Jayapura,dpr-papua.go.id – Guna mencari solusi sekaligus mendorong penyelesaian Konflik bersenjata yang terus terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan telah menelan korban jiwa terutama rakyat sipil perempuan dan anak- anak bahkan banyak yang mengungsi membuat DPR Papua bergerak cepat dengan mengundang Majelis Rakyat Papua (MRP) Kapolda Papua,Pangdam XVII/Cenderawasih, Kajati Papua, Bupati Intan Jaya, Ketua DPRK Intan Jaya, PGGP, FKUB dan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua guna membahas penyelesaian konflik di Intan Jaya itu.
Seusai pertemuan yang berlangsung hampir lima jam itu, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE didampingi Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM serta Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, SS., M.Si menggelar Jumpa Pers.
Ketua DPRP Jhonny Banua Rouw mengatakan, jika rapat itu membahas situasi di Papua, dimana terjadi konflik di beberapa kabupten, khususnya fokus di Kabupaten Intan Jaya.
“Rapat kami hari ini dalam rangka membahas situasi konflik bersenjata dibeberapa kabupaten di Papua terutama di Intan Jaya, Kita tadi telah sepakati beberapa langkah yanga harus diambil agar dapat menolong rakyat kita. Apalagi, selama ini kita tahu bahwa warga sipil justru yang lebih banyak menjadi korban, terutama ibu – ibu dan anak-anak akibat dampak konflik itu, bahkan terpaksa mengungsi di gereja – gereja dan hidup dengan keterbatasan,” Tegas Banua
Dikatakan Banua Rouw, bahwa untuk penyelesaian konflik bersenjata di Intan Jaya DPRP dan Forkompimda Papua telah menyepakati beberapa langkah – langkah guna penyelesaian konflik di Intan Jaya.
Pertama, DPRP dan Forkompimda Papua akan membuat surat seruan kepada semua masyarakat, TNI/Polri dan TPNPB atau KKB untuk mengambil sikap tenang dan tidak membuat konflik di Intan Jaya.
“Masyarakat, TNI – Polri dan TPN-OPM, kita minta untuk tidak membuat aksi – aksinya sehingga tidak membuat dampak kepada masyaakat, apalagi memasuki suasana Natal pada Desember 2021, sehingga masyarakat bisa hidup damai dan dapat merayakan Natal dengan suka cita,”Tegas Ketua DPRP
Kedua, DPRP dan Forkompimda Papua akan membentuk Tim Gabungan yang terdiri Anggota DPRP, MRP, Pemprov Papua, TNI/Polri, Kajati, Kalanti, hingga Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Intan Jaya,”Kita akan membentuk Tim dan diharapkan tim ini mempunyai konsep dan main set berpikr yang sama sehingga dalam bekerja bisa sepikir dalam menyiapkan kajian serta rekomendasi terkait Persoalan Intan Jaya dan Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada semua pemangku kepentingan di Negara ini, terutama kepada Presiden RI agar ada langkah kongkrit menyelesaikan masalah di Tanah Papua.Salah satunya, kita minta untuk melakukan peninjauan kembali pada izin Blok Wabu di Intan Jaya,” Beber Banua Rouw
Ketiga, DPRP dan Forkompimda Papua minta kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali penempatan Pasukan TNI/Polri Non Organik di Papua,” kita juga akan minta penempatan pasukan non organik yang dikirim pemerintah pusat harus berkoordinasi atau atas permintaan Pangdam dan Kapolda Papua dan atas kendali Pangdam dan Kapolda Papua, sehingga penempatan pasukan akan betul-betul sesuai kebutuhan di Tanah Papua dan dalam melaksanakan tugas dikendalikan Pangdam dan Kapolda Papau, agar dalam memgambil langkah penegakan hukum dapat dilakukan dengan kearifan local budaya dan karakter masyarakat Papua, sehingga tidak menimbulkan dampak bagi warga sipil. Bahkan dalam hasil diskusi tadi memang ada kesan bahwa pasukan yang dikirim ke Papua tanpa koordinasi baik dengan Pangdam dan Kapolda,” Papar Banua Rouw
Keempat, DPRP dan Forkompimda menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Intan Jaya untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi,”Kami juga sepakati sekaligis mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi dan juga bagi TNI – Polri dan TPN/OPM bisa bersama-sama untuk menahan diri agar suasana bisa damai dan aman sehingga dapat merayakan Natal dengan suka cita,” Tutupnya
Sementara itu, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, MSi mengapresiasi adanya pertemuan yang digagas DPR Papua itu atas keprehatian terhadap kemanusiaan masyarakat di Intan Jaya, yang melibatkan stakeholder di kabupaten dan provinsi.
“Ini langkah maju yang luar biasa. Kami Pemkab Intan Jaya mengapresiasi. Harapan kami bahwa tim yang terbentuk di kabupaten dimediasi dan mengedepankan pendekatan persuasif, kultural dan kekeluargaan untuk berkomunikasi dengan saudara-suadara kita, TPN/OPM atau yang berseberangan dengan NKRI. Kami pandang mereka sebagai sesama anak bangsa,” katanya.
Bupati Natalis Tabuni mengatakan, jika saat ini tengah mencari solusi agar masyarakat Intan Jaya aman sehingga pembangunan bisa terlaksana dengan baik.
Diakui, saat ini masyarakat merasa tidak aman karena aparat keamanan melaksanakan penegakan hukum di Intan Jaya berdampak pada masyarakat trauma dan pembangunan baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi hampir tidak berjalan maksimal di Intan Jaya.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan DPR Papua yang menggagas pertemuan ini dan semua pihak terlibat sehingag diharapkan menghasilkan solusi – solusi permanen mengakhiri konflik di Intan Jaya,” imbuhnya.
Soal Sem Kobogou yang menghilang, Bupati Natalis mengakui jika memang sejak 8 bulan lalu situasi di Intan Jaya sempat kondusif, namun setelah Sem Kobogau hilang, muncul aksi – aksi pembalasan dari KKB dan saling balas hingga kembali meluas.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Forkompinda dengan Dandim dan Kapolres. Hasilnya sudah kami sampaikan ke Pangdam dan telah mengutus polisi militer ke Intan Jaya, sedangkan berproses dan masyarakat termasuk KKB ini tidak sabar, hingga melakukan gerakan terus dan dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan masyarakat kami sudah sampaikan itu,” jelasnya.
Soal komunikasi dengan KKB, Bupati Natalis Tabuni menambahkan, jika saat ini pihaknya masih terus melakuakn pendekatan. Hanya saja, kelompok KKB itu, bukan hanya satu saja, tetapi ada beberapa kelompok.
“Komunikasi dengan KKB itu, bukan hanya kami (Pemkab Intan Jaya) saja yang melakukan, tapi juga ada dari TNI dan Polri agar mereka tidak melakukan aksi – aksi yang bisa merugikan semua pihak,” katanya.
“Kami juga melibatkan pihak gereja, masyarakat lokal, kepala kampung, kepala distrik dan DPRK Intan Jaya untuk berkomunikasi dan pendekatan kultural serta kekeluargaan kepada mereka. Mereka ada beberapa kelompok, tidak hanya satu kelompok. Mereka ada yang betul-betul OPM seperti Ayub Waker, ada yang mencari eksistensi dengan motivasinya belum tentu jelas. Kami sudah melakukan identifikasi kelompok mereka,”Tutupnya (AW/Tim Humas DPRP)
