Jayapura – Anggota Fraksi Golkar DPR Papua Ferdinando Bokowi menilai bahwa rekrutmen 162 orang Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Asmat tahun anggaran 2021 yang diumumkan pada 18 Agustus 2021, hanya mengakomodir tim sukses pada Pilkada lalu,“Saya sangat menyayangkan ini. Jadi, informasi yang kita ketahui dan lihat daftar nama-nama yang lolos itu adalah mereka yang berjasa dari pendukung politik atau tim sukses pak bupati yang diterima. Tapi tim lawan yang lain itu digugurkan semua. Menurut saya itu sangat kasihan dan jangan dilakukan,” Bokowi kepada Humas DPRP, Jumat, 20 Agustus 2021.
Dikatakan Bokowi bahwa mestinya hal ini tidak boleh terjadi dan tidak perlu membawa dendam politik ke kerja nyata atau birokrasi dalam rekrutmen PLD Kabupaten Asmat tetapi harus dilakukan secara profesional dengan menerima semua pihak demi masa depan generasi orang Papua khususnya Kabupaten Asmat,“Kita tidak perlu pilih kasih tapi harus professional, karena mereka punya kesempatan dan peluang yang sama untuk mengabdi di Kabupaten Asmat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh dikatakan Bokowi, proses rekrutmen PLD tidak perlu dilakukan secara tebang pilih karena dia mendukung calon pada Pilkada lalu, sedangkan yang mendukung lawan digugurkan,“Nah, itu menjadi penyakit politik dan dendam politik yang tidak akan selesai. Itu terbawa ke dunia birokrasi,” Ujarnya. Ferdinando Bokowi mengaku khawatir hal itu akan berdampak ke pembangunan Asmat ke depan, mestinya ketika politik selesai, maka juga selesai, tidak ada dendam politik dan merangkul semua pihak ke depannya, kemudian membangun konsep baru untuk melahirkan generasi ke depan bangsa ini, terutama Kabupaten Asmat. Bahkan, kata Politisi Partai Golkar Papua ini bwha perlu ada pembinaan, merangkul dan maju bersama. Mestinya OPD yang merekrut PLD Kabupaten Asmat itu, harus memahami hal itu dengan baik. Sebab, banyak yang berkompeten dan bahkan berpengalaman sebagai pendamping, namun justru digugurkan, “Kita tidak perlu membuat satu tanda penyakit baru yang membuat orang bertanya-tanya. Jadi, tidak perlu melahirkan hal – hal membuat generasi hatinya pahit karena perilaku pejabat politik dalam kebijakan itu kesalahan besar yang tidak menguntungkan banyak orang. Kami berharap hal itu tidak terulang lagi dan menjadi catatan penting bagi Pemkab Asmat. Kita refleksi kembali jangan sampai terulang, karena ini akan memperkeruh baru ke depan dan jangan bawa dendam politik ke depan lagi,” Tutupnya (AW/Tim Humas DPRP)
