Jayapura,www.dpr-papua.go.id – Guna mendorong penyelesaian sejumlah Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Provinsi Papua pada masa sidang Non APBD Tahun 2022 maka Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada Senin, (25/07/2022) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Majelis Rakyat Papua (MRP),”Rakor ini dalam rangka penyamaan persepsi antara DPRP dan MRP terkait proses dan tahapan pembahasan sejumlah materi Raperdasi dan Raperdasus yang saat ini tengah dibahas di DPRP dan untuk diketahui pada masa sidang Non APBD pertama ini, ada 5 Raperdasi dan 4 Raperdasus. Kami juga berharap dengan memberikan ruang kepada MRP maka Raperdasus yang disahkan nanti tidak hanya memuat pikiran eksekutif, pikirannya legislatif saja, tapi kami mau mendengar MRP sebagai lembaga kultur yang mengetahui banyak permasalahan di Papua,” Tegas Ketua DPRP Jhony Banua Rouw,SE kepada Humas DPRP usai Rakor DPRP dan MRP di Kantor MRP Jayapura, Senin, (25/07/2022)
Dikatakan Banua bahwa selain dalam rangka penyamaan persepsi terkait pembahasan Raperdasus dalam Rakor ini juga DPRP ingin lebih awal menyampaikan terkait mekanisme dan tahapan yang akan dilakukan dan lebih awal memberikan materi kepada MRP agar MRP bisa mempelajari materi itu dengan baik,”Kalau dulu, pas waktunya kita hanya menyurati, tanpa diskusi. MRP terima dan langsung bahas sepihak, lalu kirim surat kembalikan ke kami lagi. Nah, kita coba lakukan gebrakan untuk merubah pola kerja, dari awal kita sampaikan, kita berikan soft copy meski nanti pada 8 Agustus 2022 kita resmi berikan melalui surat, namun ada waktu dimana kita berharap MRP membentuk tim kerja yang akan membahas bersama-sama dengan komisi – komisi kita, sehingga hal teknis sudah dibicarakan, sehingga tidak berbalas pantun dalam sidang atau surat-menyurat, namun kami tahu betul apa kerinduan dari masyarakat yang diterima MRP ketika melaksanakan tugas di daerah dan menerima aspirasi, bisa dituangkan dalam perda yang ada,” Beber Banua Rouw.
Lebih jauh dikatakan Politisi Nasdem Papua ini bahwa dengan adanya ruang yang dibuka, diharapka perda – perda yang diputuskan dan disahkan, betul-betul merupakan regulasi yang digodok bersama-sama diatas kepentingan rakyat Papua, khususnya orang asli Papua, tidak ada intervensi atau kepentingan kelompok, kepentingan partai politik dan individu, tapi murni kepentingan rakyat Papua,“Itu menjadi landasan kita. Saya pikir tadi sudah mendapat dukungan luar biasa dari MRP, kita semua akan bicara atas kepentingan rakyat Papua. Oleh sebab itu, kita berharap perda itu akan segera disahkan, tapi perda ini juga akan dilaksanakan bukan hanya oleh Pemprov Papua, tapi dilaksanakan sampai tingkat kabupaten/kota sehingga ada turunan-turunan yang akan dilakukan supaya kebijakan-kebijakan yang kita buat menjadi payung hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan baik,” paparnya.
Dalam kesempatan Rakor ini juga Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw sempat memaparkan 4 raperdasus yang akan segera dibahas lantaran mendesak, diantaranya Raperdasus tentang Perubahan Perdasus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Terhadap Perjanjian Internasional, Raperdasus Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP, Raperdasus Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Orang Asli Papua dan Raperdasus Pengelolaan Dana Abadi Daerah, “Kamj juga berharap agar MRP memiliki suatu kewenangan dan otoritas yang bisa dijalankan oleh mereka, tidak hanya sebatas memberikan pertimbangan. Tapi, diharapkan dalam pembahasan raperdasus itu, MRP bisa mengawasi jalannya perdasi dan perdasus, khususnya Perdasus.Bahkan, jika itu tidak dilakukan eksekutif, dalam hal ini gubernur, maka MRP bisa mengundang Gubernur untuk meminta keterangan atau penjelasan, juga kepada kepala-kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Jika ada keputusan MRP atau perdasus yang harus dilaksanakan, namun tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, MRP juga mempunyai kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan. Saya pikir ini penting supaya penguatan terhadap MRP ini juga ada secara kelembagaan,”Papar Banua Rouw panjang lebar
Apalagi, kata Jhony Banua Rouw, proses pembahasan Raperdasus kali ini, agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Bahkan, pihaknya sudah menyurati pemerintah pusat, begitu MRP mengembalikan pertimbangannya kepada DPR Papua, pihaknya akan membuat ruang yakni rapat koordinasi lintas kementerian,“Kita akan undang kementerian terkait datang ke Papua, kita sama-sama bicarakan ini, sehingga konsep berpikir kita sama. Tidak hanya melihat waktu kita kirim untuk finalisasi atau konsultasi pusat, mereka tinggal coret karena dianggap tidak sesuai, namun ada ruang kita untuk diskusi antara MRP, DPR Papua, Pemprov Papua dan Pemerintah Pusat. Kami sudah menyiapkan jadwal itu akan dilakukan pada 25 Agustus 2022 untuk mengundang lintas kementerian dan kami sudah menyurat kemendagri untuk menfasilitasinya, sehingga perdasus ini jadi, maka kepentingannya adalah memberikan affirmasi, proteksi, memberdayakan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi OAP untuk melaksanakan usahanya, sehingga taraf hidup OAP meningkat dan menikmati pembangunan di Tanah Papua,” Tutupnya
