Jayapura, dpr-papua.go.id – Guna membahas penanganan Konflik Kemanusiaan di Papua maka Komisi I DPR Papua mengelar Rapat Kerja bersama Pemprov Papua. Penanganan pasca konflik kemanusiaan atau konflik sosial ini penting mengingat saat ini sejumlah daerah di Provinsi Papua seperti di Kabupaten Intan Jaya, Nduga dan Puncak, Pegunungan Bintang dan lainnya sementara tengah terjadi konflik yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban dan terpaksa mengungsi, “Untuk penanganan pasca konflik atau bencana kemanusiaan di Papua, Komisi I DPRP sudah sering membahas internal, karena ketika turun pasca terjadinya konflik sosial, sudah ada penanganan – penanganan, namun belum diketahui secara mendetail. Memang ada masukan untuk penanganan pasca konflik sosial atau bencana kemanusiaan itu. Diharapkan ke depannya kita lebih sigap dalam penanganannya, sehingga tadi kita minta penjelasan Pemprov Papua ada penjelasan, selain ada dana atau biaya tak terduga, kira – kira ada sumber – sumber anggaran lain. Tadi sudah disampaikan ada di dinas sosial,” Tegas Ketua Komisi I DPRP Fernando Jansen Tinal,BA kepada Humas DPRP usai memimpin Rapat Kerja Komisi I DPRP bersama Pemprov Papua di Hotel Horizon Jayapura, Jumat, (8/4/2022)
Dikatakan Tinal bahwa dalam penanganan konflik kemanusiaan di Provinsi Papua, Komisi I DPR Papua minta agar koordinasi dan komunikasi antara pemerintah harus dilakukan secara baik, sehingga agar penanganan jonflik atau pasca konflik sosial / kemanusian dapat terlaksana dengan baik,” Intinya kejadian di daerah konflik ini merupakan bencana kemanusiaan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus sehingga harus ada Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Bupati/ Walikota setempat yang daerahnya terjadi konflik harus memberikan laporan kepada gubernur atau Pemprov Papua dan membuat status penanganan pasca konflik itu.Misalnya terjadi bencana alam, ada status tanggap darurat. Nah, ketika terjadi bencana kemanusiaan, kami harap pemerintah daerah setempat juga menetapkan statusnya, misalnya status darurat yang tidak bisa dihandel kabupaten itu sendiri sehingga perlu bantuan dari Pemprov Papua, maka tugas bupati harus memberikan laporan kepada gubernur bahwa perlu bantuan untuk penanganannya,”Terangnya
Disingung soal apakah perlu penambahan anggaran untuk penanganan bencana kemanusiaan melalui Biaya Tak Terduga dalam APBD Papua itu? Politisi Golkar Papu ini mengatakan hal itu dilihat terlebih dahulu, sebab APBD sudah ditetapkan,“Nanti apakah ada di perubahan diperlukan, karena kita juga bisa mengajukan ke tingkat nasional,” ujarnya.
Sebab, kata Tinal, penanganan pasca konflik atau bencana kemanusiaan itu masalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Termasuk pendidikan dan kesehatan harus diperhatikan, karena biasanya di daerah konflik itu, ada pengungsian,“Kalau mengungsi di kota terdekat tidak masalah, tapi kalau di daerah konflik, pendidikannya terputus kan kasihan generasi ke depan Papua.
Bahkan, imbuhnya, untuk layanan kesehatan sangat penting terutama ibu dan anak serta trauma healing, sehingga perlu pendampingan terhadap korban atau terdampak konflik.
