Jayapura – Guna mengantisipasi penyebaran Virus Corona atau Covid -19 di Provinsi Papua maka Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengelar Rapat Koordinasi dengan Forkompimda, Dinas, Instansi dan stakeholder terkait, pada Rabu (17/03/2020)
Rapat Koordinasi yang berlangsung di Hotel Swissbell Jayapura ini dipimpin secara lansung oleh Ketua DPRP Jhony Banua Rouw,SE dan dihadiri oleh Sekda Provinsi Papua T.E.A Hery Dosinaen, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau, Wakil ketua I MRP Jimmy Mabel, Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI Irham Waroihan.
Rapat Kordinasi ini juga diIkuti Oleh Perwakilan tokoh gama, Perbankan, Ombudsmen, Bulog, Imigrasi, Pelindo, Angkasapura, Balai Karantina dan Balai Litbankes Papua, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPSDM dan BPBD Provinsi Papua serta beberapa maskapai penerbangan.
Dikatakan, bahwa menindak lanjuti keluhan serta untuk menjawab kekhawatiran masyarakat Papua terhadap penyebaran Virus Corona atau Covid -19 di Papua maka DPRP menggelar Rapat Koordinasi dengan semua stakeholder yang ada,” Hari ini kami DPR Papua mengundang semua stakeholder termaksud intansi dan Dinas terkait guna membahas dan mengkroscek kondisi dan persiapan kita sampai hari ini kira – kira seperti apa,” Tegas JBR sapaan akrab Jhony Banua Rouw kepada Humas DPRP usai Rapat Koordinasi, Selasa (17/03/2020).
Lebih jauh dikatakan Banua, dalam Rapat Koordinasi telah disepakati beberapa keputusan diantaranya, memperketat Pintu – Pintu Masuk ke Papua, baik Bandara maupun Pelabuhan, ” Yang pertama pintu-pintu masuk ke Papua diperketat, setiap orang yang mau masuk ke Papua baik lewat pesawat maupun kapal laut akan dilakukan test kesehatan. untuk penumpang pesawat dari Luar Papua sebelum datang di Tes lebih Awal di atas Pesawat, sementara penumpang Kapal Laut sebelum masuk Pelabuhan, ada Petugas gabungan yang akan melakukan Pemeriksaan kepada seluruh Penumpang dan ABK yang Turun di Pelabuhan,”Ujar Banua.
Keputusan yang kedua lanjut JBR adalah melakukan operasi pasar sebagai dampak dari penyebaran Virus Corona,” Kita juga sudah sepakati untuk dilakukan operasi pasar yang di backup Polda Papua untuk memastikan tidak ada penimbunan bahan makanan,obat dan BBM serta menjaga stabilitas harga,” Ujarnya.
Ketiga, Sosialisasi terkait pencegahan Virus Corona atau Covid-19 ditingkatkan dan dilakukan sampai ke Kampung – Kampung,” Sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan virus corona kita tingkatkan dan itu harus sampai ke kampung-kampung, sehingga masyarakat dapat mengerti dengan baik bagaimana agar bisa terhindar dari virus ini,” jelasnya. Dan keempat menurut politisi Nasdem Papua adalah pemberantasan Berita Hoax terkait Virus Corona di Medsos Oleh Polda Papua,” Keputusan yang keempat, kita sepakat untuk berita-berita hoax di medsos harus segera dibersihkan oleh Tim Cyber Polda Papua,” Bebernya
Sementara itu, Sekda Provinsi Papua T.E.A.Hery Dosinaen mengatakan bahwa saat ini Pemerintah melalui Dinas kesehatan bersama Tim terpadu terus melakukan pemantauan selama 14 hari dan memberikan telaan terkait situasi dan kondisi Papua Pasca Informasi Virus Corona masuk Papua, dan dari Litbangkes juga tadi menyampaikan bahwa sampai hari ini kita belum menerima hasil Sampel uji laboratorim yang ditetapkan Jakarta dari terduga Penderita Covid-19 dibeberapa Rumah sakit “jadi sampai hari ini status kita masih siaga darurat,”Ucap Hery
Disinggung soal operasi Pasar, Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan bahwa sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan, operasi pasar tetap dilaksanakn, ” Tadi sudah kita bahas juga bagaimana ketersediaan sembako dan sebagainya. Dan tadi Kapolda sudah menyatakan siap untuk beroperasi kalau ada oknum-oknum yang melakukan penimbunan sembako dan BBM. Dan memang ini juga akan berdampak terhadap inflasi, tetapi kami utamakan keselamatan masyarakat dulu jelas Sekda.
Sementara untuk ASN Pemprov Papua tetap bekerja dari rumah masing-masing. tidak ada liburan tetapi semua aktifitasnya di rumah. Soal pelayanan publik kan sudah disampaikan bahwa tidak ada yang kumpul-kumpul dan lain sebagainya. “saya kira untuk beberapa hari ini kita ikuti dulu perintah Pak Presiden dan juga edaran dari Menpan, Mendagri dan juga BKN dan ini teman-teman pemerintah kota sudah melakukan itu. Tapi hari ini provinsi secara resmi nanti ditandatangani oleh Wagub untuk menyampaikan seluruh Kabupaten Kota dan juga instansi vertikal lainnya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Gubenur Papua,”Pungkasnya. (AW/Tim Humas DPRP)