Jayapura – Aspirasi Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Provins Papua Tengah yang terus didorong oleh Asosiasi Bupati Meepago dengan terus berusaha bertemu Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri, DPR RI, dan DPD RI untuk segera menyetujui pemekaran Provinsi Papua Tengah mendapat perhatian serius dari Anggota DPR Papua Dapil Meepago.
Anggota DPR Papua Dapil Meepago yang juga Sekretaris Fraksi Gabungan Bangun Papua DPR Papua, Alfred Fredy Anouw mengatakan bahwa para bupati Meepago itu tidak memperhatikan kondisi riil masyarakat dan daerah dari sejumlah kabupaten yang nantinya masuk dalam wilayah Provinsi Papua Tengah, “Sebagai anak muda asal Meepago, saya sangat prihatin terhadap kondisi riil anak muda di tanah adat Meepago saat ini. Masih kabupaten kecil saja belum terurus baik, apalagi mau urus Provinsi Papua tengah yang besar ruang lingkupnya ini. Saya minta hentikan mimpi kesiangan dari para bupati,” Tegas Anouw kepada Humas DPRP, Kamis (21/11/2019).
Menurut Anouw, Jika evaluasi kinerja para Bupati diwilayah Meepago, seperti, Bupati Nabire, Isaias Douw telah memimpin hampir sembilan tahun tapi persoalan honorer dan masalah sampah belum terselesaikan dengan baik, atau menyoal pemerintahan dinasti. Sementara itu, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng memimpin Mimika periode kedua, dan baru saja memimpin tapi di Timika sering kacau serta semua pejabat OAP di birokrasi dipangkas habis, “Begitu juga Bupati Puncak Jaya, Willem Wandik pimpin Kabupaten Puncak kurang lebih delapan tahun, tapi korban dari warga sipil terus menerus berjatuhan, dan Natalis Tabuni jadi Bupati Intan Jaya kurang lebih tujuh tahun tapi berkantor di Nabire, semua pegawainya pulang pergi Sugapa dari Nabire, tidak pernah menetap di sana,” ungkapnya.
Atas kebijakan yang diterapkan selama masih menjabat bupati, Anouw mempertanyakan pemekaran Papua Tengah ini diperuntukkan untuk siapa. “Sampai sejauh ini mereka siapkan SDM OAP untuk membangun Papua Tengah itu berapa orang atau sudah sampai di mana? Kalau belum pernah siapkan SDM, ya sudah pasti bahwa hanya mau datangkan malapetaka yang sangat besar,” ujarnya.
Sekali lagi, “Saya harus akui dan jujur katakan, usulan pemekaran harus ikuti aturan, mulai dari aspirasi masyarakat, persetujuan MRP dan DPR Papua dan selanjutnya. Saya tegaskan, menolak DOB Papua Tengah,” tegasnya.
Lelaki asal Dogiyai ini mengatakan, sebagai sekretaris Fraksi Membangun Papua, meminta secara terhormat kepada pimpinan DPR Provinsi Papua sementara, Jhonny Banua Rouw, untuk segera mengklarifikasi pertemuan beliau bersama Mendagri beberapa waktu lalu di Jakarta yang pada prinsipnya membahas terkait DOB di Papua.“Ketua sementara harus tahu tupoksi bahwa tugas dia hanya bisa melengkapi alat kelengkapan dewan. Tidak bisa urus hal yang bersifat umum. Jangan jual lembaga DPR Provinsi Papua dengan kepentingan sekelompok orang,” Pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP)
