Salah satunya penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM.
Jayapura – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua ( DPR Papua) Dr. Yunus Wonda,SH.,MH menitipkan pesan penyelesaian berbagi kasus – kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Tanah Papua kepada Duta Besar Belgia untuk Indonesia Stephane De Loecker Dalam pertemuan antara DPRP dengan Duta Besar Belgia yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRP, Senin (13/4),
Stephane De Loecker
Ketua DPR Papua menjelaskan bahwa salah satu pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi prioritas kerja Presiden RI Ir.Joko Widodo di Papua jika terpilih kembali menjadi Presiden RI Periode 2019 – 2024 adalah penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua,” Kami menyampaikan, Presiden Jokowi mesti fokus menyelesaiakan kasus pelanggaran HAM, karena itu salah satu kunci mengembalikan kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah pusat,” kata Wonda usai pertemuan.
Dikatakan Politisi Partai Demokrat ini bahwa mengingatkan rakyat di Papua terlanjur menilai siapa pun presidennya, Presiden RI tidak dapat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM Papua,” Saya berharap dan tidak ingin penilaian itu menjadi kenyataan,” Ujarnya. Selain masalah penyelesaian kasus – kasus pelanggaran HAM, masalah politik, keamanan dan ekonomi juga menjadi bahan diskusi dalam pertemuan tersebut.
Terkait masalah pertumbuhan ekonomi, kepada Duta Besar Belgia untuk Indonesia Stephane De Loecker yang baru pertama kali ke Papua ini, Ketua DPR Papua menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua secara umum dinilai mengalami peningkatan, namun belum menguntungkan masyarakat asli Papua. “Secara umum untuk semua masyarakat Papua mungkin naik, tapi kalau bicara khusus orang asli Papua, belum terlihat,” beber Wonda Sekedar informasi, Dalam kunjungan kerja Duta Besar Belgia untuk Indonesia ke Papua ini selain bertemu Ketua DPR Papua juga melakukan pertemuan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal untuk mengetahui potensi ekonomi dan konteks politik di Papua dan juga untuk mengetahui lebih dalam mengenai Papua. ( AW/Tim Humas DPRP)
