Jayapura, – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua diminta untuk tidak mengusulkan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) formasi tahun 2019 pasalnya pada akhir tahun 2018 sudah ada kesepakatan bahwa Pemerintah Provinsi Papua menolak P3K sebagai solusi penuntasan masalah Honorer di Papua,”pada akhir tahun 2018 di Sasana Karya Kantor Gubernur kita sudah buat kesepakatan bersama menolak P3K di Provinsi Papua lalu kenapa BKD Provinsi Papua masih saja ngotot untuk ada seleksi P3K di Papua,” Tegas Yonas Nussy ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/10/19). Dikatakan Nussi jika penuntasan masalah Honorer K2 dan Honorer Umum lainnya di Papua beberapa waktu lalu telah diperjuangkan ke pemerintah pusat,”Kami masih terus berupaya agar Honorer di Papua bisa diangkat sebagai CPNS,” Ujarnya.
Lebih jauh dikatakan Nussy bahwa pihaknya beberapa waktu lalu juga sudah bertemu dengan Kepala BKD Papua untuk menyampaikan hal ini secara terbuka, tapi lagi-lagi masih saja kegiatan ini dilaksanakan.
“Ini sesuatu yang memang sangat memprihatinkan apa yang kita komunikasikan bersama untuk kepentingan daerah ini ada apa sebenarnya dan untuk kepentingan apa,” Bebernya. Ditambahkan Nussy bahwa jika melihat peta kebutuhan PNS, pemerintah Provinsi Papua masih membutuhkan ASN untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan,” peta jabatan dan lain sebagainya, inikan masih terbuka besar. Ini untuk menjawab kebutuhan PNS ketika terjadi pemekaran kabupaten atau kampung atau distrik, kan membutuhkan ASN. jangan sampai jabatan-jabatan strategis dikasih kepada yang bukan orang asli Papua. Sehingga sikap BKD tersebut dipertanyakan. Ada apa sebenarnyan BKD ini. Jadi sekali lagi saya minta untuk BKD hentikan pergerakan-pergerakan untuk mau rekrutmen P3K. Saya sampaikan hal ini, resmi di depan Presiden RI, sehingga jangan main-main dalam pekerjaan ini” Tegasnya
Lagi, diingatkan Nussy agar BKD Papua tidak bermain dalam penerimaan CPNS Tahun 2019, “Kita harap BKD dalam mengambil keputusan mestinya dkomunikasikan ke DPR Papua, karena masalah penerimaan CPNS 2019 dan Honorer ini merupakan aspirasi rakyat yang harus diperhatikan,”Pungkasnya. (AW/Tim Humas DPRP)
