JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Legislator Papua, John NR Gobai mempertanyakan, kapan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Papua, turun mengecek kapal keruk milik PT Jhincuan yang berada di Distrik Siriwo Kabupaten Nabire.
Padahal kata Jhon Gobai, dari pihak eksekutif mengatakan rencananyakan turun sebelum 17 Agustus, namun hingga hari ini belum berangkat juga.
“Saya bahkan sampai hari ini menunggu karena dari eksekutif rencana mau turun sebelum 17 Agustus. Dan itu kami sudah lakukan rapat tim di Dinas ESDM, tapi sekarang sudah 20 Agustus. Nah, sekarang peryanyaannya itu timnya kapan mau dibawa turun,”kata John NR Gobai saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (20/8/19) siang.
Gobai menegaskan, jika memang pemerintah tidak mau urus persoalan itu, ya biarkan saja, akan tetapi mafia tambang akan merajarelah disana. Lalu jika mafia tambang merajaleh disana, dimana wibawah pemerintah?.
Sementara kata Anggota Komisi II DPR Papua ini, dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 dan undang-undang nomor 23 tahun 2014, itu sudah jelas.
“Kewenangan mengatur pertambangan ada di pemerintah. Dengan adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014, kewenangan kabupaten, itu telah dilimpahkan ke provinsi,” jelas Gobai.
Untuk itu lanjut Gobai, sesuai dengan perintah undang-undang 23 tahun 2014, pasal 404 itu dilakukan P3D, penyerahan semua personel, dokumen dan perizinan.
“Pertanyaan saya sekarang kapan ini mau diurus. Ini malah tidak ada tanda-tanda. Dengan situasi seperti ini seakan-akan ditenggelamkan. Saya menduga ini ada permainan, dan ada sebuah kesengajaan,” tekannya.
Oleh karena itu, pihaknya tidak menginginkan jangan sampai ada unsur kesengajaan, dan jangan sampai ada pembiaran untuk membiarkan mafia tambang dan mafia kayu merajalela di Papua tanpa kita mempunyai sebuah kebijakan.
Apalagi kata Gobai, khusus di wilayah Meepago, carut-marutnya pertambangan ini, dari dulu sudah sering disuarakan. Tapi sampai hari ini pun juga belum ada kejelasan dan kebijakannya seperti apa terhadap pertambangan yang ada disana.
“Jadi jangan pernah bicara kalau daerah rugi karena memang daerah saja tidak atur. Jadi kalau memang tidak bisa diurus ya silahkan serahkan saja ke mafia tambang yang atur, tinggal rakyat dan oknum-oknum aparat dapat bagian, khan selesai,” ketusnya.
Namun ia memastikan Meepago aman, hanya saja taruhannya wibawa pemerintah. Otoritas sipil menjadi tidak ada artinya.
“Wibawa pemerintah menjadi tidak ada artinya di mata rakyat dan di mata oknum aparat yang selama ini makan dari sektor ini,” bebernya. (TIARA)
