Jayapura,dpr-papua.go.id – Menyikapi aksi Demo menolak pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua yang dilakukan koalisi Mahasiswa dan Rakyat Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua,pada Jumat, (01/04/2022) maka Ketua DPR Papua Jhonny Banua Rouw, SE didampingi Anggota DPR Papua diantaranya, Laurenzus Kadepa, Namantus Gwijangge, Jimmy Biniluk, H Abu Hanifa Asso dan Las Nirigi turun langsung menemui ratusan massa aksi di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura.
Dihadapan ratusan massa pendemo, Ketua DPR Papua Jhonny Banua Rouw bersama sejumlah Anggota DPR Papua mendengarkan aspirasi dari para demonstran yang dengan tegas menolak rencana pembentukan DOB atau pemekaran serta menolak Otsus itu. Usai penyampain orasi dari sejumlah mahasiswa Papua dan rakyat Papua, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap yang disampaikan oleh Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefry Wenda. Hanya saja, pernyataan sikap PRP yang disampaikan para demonstaran itu, tidak langsung diserahkan kepada Ketua DPR Papua. Sebab, mereka hanya ingin menyerahkan aspirasi itu di kantor DPR Papua.
Menangapi hal itu, Ketua DPR Papua Jhoni Banua Rouw, SE mengatakan, jika pihaknya hadir untuk mendengar secara langsung aspirasi dari rakyat Papua, “DPR Papua tempat menerima aspirasi rakyat. DPR Papua akan membahas secara internal kami di lembaga dan kami juga akan teruskan ke Pemerintah pusat, sehingga apapun aspirasi itu, kami akan terima dan kami akan meneruskan itu,” katanya.
Dikatakan Banua bahwa DPR Papua adalah Honai rakyat, sehingga DPR Papua mempersilahkan rakyat datang menyampaikan aspirasi hanya saja dalam penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan tertib dan harus tetap menjaga Papua Tanah Damai. “Kalau suadara mau datang sampaikan aspirasi ke DPR Papua, tidak usah jalan kaki. DPR Papua siapkan kendaraan. Kami akan minta pihak keamanan untuk mengawal itu. Kita harus sepakat menjaga Papua tetap zona damai. Aspirasinya tentu akan disampaikan. Bahkan dalam kepemimpinan saya, saya mempersilahkan silakan datang kapan saja ke DPRP untuk menyampaikan aspirasi, apalagi dalam bentuk audiensi, tentu kita akan bisa berdialog lebih banyak hal, ” Bebernya
Lebih jauh dikatakan Banua Rouw, untuk menjaga Papua Tanah Damai maka dalam penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan tertib dan aman serta tidak mudah terprovokasi sehingga tidak melakukan tindakan anarkis saat melakukan aksi unjuk rasa “Sebagai orang Papua, alangkah baiknya kita dapat lebih santun ketika menyampaikan aspirasi untuk menolak rencana pembentukan DOB,” Pintanya. Selain itu, Ketua DPR Papua juga minta kepada Pihak Kepolisian untuk tetap melakukan pendekatan persuasif ketika menanggani aksi demostrasi, ” Kami harap polisi tetap kedepankan pendekataan persuasif ketika ada demo bahkan bila perlu mengawal hingga massa pendemo pulang kerumah mereka masing-masing. Kita akan memfasilitasi angkutan untuk mereka pulang,” Imbuhnya
Ditambahkan Banua Rouw bahwa sejalan dengan pemberlakukan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, Pemerintah Provinsi, DPRP dan MRP tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi terkait pembentukan DOB di Papua mengingat Pemerintah dan DPR RI juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pembentukan DOB di Papua, “Jadi, kami tidak punya kewenangan karena kalau dulu pemekaran itu harus atas dasar persetujuan DPR Papua, MRP, dan Gubernur. Tapi UU Otsus yang sekarang ini tidak ada lagi seperti itu, karena Pemerintah dan DPR RI juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pembentukan DOB di Papua, aspirasi ini tetap kami terima dan akan teruskan ke pemerintah pusat,” Paparnya
