DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • BAPEMPERDA
    • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
    • RAPERDASI
    • RAPERDASUS
    • PERDASI
    • PERDASUS
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Gambaran Umum
    • Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Kepegawaian
    • PPID
    • Perpustakaan
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • BAPEMPERDA
    • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
    • RAPERDASI
    • RAPERDASUS
    • PERDASI
    • PERDASUS
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Gambaran Umum
    • Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Kepegawaian
    • PPID
    • Perpustakaan
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO
No Result
View All Result
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

DPR Papua Apresiasi Kebijakan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia Bayar Pajak Air Ke Pemprov

humasdprp by humasdprp
15 Mei 2019
in Berita Dewan
0
DPR Papua Apresiasi Kebijakan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia Bayar Pajak Air Ke Pemprov

JAYAPURA, – Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard C. Adkerson akhirnya bersedia membayar Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp.3,9 Triliun.

Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memberikan apresiasi kepada Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard C. Adkerson.

“Kami berikan apresiasi atas kebijakan itu,” kata Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH., MH saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Hanya saja, kata Yunus Wonda, pihaknya menyesali pernyataan Direktur PT. Freeport Indonesia, Tony Wenas yang menyatakan bahwa Freeport bisa saja menolak membayar pajak tersebut.

Sebab Mahkama Agung (MA) telah memenangkan banding Freeport atas keputusan Pengadilan Pajak Indonesia yang memenangkan tuntutan Pemerintah Provinsi Papua.

“Ini bukan memohon agar ada belas kasihan untuk membayar sesuai undang-undang. Hanya saya menyesalkan adanya pernyataan Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas itu,” kesalnya.

Bahkan, legislator Papua ini menilai, PT Freeport Indonesia dibawa kepemimpinan Tony Wenas gagal.

“Tidak perlu menyatakan sebenarnya tidak harus dibayarkan. Padahal inikan komisarisnya perintahkan bayar. Jadi selama ini bisa disimpulkan sebenarnya (PAP) bisa dibayarkan tapi jajaran manajemen FI di Jakarta hanya mengada-ada mencari alasan untuk tidak mau membayarkan,” tandasnya.

Lanjut dikatakan, seandainya Gubernur Lukas Enembe tidak bertemu langsung dengan Presiden Komisaris Freeport Richard C Ardekson, mungkin PAP tidak selesai.

“Tapi untung, Gubernur Lukas Enembe langsung bertemu pemiliknya sehingga ada kepastian,” bebernya.

Menurut Politisi Partai Demokrat itu, jika pernyataan Tony Wenas justru akan memperkeruh suasana. dan seharusnya dia mengatakan bahwa pembayaran PAP itu merupakan keinginan presiden komisaris.

Ia menambahkan, ke depan jika ada hal-hal yang akan dibicarakan dengan PT Freeport lebih baik langsung bertemu dengan para jajaran komisarisnya di Amerika.

“Jangan dengan manajemen yang ada di Jakarta karena tentunya tidak ada jawaban yang pasti dan tidak ada solusi,” ketusnya.(tiara) REPORTASEPAPUA.COM

Previous Post

Pemda Papua Minta Menhub Turunkan Harga Tiket

Next Post

Anggota DPRP Kursi Otsus Dorong Raperdasi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua.

Next Post
Anggota DPRP Kursi Otsus Dorong Raperdasi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua.

Anggota DPRP Kursi Otsus Dorong Raperdasi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua.

Berita Terkini

  • Peran Jasa Transportasi dan Pariwisata dalam Mendukung Mobilitas dan Ekonomi Daerah 7 Februari 2025
  • RPJMD PROVINSI PAPUA THN 2025-2029. 23 Januari 2025
  • Anggota DPR Provinsi Papua Selatan Konsultasi ke DPR Papua. 23 Desember 2024
  • Keluarga Besar DPR Papua Gelar Natal dan berbagi kasih. 23 Desember 2024
  • Rapat Paripurna DPR Papua,Pengumuman Pimpinan Definitif DPR Papua. 11 Desember 2024

No Telp Penting

  • Polres Jayapura Kota (0967) 534161
  • Brimob Polda Papua (0967) 581259
  • Polsek Jayapura Utara (0967) 541862
  • Polsek Jayapura Selatan (0967) 534125
  • Polsek KP3 Laut (0967) 533934
  • Polsek Abe (0967) 581110
  • Polsek Muara Tami 082399158888
  • Polres Jayapura / Sentani (0967) 595110
  • Pemadam Kebakaran (0967) 531113
  • Kantor Basarnas (0967) 591093

Alamat Gedung DPR Papua

Jl. DR. Sam Ratulangi No. 2
Jayapura – Papua
Telp. (0967) 533691 – 533580 -523854
Fax (0967)531922
PO. Box.18

© 2019 Humas DPRP

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Profil Anggota DPRP Masa Jabatan 2019 -2024
    • Sejarah DPR Papua
    • Tupoksi DPR Papua
    • Tata Tertib DPRP
  • BAPEMPERDA
    • PRODUK HUKUM DPR PAPUA
    • RAPERDASI
    • RAPERDASUS
    • PERDASI
    • PERDASUS
  • Fraksi-Fraksi
    • Fraksi NASDEM
    • Fraksi DEMOKRAT
    • Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    • Fraksi PARTAI AMANAT NASIONAL
    • Fraksi GOLONGAN KARYA
    • Fraksi GERINDRA
    • Fraksi Gabungan KEADILAN NURANI (F.KN)
    • Fraksi Gabungan BANGUN PAPUA
    • KELOMPOK KHUSUS
  • Alat Kelengkapan
    • Pimpinan DPRP
    • Komisi Komisi
      • Komisi I. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
      • KOMISI II. BIDANG EKONOMI
      • KOMISI III. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
      • KOMISI IV. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
      • KOMISI V. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA
    • Badan Musyawarah
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Panja
    • Pansus
  • Sekretariat
    • Profil Sekretariat DPRP
    • Gambaran Umum
    • Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Kepegawaian
    • PPID
    • Perpustakaan
  • OPINI
  • E-Aspirasi
  • Galeri
    • FOTO
    • VIDEO

© 2019 dpr-papua.go.id