Jayapura – Fraksi Gerindra DPRP dalam LaporanPandangan Umum terhadap Rancangan APBD Provinsi Papua TA.2020 yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra Radius Simbolon,SE.,MBA mengatakan bahwa sebelum menyoroti KUA dan PPAS yang diajukan oleh eksekutif secara substantif, Fraksi Gerindra DPR Papua menyampaikan duka dan simpati yang mendalam atas berbagai musibah yang menimpa masyarakat di Papua. Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyampaikan keprihatinan atas ketiadaan Menteri Orang Asli Papua dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi,”Kekhawatiran ini tentu sangat beralasan, dengan berkaca pada peristiwa politik yang baru saja kita lalui beberapa saat kemarin, telah meninggalkan jejak-jejak bara dan amis kebencian yang belum hilang dalam ingatan. Yang mungkin akan kembali di pupuk pada moment Pilkada 11 kabupaten yang berlangsung beberapa bulan yang akan datang,” kata Simbolon.
Dikatakan simbolon, dengan tidak mengesampingkan visi misi gubernur dan RJPMD yang sudah ada, untuk kepentingan Parsial, maka asumsi kekhawatiran diatas ini, menjadi pijakan Fraksi Gerindra untuk mencoba memahami RKUA-PPAS 2020 yang diajukan oleh pihak eksekutif.
“Tentu saja jargon money follow function yang disusun dengan mempertimbangkan aspek tematik, holistic dan integrative perlu kami aspirasi sebagai sebuah terobosan baru untuk mengakselerasi program-program yang hendak dicapai oleh pihak eksekutif,” ujarnya.
Selain itu Fraksi Gerindra DPR Papua juga menyampaikan beberapa catatan krusial yang perlu pihak eksekutif harus perjelas antara lain, Pertama, penurunan PAD yang terus terjadi setiap tahun sejak 2017 hingga saat ini sesungguhnya sedang menunjukkan gejala apa dalam mekanisme pengelolaan anggara daerah?,”Sektor apakah yang paling dominan melemahkan PAD itu sendiri dan mengapa tak mampu tertangani hingga memasuki periode kedua kepemimpinan gubernur,” kata Radius.
Menurut pihaknya, ada kesan kuat penurunan PAD ini sesungguhnga di dorong oleh faktor ketidakmampuan tim anggaran untuk meningkatkan PAD, padahal dalam strategi pencapaian target PAD selalu didengungkan berbagai cara dan trik, agar PAD dapat meningkat.
Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, berdasarkan dokumen KUA-PPAS yang pihak eksekutif serahkan kepada legislatif, dapat kita lihat stagnasi bahkan penurunan berbagai indikator sektor pertumbuhan ekonomi dengan membandingkan pencapaian tahun 2017 dengan 2018,”Misalnya, dari 16 indikator struktur ekonomi menurut lapangan usaha, maka akan ditemukan 8 indikator meningkat dan 8 indikator menurun. Sehingga jika harus dinilai maka sesungguhnya stagnan,” jelasnya.
Simbolon menambahkan, terlepas dari subjektifitas kami dalam menilai dokumen RKUA-PPAS 2020 yang penting itu, kepedulian kita semua saat ini terhadap kondisi terkini Papua juga menjadi sangat penting untuk mendukung Gubernur dalam hal memulihkan kepercayaan antar sesama anak bangsa tanpa harus ikut larut dalam fanatisme buta terhadap ras, etnis, apalagi Agama tertentu.
“Kita semua sadar bahwa trauma atas konflik beberapa waktu lalu belum sepenuhnya pulih,” Pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP)
