Jayapura, dpr-papua.go.id – Guna mendorong pembentukan dan pembahasan berbagai regulasi turunan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus maka Pimpinan DPRP menggelar Rapat Koordinasi bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPR Papua,” Mengingat deadline waktu yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua dan peraturan daerah khusus (perdasus) dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah satu tahun sejak UU Otsus ditetapkan, sehingga kami DPRP akan bekerja keras tentunya bersama Pemprov Papua untuk segera menyiapkan berbagai Perdasi/Perdasus yang notabene adalah turunan dari UU Otsus maupun Peraturan Pemerintah,” Tegas Ketua DPRP Jhonny Banua Rouw,SE ketika memimpin Rapat Koordinasi diruang Rapat BAPEMPERDA DPRP Gedung II DPRP, Senin, (04/04/2022).
Dikatakan Banua Rouw bahwa selain mempercepat proses pembentukan Perdasi/Perdasus turunan UU Otsus, DPRP akan juga akan mendorong pembentukan Perdasi/Perdasus yang merupakan turunan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan PP 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua,” Turunan dari PP 106/2021 dan PP 107/2021 tentu akan kita prioritaskan pembahasannya,begitu juga dengan regulasi turunan UU Otsus lainnya. Saya berharap kita didaerah lebih proaktif,pemerintah sudah berikan waktu selama satu tahun harus kita maksimalkan, jangan sampai waktu deadline habis, terus pemerintah menyodorkan berbagai regulasi yang notabene adalah pikiran Jakarta lantas kita didaerah protes, inikan sesuatu yang keliru,”Paparnya.
