JAYAPURA,- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua mendukung TNI-Polri untuk melakukan tindakan tegas terhadap kelompok yang mengganggu jalannya pesta demokrasi 2019 di Provinsi Papua.
Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nussy saat dihubungi wartawan di Jayapura, Kamis (11/4/2019).
Dikatakan, TNI/Polri perlu mendapat dukungan dari semua pihak dalam melakukan pengamanan, terutama saat pendistribusian surat suara, pencoblosan hingga rekapitulasi suara.
“Dukungan ini agar Panglima XVII Cendrawasih maupun Kapolda Papua bisa bersama-sama menyikapi seluruh gejolak atau gerakan dari kelompok tertentu yang ingin mengacaukan pemilu,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari berita bohong atau hoax terkait stabilitas daerah yang sampai saat ini masih marak di media sosial.
“Jangan dengar informasi dari oknum yang tak bertanggung jawab. Ini penting sehingga kita bersama-sama menjaga stabilitas daerah demi suksesnya Pemilu untuk kepentingan nasional,” harapnya.
Lanjutnya, masyarakat juga diminta menyiapkan diri untuk berpartisipasi secara menyeluruh dengan memberikan hak suaranya pada 17 April mendatang.
“Keputusan kita pada 17 April menentukan nasib dan masa depan bangsa Indonesia lima tahun kedepan, secara khusus di Papua sehingga kita bisa bersama-sama mengawal pembangunan nasional di atas tanah Papua,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto meminta kepada seluruh personel gabungan dan lapisan masyarakat untuk menindak tegas pihak-pihak tak bertanggungjawab yang ingin mengganggu jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019.
“Cari temukan dan atasi potensi kerawanan agar tidak mengganggu pemilu serentak, tindak tegas kerawanan sehingga tidak menganggu proses pemilu 2019,” ucap Wiranto di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jumat (22/3/2019).
Selain itu, Wiranto juga mengatakan bahwa ada beberapa hal yang patut diwaspadai dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 17 April 2019.
Salah satunya yakni, marak beredarnya berita bohong atau hoax yang tak jelas darimana sumbernya. Kemudian, politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa Indonesia.
“Babinsa dan Babinkabtibmas harus bisa menenangkan masyarakat agar tidak resah, terkait berita hoax yang bisa menggerus bangsa,” papar Wiranto.
