Jayapura – Rencana Presiden RI Joko Widodo melakukan evaluasi dan mengaudit penggunaan dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus mulai tahun 2002 hingga akan menjadi pada tahun 2021 mendapat dukungan dari DPR Papua.
Anggota Badan Anggaran DPRP Boy Markus Dawir (BMD) mengatakan sangat mendukung langkah Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan evaluasi maupun audit penggunaan dan pemanfaatan dana Otsus,” Saya pikir ini sebuah langkah yang baik dan harus segara dilakukan,” Tegas BMD kepada Humas DPRP, Senin,(14/10/2019)
Dikatakan Dawir bahwa evaluasi dan audit penggunaan dana Otsus tak hanya di lakukan ditingkat provinsi saja tetapi juga harus di lakukan dikabupaten dan kota, ” Dana Otsus tidak saja dipakai untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di level provinsi saja tetapi juga dilevel kabupaten dan kota, Untuk itu, jika evaluasi perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat maka sangat baik dan kalau boleh evaluasi dan audit dana Otsus sebisa mungkin tim lakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung realisasi pembangunan ke kabupaten dan kota, apakah betul berjalan atau tidak,” ujarnya. Hal ini penting menurut politisi Partai Demokrasi Papua ini, Sebagai contoh kecil terkait audit atau evaluasi dana Otsus, dirinya menyinggung soal adanya program prospek tahun 2017 dengan nominal sekitar Rp 26 miliar yang tidak diketahui statusnya. “Ini uangnya nyata sudah ditransfer namun uangnya dikatakan hilang dan tidak ada langkah hukum yang dilakukan. Itu terjadi di Biak dan semua pejabat cuci tangan. Itu uang untuk rakyat dan harus dipertanggungjawabkan. Ini bagian dari masukan,” bebernya.
Ia khawatir bila gelontoran triliunan yang masuk ke Papua masih belum bisa meyakinkan masyarakat bahwa negara itu ada. Bila kalimat sejahtera masih dianggap jauh tentunya bisa membuat masyarakat tidak respek,“Saya pikir sangat itu sangat baik (evaluasi) jika mau dilakukan. Tapi evaluasi jangan hanya mengambil spot speerti yang dilakukan BPK. Dari 1000 kegiatan mungkin hanya 20-30 kegiatan dan sisanya ini bagaimana?. Lalu memberi opini WTP kepada pemda kabupaten dan kota termasuk provinsi namun masih bisa dipertanyakan. Jadi jika istana mau serius mari buka saja,” sarannya.
Itu sebabnya tambah Dawir, alangkah baiknya evaluasi dan audit penggunaan dan pemanfaatan dana Otsus Papua yang menjadi satu langkah strategis pemerintah pusat dalam mengevalusi Otsus Papua,sebaiknya langkah ini segera direalisasikan,“Kami pikir lebih cepat lebih baik agar citra pemerintah tetap baik. Kalau mengatakan Otsus gagal tanyakan itu di tangan siapa jangan sampai ada oknum pemerintah yang justru gagal dalam pengelolaan dana Otsus dan negara yang disalahkan. Untuk timnya kami pikir kembali ke istana siapa saja yang mau dilibatkan tapi kami sangat mendukung niat ini,” pungkasnya. (AW/Tim Humas DPRP)
