Jayapura – Guna mendorong upaya – upaya perlindungan Hutan Sagu Papua maka Anggota Komisi II DPRP Jhon NR Gobay melakukan kegiatan Hearing/Dialog bersama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua membahas upaya dan strategi perlindungan hutan sagu di Papua, di kantor BPTP Papua, Yahim Sentani, Kabupaten Jayapura,Selasa(8/6/2021).
Dikatakan Gobai bahwa melalui kegiatan Hearing/Dialog pihaknya ingin mendapatkan saran dan masukan dalam rangka memberi pembobotan terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Perlindungan Sagu,“Saya mau mendapat masukan dari mereka (BPTP Papua) tentang rancangan Perdasi sagu yang sedang saya dorong,” Tegas Gobay kepada Humas DPRP.
Lebih jauh dikatakan Gobay yang juga Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPR Papua ini bahwa dirinya telah menyerahkan draf Rancangan Perdasi Perlindungan Sagu kepada pihak BPTP Papua dengan harapan setelah membaca draf tersebut, BPTP dapat memberikan saran dan masukan mengingat mereka (baca : BPTP, red) lebih banyak paham apa yang mesti dilakukan untuk melindungi hutan sagu di Papua, karena para pihak di sana adalah peneliti, “Potensi sagu di Papua juga harus dikelola baik. Perda dibuat harus dibuat dan ditaati, agar mendatangkan pendapataan daerah dan masyarakat bisa menghasilkan pendapatan seperti di Kabupaten Meranti Riau,” Bebernya.
Sementara itu, Kepala BPTP Papua, Martina Sri Lestari mengatakan bahwa selama ini pihaknya terus melakukan penelitian. BPTP juga terus mengembangkan inovasi teknologi untuk pangan lokal, karena itu bagian dari program kerja Kementerian Pertanian, “Di Papua ini, kita lebih memberatkan ke sagu dan umbi umbian. Kita sudah mulai merakit, menyusun, sistem pembibitannya,” Tegas Martina Sri Lestari, Akan tetapi, dirinya mengakui selama masa pandemi Covid-19, BPTP sementara waktu tidak melakukan kajian, Sebab mengalami keterbatasan anggaran. Namun, untuk diversifikasi pangan pengolahan, BPTP tetap melaksanakannya,“Kita membuat produk produk sagu. Hanya kan, hutan sagu di Papua ini banyak yang beralih fungsi. Makin berkurang. Alih fungsi lahannya itu yang kita sayangkan,” Tutupnya (AW/Tim Humas DPRP)
