Jayapura – Mengawali Tahun Kerja yang baru dan untuk membangun komunikasi yang baik dengan mitra, maka pasca pengesahan AKD DPRP, Komisi III DPRP setelah melakukan kunker selama sepekan maka pada Kamis,(13/02/2020) Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRP yang membidangi Anggaran dan Aset Daerah melakukan ramah tamah sekaligus menggelar Rapat Kerja bersama mitra kerja (OPD) BUMD dan BUMN dilingkungan Pemerintah Provinsi yang berlangsung di Hotel Swisbell Kota Jayapura, Kamis (13/02).
Dalam rapat kerja itu, Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy, SE.M,SI didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, H. Kusmanto, SH dan Sekretaris Komisi III DPR Papua, Tan Wie Long, SH beserta sejumlah anggota Komisi III DPR Papua diantaranya, H. Junaidi Rahim, Kristina R.I. Luluporo,S.IP, M,AP. dan Agus Kogoya, S.IP, M.SI
Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy, SE.M.Si mengatakan, sesuai dengan fungsi tugas wewenang dan tanggungjawab dari Komisi III, hari ini pihaknya melakukan rapat kerja dengan mitra kerja dalam hal ini Bappeda Dispemda dan Badan Pengelola Keuangan (BPK) Provinsi Papua. Hanya saja kata Arisoy, pada kesempatan ini dari pihak BPK tidak hadir. Padahal dalam pertemuan ini ada beberapa point penting yang harus dibicarakan dan dibahas,“Dalam rapat hari ini, intinya kami bicara tentang tugas-tugas yang terkait dengan perencanaan dan aspirasi poker-poker dari anggota dewan yang akan dimasukan dalam perencanaan untuk dibicarakan agar menjadi pertimbangan tahun 2021 maupun di perubahan,”Tegas Arisoy kepada Humas DPRP usai memimpin Rapat Kerja.
Dijelaskan Arisoy bahwa dalam pertemuan tersebut para kepala sangat merespon dengan baik apa yang dilakukan oleh Komisi III DPRP sebagai langkah awal untuk pelaksanaan tugas Komisi III DPRP dengan mitra,“Tadi dalam pertemuan Kepala BAPPEDA sangat respon, hal ini sebab semua hal harus dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Apalagi memang ada regulasi-regulasi yang harus dilalui,” jelasnya.
Dengan Badan Pendapatan Daerah kata Benyamin Arisoy, pihaknya juga berbicara tentang bagaimana penguatan kapasitas fiskal daerah serta bagaimana mendorong pendapatan hasil daerah kita,“Karena selama ini kita kan sangat tergantung pada dana perimbangan. sehingga kami Komisi III akan mendorong itu, supaya pendapatan asli daerah kita bisa manfaatkan potensi-potensi yang ada. Seperti pajak-pajak kendaraan yang belum optimal, itu harus dioptimalkan dan juga memperhatikan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah,” Bebernya
Disinggung soal pengelolaan BUMD, menurut Arisoy, tanggungjawabnya dan pengelolaan aset-aset yang belum optimal harus segerah dioptimalkan,“Ketika aset-aset ini di manfaatkan dengan baik maka itu akan menjadi sumber pendapatan bagi Pemda, juga bisa menambah PAD bagi Pemerintah Provinsi Papua. Jadi itu inti pembicaraan kita dalam rapat kerja kita hari ini bersama mitra,” ungkapnya. Bahkan kata Arisoy, Komisi III DPRP juga akan mendorong BUMD agar dapat bekerja secara profesional dalam melakukan tanggungjawabnya,“Karena Pemda telah melakukan investasi penyertaan modal yang cukup besar. Kita harap pada waktunya nanti BUMD bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah,”Pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP)
