantaran masih banyak anggota yang turun ke daerah, sehingga diharapkan minggu depan sudah kembali dan diagendakan untuk menjadwalkan sidang tersebut.Kita harap sebelum Desember sudah selesai APBD Induk 2022,” Pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP)

Previous Post

Tinjau Fasilitas Transponder dan Main Command Center, Komisi IV Apresiasi Kinerja Kominfo Papua.

Next Post

Lakukan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur, Komisi IV DPRP Tinjau Dermaga Danau Waena.

Next Post
Lakukan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur, Komisi IV DPRP Tinjau Dermaga Danau Waena.

Lakukan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur, Komisi IV DPRP Tinjau Dermaga Danau Waena.

Berita Terkini

  • Peran Jasa Transportasi dan Pariwisata dalam Mendukung Mobilitas dan Ekonomi Daerah 7 Februari 2025
  • RPJMD PROVINSI PAPUA THN 2025-2029. 23 Januari 2025
  • Anggota DPR Provinsi Papua Selatan Konsultasi ke DPR Papua. 23 Desember 2024
  • Keluarga Besar DPR Papua Gelar Natal dan berbagi kasih. 23 Desember 2024
  • Rapat Paripurna DPR Papua,Pengumuman Pimpinan Definitif DPR Papua. 11 Desember 2024

No Telp Penting

  • Polres Jayapura Kota (0967) 534161
  • Brimob Polda Papua (0967) 581259
  • Polsek Jayapura Utara (0967) 541862
  • Polsek Jayapura Selatan (0967) 534125
  • Polsek KP3 Laut (0967) 533934
  • Polsek Abe (0967) 581110
  • Polsek Muara Tami 082399158888
  • Polres Jayapura / Sentani (0967) 595110
  • Pemadam Kebakaran (0967) 531113
  • Kantor Basarnas (0967) 591093

Alamat Gedung DPR Papua

Jl. DR. Sam Ratulangi No. 2
Jayapura – Papua
Telp. (0967) 533691 – 533580 -523854
Fax (0967)531922
PO. Box.18

© 2019 Humas DPRP

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • BAPEMPERDA
    • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
    • RAPERDASI
    • RAPERDASUS
    • PERDASI
    • PERDASUS
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Gambaran Umum
    • Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Kepegawaian
    • PPID
    • Perpustakaan
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO

© 2019 dpr-papua.go.id