Jayapura – Fraksi Partai Hanura dalam Laporan Pandangan Umum terhadap Rancangan APBD Provinsi Papua TA.2020 yang disampaikan oleh Anggota Fraksi Hanura Inosentia K.A. W. Gebze, SH, Fraksi terbesar kelima di DPRP ini selain menyoroti postur Rancangan APBD Papua Tahun 2020, Fraksi Hanura juga menyoroti blue print pengembangan pendidikan di Papua,”Fraksi Hanura DPRP mengajak sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk sedini mungkin menyusun blue print / cetak biru pengembangan pendidikan di Provinsi Papua,” Tegas Inosentia Gebze dalam Rapat Paripurna DPRP dalam rangka penyampaian Laporan Pandangan Umum terhadap RAPBD Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam Ruang Rapat Paripurna DPRP, Senin(28/10/2019).
Dikatakan Inosentia, Grand desain atau cetak biru pengembangan pendidikan nantinya akan menjadi pedoman petunjuk dan juga dasar untuk lahirnya kebijakan pengembangan pendidikan di tanah Papua.“Dalam perspektif kami sebuah kebijakan yang lahir dari sebuah grand design pembangunan yang sistemik dan terukur, tentu akan menguraikan tahapan yang tidak saja rigid dan terarah namun juga integratif di lintas sektor mulai dari hulu hingga ke hilir, ”Ujarnya
Lebih jauh dikatakan Inosentia, Pandangan ini perlu disampaikan sebagai bentuk keprihatinan Fraksi Hanura akan skema kebijakan pengembangan SDM di Papua yang menurut kami masih cenderung sporadis dan parsial perencanaan yang komprehensif dan terukur tentang arah maupun target dari kebijakan dimaksud. sedikit contoh keprihatinan dimaksud antara lain terkait dengan program ” seribu doktor” di Provinsi Papua tanpa menyangsikan positifnya maksud dan tujuan dari program ini. Namun oleh karena itu, ujar Inosentia, program dimaksud tidak dilandasi dengan desain kebijakan pengembangan yang holistik dan integratif, maka yang terjadi kemudian adalah justru meningkatanya angka pengangguran terdidik di tanah Papua. Oleh karenanya Fraksi Hanura menegaskan untuk tidak lagi membiarkan kebijakan pendidikan di Provinsi Papua berjalan secara sporadis dan parsial dengan tanpa arah yang jelas,“Kami berharap agar pemerintah daerah kini mulai mempertimbangkan untuk menyusun adanya master plan pembangunan pendidikan di tanah Papua, yang tidak saja akan menjadi pedoman tetapi juga memberi orientasi serta bersifat integratif di semua sektor mulai dari Hulu hingga Hilir,” Pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP)
