Jayapura, dpr-papua.go.id – Ketua DPR Papua Jhonny Banua Rouw,SE kembali menerima Kunjungan Kerja Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua di Ruang Kerja Ketua DPRP pada Jumat, (1/07/2022)
Kunjungan Bawaslu Papua yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Papua, Metusalak Infandi dalam rangka membahas persiapan menghadapi Pemilu 2024,”Kami sebagai mitra merasa penting melakukan audiensi dan silaturahmi dengan DPR Papua. Jadi, kami melakukan audiensi bersama DPR Papua, kemudian Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih dan KPU Papua, dengan tujuan sederhana saja untuk menyamakan persepsi terkait kesiapan tahapan Pemilu 2024,” Tegas Infandi didampingi Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Patta, Ronald Manoach dan Niko Tunjanan kepada Humas DPRP usai pertemuan audiensi Bawaslu Papua bersama DPR Papua.
Sementara itu Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, SE mengatakan bahwa DPRP sangat mengapresiasi maksud dari Bawaslu Papua yang sudah jauh – jauh hari mempersiapkan diri menghadapi Pemilu Tahun 2024, ” Kami atas nama lembaga mengapresiasi apa yang tengah dilakukan oleh Bawaslu Papua, kami berharap agar tahapan – tahapan Pemilu 2024, baik pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah bisa berjalan dengan baik sesuai tahapan dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dan hal yang paling penting lagi adalah kita tidak boleh meninggalkan masyarakat kita yang punya hak pilih atau hak suara,” kata Jhony Banua Rouw.
Dikatakan JBR bahwa dalam pertemuan dengan Bawaslu Papua, salah satu permasalahan mendasar dalam menghadapi Pemilu 2024 adalah masalah e-KTP terutama di kabupaten yang rawan konflik seperti di Puncak Jaya, Intan Jaya dan Nduga yang mana penduduknya banyak, namun belum diketahui kepastian perekaman e-KTP di daerah itu,“Ini persoalan yang perlu diseriusi bersama, bagaimana masyarakat bisa menyalurkan hak pilih atau suaranya pada Pemilu 2024 sementara masyarakat banyak yang tidak punya e-KTP. Kalau dia ada di Nabire misalnya, bagaimana ia bisa memilih di sana. Nah, itu yang penting,”Ucap Banua
Lebih jauh dikatakan Politisi Partai NasDem ini bahwa dengan melihat realita yang ada maka permasalahan ini harus segerabdidiskusikan untuk mencari solusi bersama guna menjawab kondisi di daerah konflik ketika menghadapi Pemilu 2024. Untuk itu, DPR Papua akan menggelar rapat dengan mengundang semua instansi terkait, seperti KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, TNI – Polri dan beberapa bupati, agar pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya, “Jika dia penduduk Nduga, tapi saat ini ia tinggal di Wamena, apakah kita harus kirim mereka kembali ke Nduga atau kalau pulang ke sana, tinggal dimana, siapa yang tanggung makannya atau kita pindahkan TPS ke Wamena? Itu solusi-solusi yang harus ditawarkan, namun solusi-solusi ini harus berhubungan dengan kebijakan pusat, tidak boleh bertentangan,” Paparnya
