Merauke – Guna menjaring aspirasi masyarakat di Kabupaten Merauke maka Komisi IV DPRP menggelar kegiatan Haering/Dialog yang dikemas dalam bentuk Tatatp Muka dengan Warga Kampung Mimi Baru, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Sabtu, (29/02/2020)
Kegiatan Hearing/Dialog ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRP Herlin B Monim,SE dan Sekretaris Komisi IV Sinut Busup,SE.,M.Si serta didampingi Anggota Komisi IV masing-masing Boy Markus Dawir, Apeniel Sani, Herman Yogobi, Mesak Magai, Fadly Nasrullah dan Alfred Anouw.
Sementara dari Pemda Kabupaten Merauke diwakili Asisten II Setda Merauke, HBL Tobing, Ketua DPRD Merauke, Benyamin IR Latumahina, Kepala Dinas PUPR, Romanus Sujatmiko dan Kepala Dinas Perhubungan Merauke.
Kepala Distrik Jagebob, Ronald Mahuze mengapresiasi kunjungan Komisi IV DPR Papua ke Distrik Jagebob, yang memiliki 14 kampung, terdiri dari 1 kampung lokal dan 13 kampung eks transmigrasi dengan jumlah 8 ribu lebih warga,“Ya, memang struktur tanah di Merauke terutama jalan dan jembatan memang menjadi masalah di Jagebob, bahkan menjadi tantangan berat bagi pengembangan ekonomi social masyarakat, pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Kadistrik Ronald Mahuze berharap permasalahan infrastruktur jalan yang menjadi persoalan di Jagebob ini, dapat dicarikan solusinya, “Ada jalan yang ada papan kayu, itu hasil kerja masyarakat. Itu sudah dilakukan dua tahun berturut-turut, agar jalan bisa dilalui, karena rusak,” imbuhnya.
Perwakilan Warga Jagebob I3, Suroso mengakui akibat kerusakan jalan yang cukup parah di wilayah Jagebob, sejumlah anak terpaksa putus sekolah,“Ya, karena jalannya rusak parah, anak-anak tinggal di sini saja. Yang bisa meneruskan sekolah ya mereka pindah ke bawah,” Ujarnya.
Lanjut Suroso, dirinya mengaku tidak tahu, apakah jalan Jagebob itu masuk ruas jalan provinsi atau kabupaten. Namun, ia berharap kepada Komisi IV DPR Papua untuk memperjuangkan agar jalan itu diperbaiki.
Warga Jegabob lain, menambahkan sebenarnya ruas jalan aspal dari Merauke ke Jagebob ini, bisa bertahan lama, namun material yang digunakan tidak bagus, sehingga membuat jalan cepat rusak, “Jalan ini bisa bagus dan tahan lama, namun karena kurang kontrol terhadap material, maka jalan cepat rusak seperti di Sermayam, Jagebob dan daerah lain,” ungkapnya.
Sutejo, warga Jagebob lainnya berharap agar ada dukungan alat berat ketika ruas jalan Jagebob rusak bisa digunakan untuk memperbaiki, “Tiap tahun, ya kami hadapi itu masalah jalan dan jembatan yang rusak terkadang secara swadaya kami memperbaiki jalan itu dengan memasang papan kayu agar bisa dilewati kendaraan.kami harap Komisi IV DPR Papua membantu kami,” imbuhn .
