Jayapura – Menyikapi konflik bersenjata antara Kelompok Sipil Bersenjata/ TPNPB/OPM dan Aparat Keamaan TNI/Polri yang berimbas pada terjadinya pengungsiaan warga sipil di Kabupaten Intan Jaya mendapat perhatian serius dari Fraksi Gabungan Bangun Papua (FG.BP) DPR Papua.
Sekretaris FG. Bangun Papua DPRP Alfred Fredy Anouw meminta Pimpinan TNI dan Polri untuk menarik pasukan non-organik dari Kabupaten Intan Jaya mengingat keberadaan pasukan Non-organik di sana hanya akan makin membuat warga sipil ketakutan. Warga sipil khawatir konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok pejuang Papua merdeka di Intan Jaya kian meruncing, dan berimbas pada keselamatan mereka, “Fraksi Bangun Papua mendesak Kapolda dan Pangdam segera menarik militer non-organik dari Intan Jaya. Negara juga mesti bertanggung jawab terhadap penembakan warga sipil di seluruh Papua, yang diduga dilakukan aparat keamanan,” Kata Anouw ketika menghubungi sumber Humas DPRP, Minggu,(21/02/202)
Dikatakan Politikus Partai Garuda ini bahwa persolan di Bumi Cenderawasih Papua lebih khusus di Intan Jaya tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan keamanan dengan terus melakukan pendropan pasukuan Non Organik,” Persoalan di Bumi Cenderawasih tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan militeristik atau keamanan.Kasihan rakyat sipil terus menjadi korban. Kami juga sampaikan kepada para elite di Jakarta yang tidak punya telinga itu, untuk menghargai adat istiadat dan hak-hak orang Papua sebagai manusia sejati,”Pintanya
Ditambahkan Anouw, bahwa salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan konflik bersenjata antara KSB/TPNPB/OPM dan aparat keamanan TNI/Polri di Papua pada umumnya dan lebih khusus di Intan jaya adalah dengan membuka ruang dialog,” Kami menyarankan para elite bangsa ini buka ruang dialog, duduk bicara dengan berbagai kelompok pro Papua merdeka, di antaranya Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).Upaya damai mesti segera diambil, agar warga sipil tidak terus menjadi korban,” Pungkasnya
(AW/Tim Humas DPRP)
