JAYAPURA,- Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Stephane De loecker mengunjungi Provinsi Papua untuk menjajaki kerjasama dibidang ekonomi. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE. MM usai menerima kunjungan Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Stephane De loecker di ruangan kerjanya, Senin (13/5) didampingi Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, Suzana Wanggai dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua, Tomi Israil Ilolu.
“Ini merupakan penjajakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Belgia di bidang ekonomi” Kata Klemen Tinal.
Klemen Tinal mengaku, kunjungan Dubes Belgia untuk Indonesia merupakan kunjungan yang pertama kali yang baru efektif tahun lalu bertugas di Indonesia.
“Dubes Belgia memprioritaskan dan merasa Provinsi Papua yang harus dikunjungi untuk memperkenalkan diri dan untuk mengetahui situasi di Papua seperti ekonomi,” Terangnya.
Dengan adanya kunjungan ini, Dubes Belgia mendapat informasi untuk disampaikan ke Pemerintah Belgia dan masyarakat ekonomi Eropa dengan harapan kerjasama atau mereka yang berkeinginan ke Papua dalam hal ekonomi bisa mengambil kesempatan dan meningkatkan perekonomian di Papua.
“Belgia merupakan salah satu negara penghasil coklat terbesar makanya kami sampaikan dulu daerah Tabi merupakan penghasil coklat terbesar,” jelasnya.
Oleh sebab itu, jika Pemerintah Belgia berkeinginan mengambil coklat di Papua dapat melakukan bekerjasama dengan Pemprov Papua dan kerjasama dengan petani coklat dengan harapan dapat meningkatkan penghasilan.
Selain menjajaki soal perekonomian, Dubes Belgi juga menanyakan situasi keamanan politik di Papua. “Saya sampaikan keamanan secara umum di Papua aman dan terkendali, walaupun terkadang sesuatu yang terjadi lebih karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dan hal – hal ke arah faktor manusia bukan karena faktor pemerintah,” ujarnya.
Sebab saat ini Pemerintah Provinsi Papua berusaha membangun Papua dengan luar biasa, hanya saja terkadang orang yang diberikan kepercayaan salah menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat mengakibatkan timbul hal – hal yang tidak diinginkan di Papua.
Ia menambahkan untuk menjadi pemimpin di Papua atau pemimpin Indonesia dalam membangun hubungan Papua harus benar – benar memahami karakter dan budaya orang Papua serta cara pandang maka semua akan baik.
“Untuk itu Pemerintah Pusat mengambil kebijakan dengan memberikan Otsus, negara mengakui bahwa ada situasi yang beda sehingga diberikan Otsus untuk membangun dirinya,”
“Kadang kita menganggap bahwa saya mengetahui Papua namun membuat kacau, itu yang saya minta pejabat – pejabat di Pusat supaya kalau datang ke Papua jangan percaya diri berlebihan tetapi koordinasi dengan Pemprov Papua supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai dan masyarakat menikmati apa yang diinginkan negara,” tambahnya. (Sumber : SKH Pasifik Pos,Senin,13Mei 2019)
