Jayapura, dpr-papua.go.id – Polemik soal pembayaran beasiswa Mahasiswa Papua di luar negeri maupun di dalam negeri hingga pemulangan mahasiswa Papua tampaknya bakal segera tuntas. Hal ini menyusul, DPR Papua memastikan dana beasiswa bagi mahasiswa Papuatersedia. Bahkan, DPR Papua meminta kepada Pemprov Papua untuk segera membayar seluruh beasiswa mahasiswa Papua yang ada di dalam negeri maupun luar negeri paling lambat pada akhir bulan Mei 2022 sudah tuntas semua, “DPR Papua jamin uangnya 100 persen. Oleh karena itu, kami putuskan dan telah meminta kepada eksekutif untuk harus dibayarkan paling lambat akhir bulan ini sudah harus selesai. 100 persen harus dibayarkan, tidak boleh ada yang tidak, beasiswa bagi mahasiswa di luar negeri dan dalam negeri harus diselesaikan,”Tegas Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw,SE kepada Humas DPRP usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR Papua bersama Sekretaris Papua, Dinas ESDM, BAPPEDA, BPKAD dan Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah di Hotel Horison Jayapura, Kamis, (12/05/2022)
Dikatakan Banua bahwa DPR Papua dalam pembahasan APBD tahun 2022 telah mengusulkan dan menetapkan anggaran bagi Beasiswa Mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri dan telah disetujui dengan sumber dari dana cadangan atau dana abadi Pemprov Papua yang ada di Bank Papua sebesar Rp 300 miliar, “Kita sudah sepakati bersama dalam APBD Tahun 2022, namun setelah diikuti perkembangan pemberitaan di media- media seolah-olah tidak ada anggaran untuk beasiswa mahasiswa Papua itu, termasuk dana Otsus terlambat ditransfer pemerintah pusat. Padahal, pembayaran beasiswa mahasiswa Papua itu tidak terpengaruh dengan dana Otsus,” Ungkapnya
Lebih jauh dikatakan Politisi Partai Nasdem Papua ini bahwa dari anggaran sebesar Rp 380 miliar itu, hanya Rp 80 miliar yang menggunakan dana Otsus, sedangkan anggaran Rp 300 miliar adalah menggunakan dana cadangan atau dana abadi yang ada di Papua,“Dana itu ada di Bank Papua. Kenapa pihak eksekutif tidak membayarkan itu? Sedangkan, uangnya ada. Sekali lagi, tidak ada hubungan penunggakan pembayaran beasiswa karena transfer dana Otsus yang terlambat,”Bebernya. Soal adanya kekurangan dana beasiswa mahasiswa Papua sebesar Rp 185 miliar untuk tahun 2022 ini, sebagai Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menegaskan bahwa siap membayar itu,“Uang kita masih sangat cukup dan paling gampang adalah uang itu diambil dari dana operasional Wakil Gubernur Papua yang tidak dipakai, Itu sangat cukup dan tidak usah khawatir,” tandasnya.
Untuk itu, JBR sapaan akrab Jhonny Banua Rouw menghimbau kepada para mahasiswa dan orang tua mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri yang tengah menempuh pendidikan agar belajar dengan tenang, karena DPR Papua menjamin untuk membayarkan beasiswa itu,“Itu kewajiban daerah untuk menyelesaikan itu. Tidak ada lagi yang bilang bahwa kami tidak ada uang. Saya menjamin bahwa Pemprov Papua uangnya cukup. Kalau hanya Rp 185 miliar masih kecil, karena dana operasional masih sisa banyak untuk biayai itu,” imbuhnya. Dijelaskan Banua lagi,bahwa biaya hidup mahasiswa diluar negeri itu sangat tinggi, “Biaya hidup mahasiswa Papua di luar negeri itu sebulannya Rp 18 juta. Di Amerika biaya hidup dan biaya kuliah bisa mencapai Rp 800 juta – Rp 1 miliar per mahasiwa dalam setahun. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa itu uang tidak kecil dan uang rakyat yang dipakai, sehingga harus kuliah dengan baik, jika mereka kuliah 6 tahun ya bisa Rp 6 miliar, namun ada yang kuliah sampai 10 tahun tidak selesai – selesai,” paparnya.
