Jayapura, dpr-papua.go.id – Bahas RKUA-PPAS APBD Papua TA.2022, Komisi I DPRP Gelar Rapat Kerja (Raker) bersama Mitra Kerja Komisi diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat MRP, Sekretariat DPRP, Biro Umum Setda Papua, Biro Hukum Setda Papua, Biro Tata Pemerintahan Setda Papua, Biro Humas dan Protokol Setda Papua, Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama, Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Papua, Badan Kepegawaian Daerah, Badam KESBANGPOL Provinsi Papua, Badan Penghubung Provinsi Papua dan Badan Pertanahan Provinsi Papua.
Raker Komisi I DPRP yang dipimpin oleh Ketua Komis I DPRP Fernando J Tinal, BA didampingi Wakil Ketua Komisi Paskalis Letsoin,SH dan Sekretaris Komisi Feryana Wakerkwa,S.IP serta Angota Komisi I diantaranya Nioluen Kotouki, Yonas Nusi, Elvis Tabuni,SE,M.Si, Laurenzus Kadepa, Las Narigi,Emus Gwijangge, ST dan Amos Edoway
ini mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Papua terkait beberapa persoalan di Papua diantaranya ; Masalah PHK Moker PT.Freeport 2017, Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Masalah Pengungsi di Kabupaten Nduga, Kwirok, Intan Jaya,Masalah perizinan usaha tambang Emas, kayu dll, Agar perluh ada sikap terhadap masalah moker, krisis kemanusiaan dan tidak sembarangan dalam memberikan ijin usaha investasi dalam berbagai bidang.
Hal lain yang dibahas Komis I DPRP terkait Pernyataan Pemerintah Provinsi Papua beberapa waktu lalu yang berencana memulangkan mahasiswa Papua baik yang study di luar dan dalam negeri yang dibiayai dengan dana Otsus, “Kami Komisi I DPRP dengan tegas menyampaikan kepada pihak Eksekutif untuk mempertimbangkan kembali pernyataan tersebut karna dengan adanya pernyataan ini semua pihak merasa resah terutama para mahasiswa / I dan pihak orang tua. Mahasiswa Papua yang memilih pulang ke Papua atau Exsodus 2019 paska Rasisme di Surabaya sampai saat ini kami belum tangani baik. Masa depan Papua akan kemana jika generasi muda tidak diperhatikan ?” Tegas Anggota Komisi I Laurenzus Kadepa
Menanggapi beberapa persoalan yang disampaikan Komisi I DPRP untuk menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsj Papua Khususnya terkait pemulaangan Mahasiswa Beasiswa Otsus, Asisten II Setda Papua M. Musa’ad yang hadir mewakili Sskda Papua mengatakan bahwa untuk mahasiswa yang dalam study Pemprov Papua tetap akan membiayai sampai selesai,” Untuk persoalan Beasiswa, Pemprov tetap akan melanjutkan pembiayaan sampai mereka selesai dan tidak akan merekrut peserta baru. Semuanya ini dampak dari perubahan / pengalihan kewenangan pembagian dana Otsus yang baru,” Tegas Musa’ad (AW/Tim.Humas DPRP)
