Jayapura – Belum tuntasnya persoalan Mahasiswa Exsodus yang beberapa waktu lalu harus meninggalkan sejumlah kota studi di Indonesia dan pulang ke Papua menyusul masalah Rasisme di Surabaya mendapat perhatian serius dari DPR Papua.
Anggota DPR Papua Nioluen Kotouki,S.IP meminta Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/kota se Papua untuk segera mencari solusi bersama guna menangani mahasiswa eksodus yang belum mendapat hak pendidikan sampai saat ini,” Saya khawatirkan kepulangan mahasiswa asal Papua akan menjadi beban pemerintah yang lebih besar jika tidak ditangani secara cepat. Untuk itu Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota harus segera mengambil langkah dan mencari solusi,” Tegas Kotouki kepada Humas DPRP, Selasa,(14/01/2020)
Dikatakan Kotouki bahwa Kekhawatiran jika persoalan mahasiswa exsodus jika tidak segera ditangani akan menimbulkan persoalan baru ini menyusul setelah dirinya bertatap muka bersama beberapa mahasiswa eksodus dan keluhan para orang tua,”Setelah mengikuti perkembangan setelah para mahasiswa meninggalkan pendidikan di semua kota studi yang ada di luar Papua, nasib pendidikan mereka mengambang, pemerintah pusat pun justru tidak menagani masalah ini secara tuntas dan obyektif. Dan ini bisa timbulkan masalah baru di Papua” Ujarnya.
Untuk itu, Nioluen Kotouki mendesak Gubernur Papua untuk segera bentuk Tim Gabungan Bersama para Bupati dan walikota, untuk secara tuntas menyelesaikan persoalan kepulangan para mahasiswa ke sejumlah kota studi yang ada di Indonesia,“Jika kepulangan mahasiswa tidak di tangani secara baik, maka di kuatirkan orang tua mahasiswa exsodus menduduki kantor Pemerintahan baik provinsi bahkan kabupaten kota di seluruh tanah Papua,” ungkapnya
Lebih jauh dikatakan Politikus PKS Papua ini bahwa kekhawatiran ini bukan sebuah informasi yang memprovokasi tetapi sebagai wakil rakyat dirinya merasa mahasiswa exsodus ini diabaikan.
“Karena dalam penyelesaian kasus ini akar penyebab kepulangan mahasiswa asal Papua sampai detik ini belum tersentuh, jika akar masalah kepulangan mahasiswa ini belum di benahi baik bersama maka saat ini pun saya bantah untuk pemerintah berbicara untuk mengirim mahasiswa kembali ke kota studi masing masing,” bebernya
Ditambahkan Kotouki yang sudah dua periode menjabat Anggota DPR Papua bahwa Pemerintah Provinsi Papua perlu membuka diri dan memberikan ruang kepada mahasiswa eksodus, meski sebelumnya mereka menolak untuk bertemu dengan gubernur dan pimpinan daerah lainnya,” Sikap penolakan dari mahasiswa untuk bertemu gubernur belum lama ini harus dipahami oleh setiap pemimpin daerah karena mahasiswa masih merasa tersakiti dari ucapan rasis saat itu, sehingga meskipun mereka telah menolak menghadiri panggilan gubernur dan pejabat lainnya ia berharap agar pemerintah dapat membuka diri sebagai orang tua untuk menerima anak-anak karena mereka masa depan Papua dan pemimpin Papua bertanggung jawab memperhatikan mereka,” Pungkasnya (AW/Tim Humas DPR Papua)