Disinggung soal rencana pemulangan 142 mahasiswa Papua dari luar negeri, Banua Rouw menegaskan hal itu murni karena masa kontrak studi mereka sudah berakhir sesuai penilaian BPSDM dan kampus tempat mereka studi, “Kita tidak bisa terus perpanjang mereka. Karena ada adek-adek kita yang lain untuk diberi kesempatan, harus dipahami itu. Tidak boleh mereka egois mempertahankan, namun adek-adek yang lain harus dapat peluang itu. Ya, kalau mau dibiayai ya sekolah yang baik sampai selesai. Pastinya terhadap 142 mahasiswa yang dipulangkan itu,kita akan mencari solusi dengan meminta pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan agar diberi kemudahan untuk studinya bisa diselesaikan di dalam negeri dan biayainya lebih kecil. Untuk itu kami minta jangan sampai membuat opini bahwa BPSDM yang tidak mengurus mereka dengan baik. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan studi sesuai kontrak beasiswa, mestinya harus dipulangkan dan dicarikan solusinya untuk kuliah di dalam negeri dengan biaya lebih murah,” Pungkasnya
Anggaran Beasiswa Mahasiswa Papua dari Operasional Wakil Gubernur Papua
Sebelumnya dalam RDP Komisi V DPR Papua bersama mitra OPD ini, Kepala BPSDM Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen mengungkapkan setelah menghitung pembiayaan tahun 2022 dan atas dukungan DPR Papua kepada Pemprov Papua pada tahun anggaran ini, Pemprov Papua menggunakan dana cadangan untuk membiayai kurang lebih 3.200 mahasiswa yang tersebar di dalam negeri sebanyak 2.811 mahasiswa dan luar negeri 473 mahasiswa,”Di dalam perhitungan kami pada saat itu dengan TAPD, jumlah alokasi yang dibutuhkan sebetulnya lebih dari angka yang disediakan pada tahun 2022, sumber pertama dari dana cadangan Rp 300 miliar dan sumber kedua dari spesific grand sebesar Rp 80 miliar. Hanya saja, , dana itu hanya bisa digunakan untuk biaya biaya pendidikan luar negeri sampai semester Agustus 2022, termasuk biaya hidup,” Ungkap Rumaropen
Sedangkan, untuk dalam negeri, pembiayaan untuk 2.811 mahasiswa pada semester genap tahun 2022 sampai bulan Juli. Kemudian ada persiapan transisi yang sementara mengambil kuliah di dalam negeri baik di Jakarta, Waena, BPSDM maupun di Sentani, dipersiapkan sampai bulan Juli dan transisi untuk di luar negeri maupun dalam negeri,“Itu proses seleksi yang kami lakukan tahun 2020 dan 2021, sehingga berdasarkan alokasi keuangan di tahun 2022 yang berjumlah Rp 380 miliar, kami masih ada selisih atau kurang sekitar Rp 185 miliar,” ungkapnya.
Terkait kekurangan anggaran itu, Aryoko Rumaropen mengaku telah melakukan langkah-langkah sesuai arahan TAPD dengan melakukan rapat ditingkat Kementerian yang dipimpin Polhukam untuk membahas masalah tahun lalu dan kekurangan alokasi yang tersedia tahun 2022,“Kami sampaikan terima kasih kepada DPR Papua, itu menjadikan soluasi bagi Pemprov Papua lebih khusus pengelola administrasi beasiswa bahwa ada ketersediaan dana yang bisa kami gunakan untuk membiayai anak-anak kami,” katanya.
