Jayapura, dpr-papua.go.id – Ketua Komisi IV DPRP Herlin Beatrix Monim,SE meminta kepada seluruh Mitra Kerja DPR Papua di lingkungan Pemprov Papua untuk terbuka dalam memberikan informasi kepada public Papua,“Kita mengagendakan keterbukaan informasi di Provinsi Papua, tentu ini memberikan satu sinyal bahwa kita berharap seluruh OPD yang menggunakan APBD itu wajib memberikan Informasi kepada publik. Artinya, Ketika kita (baca : DPRP, red) turun kelapangan guna melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh mitra kerja DPRP dalam hal ini OPD dilingkungan Pemprov Papua, tentu dibutuhkan keterbukaan informasi dari OPD,”Tegas Monim kepada Humas DPRP usai memimpin Rapat Kerja Bersama Dinas ESDM Provinsi Papua di Hotel Horison Kota Jayapura, Rabu, (3/11/2021).
Dikatakan Monim bahwa pihaknya sangat mengapresiasi Dinas ESDM Porvinsi Papua yang merespon dengan baik ketika Komisi IV DPR Papua akan melakukan kunjungan kerja guna pelaksanaan pengawasan secara langsung terhadap semua kegiatan atau program yang telah dilaksanakan,” Salah satu OPD yang memberikan respon baik adalah Dinas ESDM.Kita berterima kasih karena Kepala Dinas ESDM dan jajaran mau mendukung Komisi IV DPR Papua melakukan pengawasan secara langsung terhadap sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas ESDM,”Bebernya
Lebih jauh dikatakan Monim bahwa dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR Papua Bersama Dinas ESDM Papua ini dalam rangka pengawasan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur serta evaluasi kinerja Dinas ESDM dari triwulan I sampai dengan triwulan III Tahun Anggaran 2021,” Selain pengawasan dan evaluasi kinerja, Raker dengan Dinas ESDM ini juga membicarakan rencana dan kerja Komisi IV dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk memonitor sejauh mana program dan kegiatan yang dilakukan selama triwulan satu sampai triwulan tiga tahun 2021,” Jelasnya
Ketua Komisi IV DPR Papua Herlin Beatrix Monim bersama Anggota Komisi IV DPRP foto bersama Kepala Dinas ESDM dan jajaran usai Rapat Kerja di Hotel Horizon Kota Jayapura.Disinggung soal serapan anggaran, menurut Politisi Nasdem Papua ini bahwa sampai November 2021, realisasi dan daya serap anggaran Dinas ESDM masih rendah baru mencapai 31,57 persen.Untuk itu, Komisi IV DPR Papua berharap agar menggenjot penyerapan anggaran, terutama pembayaran hutang yang dianggarkan tahun ini, yang sudah diperjuangkan Komisi IV DPR Papua untuk melunasi sehingga tidak ada beban lagi,“Itu salah satu yang mengakibatkan,karena belum 100 persen pembayaran, karena mereka harus melakukan verifikasi yang akurat bersama dengan Inspektorat.Ketika dibayarkan, dari pernyataan dari rapat, kita mendengar penjelasan mereka yakin serapan anggaran bisa mencapai 90 persen sampai triwulan IV,” Bebernya
Ditambahkan Monim bahwa Komisi IV DPR Papua terus mendorong beberapa kegiatan yang belum dilakukan agar segera dilaksanakan, semua baru kontrak, namun kegiatan penunjukan langsung, sehingga tidak terlalu sulit hingga pembayaran keuangannya,” Komisi IV terus mendorong agar beberapa kegiatan segera dilaksanakan sehingga daya serap bisa mencapai 100 persen,” Pungkasnya. (AW/Tim Humas DPRP)
