Jayapura, dpr-papua.go.id – Wakil Ketua III DPRP Yulianus Rumbairusy, S.Sos.,MM memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Dr. Ir. Martuama Saragi,S.T.,MM.,CSFA,IPU dan jajaran yang telah bekerja maksimal menyiapkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas efektifitas pengelolaan BMD tahun 2022 dan 2023 (s.d semester I), Kepatuhan Operasinal BLUD RSUD Jayapura dan Abepura TA. 2022.dam 2023 (s.d semester III) dan Kepatuhan Operasional BPD Papua Tahun 2022 s.d triwulan III tahun 2023, ” Atas nama lembaga DPRP, kami menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPK RI dan jajaran yang telah melaksanakan tugas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hari ini dapat menyerahkan Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas efektifitas pengelolaan BMD dan kepatuhan operasional BLUD RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan Bank Papua ,” Tegas Rumbairusy kepada Humas DPRP di Lt. Kantor Gubernur Papua, Senin, (15/01/2024)
Dikatakan Rumbairusy bahwa DPRP sesuai tugas dan fungsinya yakni fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi, DPRP akan menindaklanjuti Hasil Laporan BPK RI atas efektifitas pengelolaan BMD dan kepatuhan operasional BLUD RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan Bank Papua yang notabene adalah mitra kerja DPRP,” Sebagai lembaga yang menerima laporan tentu kita juga akan melaksanakan fungsi lembaga DPRP yakni fungsi anggaran dan pengawasan. Mengingat BLUD RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan Bank Papua yang merupakan penyumbang PAD terbesar adalah juga mitra kerja DPRP maka kita akan tindaklanjuti setiap rekomendasi yang termuat dalam laporan BPK ini, yang tentunya untuk kemajuan Papua kedepan sebagai rumah kita bersama,” Ujar Politisi PAN Papua ini.
Sementara itu, Pj.Gubernur Papua dalam.sambutanya yang dibacakan oleh Pj.Sekda Papua Derek Hegemur,SH.,MH menegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk tahun 2022 dan 2023 merupakan langkah penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Dikatakan, Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua “Cukup Efektif dalam melakukan pengelolaan BMD Tahun 2022 dan 2023 (s/d Semester I), terkait Kegiatan operasional RSUD Jayapura dan RSUD Abepura TA 2022 s.d 2023 (s/d Semester III) telah dilaksanakan “Sesuai” dengan kriteria pemeriksaan dalam semua hal yang material, dan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 telah dilaksanakan “Sesuai” dengan kriteria pemeriksaan dalam semua hal yang material.
“Melalui laporan ini, kita dapat mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi potensi perbaikan, dan memastikan bahwa setiap sumber daya yang dimiliki oleh daerah ini digunakan secara efisien dan efektif. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses ini, karena kerja keras dan dedikasi mereka telah membantu mewujudkan tata kelola yang baik,” Tegas Hegemur
“Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah demi kemajuan dan kesejahteraan bersama,” Sambungnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Dr. Ir. Martuama Saragi ST MM, CSFA, IPU dalam sambutanya mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan,BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua “Cukup Efektif dalam melakukan pengelolaan BMD Tahun 2022 dan 2023 (sd Semester 1), terkait Kegiatan operasional RSUD Jayapura dan RSUD Abepura TA 2022 sd 2023 (s.d Semester III) telah dilaksanakan “Sesuai dengan kritena pemeriksaan dalam semua hal yang material, dan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 telah dilaksanakan “Sesuai dengan kntena pemeriksaan dalam semua hal yang material Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan hasil Pemeriksaan ditemukan beberapa catatan yaitu antara lain:
Pertama, Pada Pemeriksaan Efektivitas Pengelolaan BMD Pemerintah Provinsi Papua perlu meningkatkan pengelolaan BMD khususnya pada aspek pembukuan, pencatatan nilal dan pengamanan hukum yang secara khusus atas aset-aset yang di serahkan atau dihibahkan ke DOB.
Kedua, Pada Pemenksaan Kepatuhan Operasional BLUD RSUD Jayapura dan Abepura, RSUD Jayapura dan Abepura perlu memperbaiki sistem pengelolaan pengajuan klaim BPJS Kesehatan, Pengelolaan
Kas dan Pelaksanaan Belanja Barang/Jasa RSUD, dan
Ketiga,Pada Pemeriksaan Kepatuhan Operasional BPD Papua, Bank Papua perlu meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit modal kerja (Modal Kerja Konstruksi/kontrakting, Modal Kerja Dana Sendiri, dan Modal Kerja Rekening Koran Perdagangan) untuk menghindari resiko kredit macet, ” Atas permasalahan tersebut BPK telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur Papua dan Direktur Utama BPD Papua” Tegas saragi
Pada kesempatan ini juga Martuama Saragi menyampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Papua, “kami harapkan Laporan pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota DPR Papua dalam rangka melaksanakan fungsinya, baik fungsi anggaran, fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh Gubernur Papua dan jajarannya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan BMD dan RSUD dan pengawasan BPD agar lebih Baik. Demikian juga laporan ini dapat dimanfaatkan oleh Direktur Utama Bank Papus beserta jajarannya untuk meningkatkan kinerja Bank Papua menjadi lebih baik,” Harap saragi.
“Semoga LHP yang diserahkan dapat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan di Tanah Papua,” Sambungnya
Sekedar diketahui Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Dr. Ir. Martuama Saragi ST MM, CSFA, IPU menyerahkan sebanyak 3 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang terdin dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Efektivitas Pengelolaan BMD tahun 2022 dan 2023 (s d semester I), Kepatuhan Operasional BLUD RSUD Jayapura dan Abepura TA 2022 dan 2023 (sd semester III), dan Kepatuhan Operasional BPD Papua tahun 2022 s. d Triwulan III Tahun 2023 kepada Ketua DPR Papua yang diwakili oleh Wakil Ketua III DPR Papua Yullanus Rumbairussy S Sos, MM. Pj. Gubernur Papua yang diwakili oleh Pj Sekda Provinsi Papua sekaligus sebagai Komisaris Utama BPO Papua Yorgemes Derek Hegemur, SH, MH dan Direktur Utama BPD Papua Yulliana D. Yembise SH MH di Lantai 9 Kantor Gubemur Papua
(AW/Tim Humas DPRP)