Tidak jauh berbeda dengan warga Jagebob, salah satu petugas kesehatan juga mengeluhkan kondisi jalan Jagebob – Merauke yang sangat mengganggu aktifitas pelayanan kesehatan,” kondisi akses jalan yang rusak itu, mengakibatkan kesulitan untuk transportasi bagi pasien yang akan dibawa ke RSUD Merauke,” ujarnya
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim,SE mengatakan bahwa Komisi IV DPRP sangat peduli dengan persoalan pembangunan infrastruktur di Papua termasuk di Merauke, itu sebabnya pada kesempatan kunjungan kerja ke Merauke ini, Komisi IV DPRP selain meninjau persiapan venue PON XX 2020 tetapi juga memantau kondisi pembangunan Infrastruktur di Merauke, salah satunya adalah kondisi ruas jalan Merauke – Jagebob yang disertai kegiatan Tatap Muka dengan tokoh masyarakat, perempuan, pemuda dan aparat pemerinrah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, ” Kami sangat peduli dengan pembangunan Infrastruktur di Papua, makanya kami datang untuk melihat langsung kondisi ruas jalan Merauke – Jegebob, dan tentu semua aspirasi berupa masukkan terkait ruas jalan Jagebob yang rusak, mungkin karena material yang tidak sesuai standar atau spesifikasinya, tentu semua itu akan menjadi catatan kami Komisi IV DPR Papua pada saat pembahasan dengan mitra,“Tegasnya
Lebih jauh dikatakan Politis Partai NaSdem ini bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di Papua merupakan skala prioritas kerja Komisi IV DPRP, ” Pembangunan infrastruktur di Papua termasuk peningkatan dab pembangunan ruas jalan di 29 kabupaten/kota di Papua termasuk di ruas jalan di Merauke itu menjadi prioritas, dan tentu komisi IV DPRP akan melihat dan mendorong kepada pemerintah provinsi Papua, “Ujarnya. Disinggung soal adanya laporan dari masyarakat soal material pembangunan jalan Jagebob yang dinilai tidak sesuai perencanaan atau spesifikasi, menurut Monim, hal itu menjadi perhatian dan catatan Komisi IV DPR Papua bersama OPD terkait,“Kami akan bicarakan dengan mitra. Tentunya temuan dan laporan masyarakat ini berbeda, karena kita melihat suatu pekerjaan infrastruktur itu, tidak bisa kasat mata, harus ada penelitiannya,” jelasnya. Di samping itu, imbuh Monim, soal material terkait sebenarnya ada material di Kawagit, Boven Digoel yang sudah diteliti oleh ITB dinilai memenuhi syarat, jika dibandingkan dengan mendatangkan pasir dari luar,“Ya, kami akan diskusi. Selama di Merauke kendala begitu besar terutama material, misalnya anggaran Rp 20 miliar bisa untuk sekian kilometer jalan, namun karena material harus didatangkan dari luar tentu harga mahal dan tidak bisa membangun jalan yang panjang. Ini menjadi catatan kami, sehingga ada efesiensi biaya,” Tutup.
Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Sinut Busup,SE mengatakan bahwa status ruas jalan Merauke – Distrik Jagebob adalah ruas jalan provinsi dan pada awal pembangunan ruas jalan ini menggunakan dana APBD Provinsi Papua, “Kami sudah perjuangkan pembangunan ruas jalan dari Merauke sampai ke Jagebob, dan pada waktu pembangunan jalan itu dibiayai lewat APBD Provinsi Papua. Dan pada awal pembangunan jalan ini sangat bagus, tapi ternyata sudah rusak mulai 2016 – 2019 dan memang perlu ditindaklanjuti. Namun untuk tahun 2020 ini belum bisa Karena semua dana infrastruktur lebih diarahkan ke PON XX, setelah PON ya kami akan perjuangkan, kita tidak boleh janji, tapi kita lihat bukti di 2021,” Ucapnya
Sementara Anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir yang pada periode 2014-2019 menjabat Ketua Komisi IV DPRP ini menambahkan bahwa ruas jalan Merauke – Jagebob adalah ruas jalan provinsi dan merupakan tanggungjawab pemerintah provinsi untuk mengambil langkah, ” Ruas jalan ini memang menjadi tanggungjawab provinsi, tetapi perlu diingat bahwa ruas jalan provinsi hampir ada di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Merauke. Karena ini anggaran tidak banyak, sehingga kegiatannya menetes setiap tahun, kecuali 2017 sampai ke 2020 kita focus ke PON. Tetapi komisi IV akan berupaya supaya akses jalan Merauke – Jagebob dapat segera diselesaikan,” katanya.
Ditambahkan BMD, jika dalam proses pembangunan ruas jalan Merauke – Jagebob kurang dilakukan pengawasan, sehingga material yang digunakan tidak sesuai sesuai spesifikasi, maka Komisi IV DPRP berharap BPK periksa kembali dokumen pekerjaan pembangunan ruas jalan tersebut,“Yang jelas, ruas jalan provinsi ini kami akan lihat, mana yang harus diperbaiki dan bangun baru. Bapak-ibu tidak perlu khawatir, apa yang bisa hari ini pakai bertahan dulu, sambil menunggu selesai PON, sehingga ruas jalan setiap tahun kita biayai, pasti ada anggarannya untuk tahun anggaran 2021, dan jika dalam pembangunan material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi maka BPK bisa periksa kembali,”pungkasnya
Dalam kesempatan tatap muka ini, Komisi IV DPR Papua menyerahkan bantuan bahan makanan, seng dan semen kepada warga Kampung Mimi Baru, Distrik Jagebob Kab.Merauke
(Anderson/Tim Humas DPRP)