Aryoko Rumaropen menambahkan dari alokasi dana cadangan Pemprov Papua sebesar Rp 300 miliar untuk beasiswa, sudah digunakan dua kali yakni pertama pencarian sebesar Rp 114 miliar,“Waktu itu, kami memang menghitung kalau kita bayar untuk luar negeri, yang terbayar hanya seluruh Amerika dan sebagian Australia atau kita pilih Selandia baru, maka seluruh Amerika sebagian Selandia Baru, terpaksa kami bayar 2.811 mahasiswa yang ada di dalam negeri dulu,” ungkapnya. Sedangkan, untuk pencairan tahap kedua, dilakukan sebelum libur Lebaran atau akhir April 2022, untuk membayar untuk lima Negara yakni Amerika sebanyak 204 mahasiswa, Selandia Baru 59 mahasiswa, Australia 63 mahasiswa, Jepang 7 mahasiswa, Kanada dibayar sebagian dari 19 siswa sisa 8 siswa, sehingga sampai saat ini, proses pembayaran masih terus berlangsung,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy mengatakan jika masalah beasiswa mahasiswa Papua baik di dalam dan luar negeri harus segera dituntaskan, sehingga tidak menjadi polemic yang selalu muncul setiap tahun, sehingga DPR Papua bersama Gubernur dan jajaran punya tanggungjawab untuk menyelesaikannya,“Mestinya Sekda hadir, setidaknya asisten harus hadir, termasuk Kepala Bappeda dan BPKAD. Bila perlu TPAD harus panggil khusus, karena tahun depan bagaimana, dana cadangan kita Rp 1,1 triliun jika dikurangi Rp 300 miliar, maka tinggal 700 milir lebih. apakah nanti akan diambil lagi? Jadi, kita hrus bicara ini secara tuntas, sehingga tahun depan tidak bicara lagi,” paparnya.
Benyamin Arisoy mempertanyakan soal dana cadangan tinggal Rp 700 miliar lebih, apakah akan dibawa lagi untuk kekurangan Rp 185 milir agar selesai sampai Desember 2022,“Karena kita bicara sumber dananya, ada uang tidak? bagaimana cash flow Pemprov Papua, kalau ada silpa urus itu dulu, sehingga tidak ada soal seolah-olah menjadi masalah besar. Padahal, itu soal managemen saja. Hanya saja, kita tidak paham, akhirnya muncul soal ke publik, akhirnya menilai pemerintah tidak becus. Tadi disampaikan dana cadangan itu ada, tidak perlu tunggu dana Otsus lagi,” ujarnya. Politisi Partai Demokrat Papua ini menambahkan, jika pihaknya selalu mengecek posisi SiLPA, sehingga bisa dipakai dan managemen serta tata kelolanya diatur agar tertib, karena hal itu juga dilakukan diwaktu-waktu yang lalu, sehingga tidak ada permasalahan.
Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Kamasan Jack Komboy mengatakan jika RDP ini merupakan tindaklanjut pertemuan sebelumnya,“Santernya isu yang viral terkait pemulangan mahasiswa Papua di luar negeri, menjadi bola liar sehingga kami mengundang beberapa waktu lalu dan ada beberapa catatan bahwa ada 142 orang mahasiswa yang dipulangkan, karena sudah lewat masa studi, bukan karena perubahan dana Otsus,” imbuhnya.
Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah menambahkan, harus ada politik anggaran dengan memanggil TPAD untuk menuntaskan kekurangan Rp 185 miliar untuk pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua itu,“Saya sepakat persoalan anggaran jangan selalu jadi momok yang menghambat anak-anak Papua untuk lebih maju, artinya skema untuk tahun mendatang harus dipikirkan,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, Rapat dengar pendapat bersama mitra OPD ini, dihadiri Anggota Komisi V DPR Papua diantaranya, Elly Wonda, Nathan Pahabol, Tarius Mull, Namantus Gwijangge, Hengky Bayage, Deky Nawipa, Piter Kwano dan Yohanis Rumsombre. (AW/Tim Humas DPRP)
