Jayapura – Fraksi Demokrat dalam Laporan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD-Perubahan TA.2019 yang disampaikan oleh Anggota Fraksi Kope Wenda mengatakan bahwa penyusunan APBD Perubahan TA.2019 merupakan manifestasi daerah untuk lebih mengairahkan program-program jangka menengah hingga jangka panjang,” Dengan postur APBD TA.2019 yang meningkat menjadi Rp.15,35 Trilyun dari APBD Induk Ta.2019 sebesar Rp.13,98 Trilyun atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,42 Trilyun, hal ini sudah sesuatu dengan program pemerintah Provinsi Papua sebagaimana tercantum pada RKPD tahun 2019,” Tegas Wenda dalam Rapat Paripurna DPRP dalam rangka penyampaian Laporan Pandangan Umum terhadap RAPBD Perubahan Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2019 dalam Ruang Rapat Paripurna DPRP, Kamis (26/9/19) malam.
Dikatakan Wenda, Setelah Fraksi Demokrat mendalami materi KUA-PPAS RAPBD-Perubahan TA.2019, maka sesuai fungsi budgeting Anggota DPRP dan juga sesuai aspirasi dan hasil kunjungan kerja kedaerah maka Fraksi Demokrasi menyampaikan beberapa pokok pikiran yang perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua,” Kami mengusulkan agar dialokasikn dana untuk SMA/SMK yang belum mendapat perhatian atau bantuan dari pemerintah Provinsi Papua selain 277 SMA/SMK yang mendapat bantuan. Perlu kami juga mengusulkan adanya dana penunjang bagi SMA/SMK yang mempunyai asrama dan juga mohon perhatian pemerintah provinsi Papua untuk membayar TPP dan LP bagi guru SMA/SMK sejak peralihan dari kabupaten/kota ke provinsi,” Pintanya.Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta Pemprov Papua meminta disiapkan dana penanganan konflik sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan juga Raperdasi Papua tentang Penanganan Konflik Sosial yang sudah ditetapkan pada masa sidang yang lalu,” Dana ini untuk pertama kalinya digunakan untuk pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial dan sosialisasi hidup aman dan damai” ujarnya.
Selain itu juga lanjut Wenda, mengingat kurang lebih 10 bulan kedepan akan dilaksanakan PON XX 2020 dan Tanah Papua sebagai tuan rumah maka Fraksi Demokrat meminta kepada KONI Papua,PB-PON XX 2020, Eksekutif dan Legislatif untuk duduk bersama membicarakan persiapan pelaksanaan PON XX 2020 di Provinsi Papua,” Mari kita duduk bersama,Koni Papua,PB-PON,eksekutif dan legislatif membicarakan bersama,mana yang sudah dan mana yang belum,” pintanya.
Fraksi Demokrat DPRP menyampaikan belasungkawa kepada mereka yang menjadi korban insiden yang terjadi di Tanah Papua, baik mahasiswa, masyarakat umum TNI/Polri.
“Semoga arwahnya diterima disisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Wenda
Untuk itu, Fraksi Demokrat DPRP meminta kepada pihak berwajib harus mencari siapa provokator yang memicu situasi memanas dalam kasus Wamena dan Waena,“Mengapa mahasiswa harus didrop ke Waena dan untuk apa poskonya mau ditutup. Harusnya berdialog dengan baik, ketika kita berpandangan negatif terhadap orang lain, maka semua akan berakhir juga dengan negatif. Seharusnya mengedepankan sikap ramah dan senyum kepada semua orang,” tandas Kope Wenda.
Oleh karena itu, Fraksi Demokrat DPRP juga meminta pemerintah dan TNI/Polri harus menghentikan persekusi kepada mahasiswa dan masyarakat Papua. Selain itu, Fraksi Demokrat DPRPmeminta harus diberi ruang demokrasi bagi orang Papua untuk dapat bebas berekspresi, aksi demo damai mengeluarkan pendapat di Indonesia.
Terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua, Fraksi Demokrat menilai hingga saat ini belum ada penyelesaian tuntas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM.
“Oleh karena itu, Fraksi Demokrat DPRP mendorong pemerintah dan semua pihak untuk segera menyelesaikan kasus-kasus ini secara tuntas dan terbuka kepada masyarakat,” tegas Wenda.
Bahkan, Fraksi Demokrat DPRP meminta kepada pemerintah, TNI dan Polri perlu dibuat instrumen strategi managemen dalam upaya melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua dan penduduk Papua secara umum, berdasarkan perundang-undangan agar dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Tanah Papua.
“Namun yang lebih penting lagi dapat memberikan rasa aman dan damai kepada setiap orang Papua dimana saja orang Papua berada, supaya ada kehidupan di atas tanahnya sesuai slogan Papua Tanah Damai,” Tutupnya (AW/Tim Humas DPRP)
