JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize menyayangkan sikap sekelompok Organisasi Masyarakat (Ormas) yang sudah mengobrak-abrik asrama mahasiswa Papua di Kota Malang dan Surabaya pada beberapa hari lalu.
Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, ormas bukan bagian dari pemerintah sehingga tidak punya kapasitas untuk bertindak anarkis seperti itu.
“Ormas ini punya kapasitas apa dalam pemerintahan, ormas itu bukan bagian dari pemerintahan, jadi ormas itu tidak boleh langsung berhadapan dengan mahasiswa Papua lalu bertindakan dan main hakim sendiri. Jadi selama belum dibutuhkan oleh pemerintah, dia tidak boleh bertindak sendiri. Ini malah bertindak seolah-olah dia bagian dari pemerintah. Itu tidak boleh,” Tegas Edoardus Kaize kepada sejumlah Wartawan di ruang kerjanya, Senin (19/819).
Ketika disinggung terkait rencana Pemprov akan membentuk tim, legislator Papua yang biasa disapa Edo Kaize ini menyatakan, tim dibentuk atau tidak, itu tidak masalah. Sekarang tinggal pemerintah Jawa Timur dan pusat harus segera menyikapi masalah ini. Sebab kejadian ini sudah berulang kali terjadi. Makanya beredar tulisan Izak Hindom.
“Ini ada apa. Itu harus ditelusuri dan dilihat persoalan apa sebenarnya. Apa ada sentimen, sehingga ketika terjadi hal kecil saja, langsung muncul dan terulang lagi.Jadi masalah yang memicu sentimen kedaerahan dan rasisme, itu harus segera diselesaikan bersama. Misalnya, menyebut orang Papua sebagai Monyet. Sebenarnya kita ini manusia yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Makanya kalau dibilang monyet, pasti orang merasa tersinggung karena itu harga diri, tidak boleh menyebut itu untuk orang, suku dan tempat tertentu,” tekannya.
Apalagi ungkap Edo Kaize, ini masalah harga diri, bukan orang Papua saja yang merasa tersinggung ketika dibilang rasis, orang lainpun pasti akan tersinggung.
Namun ia ikut mendukung niat Pemprov untuk membentuk tim, menurutnya masalah seperti ini sudah berulang-kali terjadi di Jawa Timur, sehingga dengan adanya tim yang di bentuk nanti bisa menelusuri akar dari permasalahannya.
“Tm yang dibentuk ini juga harus temukan titik masalahnya dimana, ini ada sentimen apa. Karena ketika terjadi masalah kecil saja kejadiannya pasti meluap hingga seperti ini,” ucapnya.
Namu kata Edo Kaize, jika dalam pernyataan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Sandi Nugroho, yang menyatakan tidak ada pengusiran mahasiswa Papua, maka seharusnya dia (Kapolres) menyampaikan sesuai fakta.
“Penyataan Kapolrestabes mestinya tidak boleh sembarang keluar. Dia harus mengumpulkan bukti dan saksi, baru mengeluarkan statemen. Buktinya banyak vidio yang beredar soal insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya,” ujar Edo.
Apalagi lanjut Edo Kaize, jika Kapolres menyampaikan hal yang tidak jujur kepada masyarakat, itu bisa membuat orang tersulut emosinya.
“Jadi lebih baik katakan yang sebenarnya, jangan sampai menyangkal dengan apa ynag sudah beredar sebab itu akan membuat semangat orang untuk melawan dan membela diri. Karena jejak digital tidak bisa berbohong,” ketusnya
Untuk itu kata Edo, pernyataan polisi harus seimbang dengan fakta di lapangan, jangan sampai membuat masyarakat terpancing.
“Harus mengusut tuntas kasus ini, baik rasis termasuk oknum aparat yang rasis,”tandasnya.
Termasuk insiden di Malang, menurut Edo Kaize, semestinya aparat harus memisahkan antara ormas dengan mahasiswa Papua yang berhadapan, untuk mencegah teradinya bentrok, bukan justru membiarkan insiden itu terjadi.
Edo Kaize menilai, jika aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa kota di Papua dan Papua Barat, itu wajar sebagai bentuk reaksi kekecewaan terhadap insiden di Surabaya dan Malang.
“tapi himbauan saya kepada masyarakat di Papua, untuk tidak melakukan aksi anarkis berlebihan dalam menyikapi masalah ini, karena tidak ada untungnya juga bakar-bakar, rusak sana sini sejumlah fasilitas karena hal itu tentunya merugikan kita, pemerintah dan orang lain. Mari kita cari solusinya agar tidak teruang lagi, tapi jika penanganannya tidak serius pasti akan terjadi lagi,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk tetap menjaga Tanah Papua, tidak ada aksi anarkis lagi.
“Anarkis itu sangat tidak baik dan tidak menguntungkan, tapi justru merugikan diri kita sendiri, baik pemerintah juga orang lain,”pungkasnya. (TIARA)
