Jayapura, dpr-papua.go.id – Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa menilai jika pembangunan Smelter atau pabrik pemurnian dan pengolahan tambang mineral PT.Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur yang ditandai dengan pencanganan pembangunan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa, (12/10/2021) telah melukai hati rakyat Papua khususnya 8.300 buruh mogok kerja (Moker) PT Freeport Indonesia yang hingga kini belum jelas nasibnya, “Smelter di Jawa Timur itu, tentu melukai hati rakyat Papua, terutama 8.300 buruh moker Freeport yang menantikan keadilan,” kata Laurenzus Kadepa kepada Humas DPRP,Kamis (14/10/2021). Untuk itu, kata Kadepa, pihaknya mendesak Presiden Jokowi dan managemen PT.Freeport Indonesia untuk segera memperhatikan nasib 8.300 karyawan moker, yang sejak tahun 2017 hingga saat ini mencari keadilan,“Kasihan mereka. Saat ini sesuai data yang ada, sudah ada ratusan orang yang meninggal dunia, karena mereka betul – betul menjadi korban akibat PHK sepihak itu,” tegasnya.
Dikatakan Kadepa bahwa kebijakan pemerintah dan PT. Freeport Indonesia menetapkan kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur menjadi pusat pembangunan Smelter PT.Freeport yang bakal menyerap 40 ribu tenaga kerja, berbanding lurus dengan perjuangan buruh moker Freeport,“Ini sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan perjuangan buruh moker Freeport. Sebanyak 8.300 orang dan keluarga mereka dikorbankan, nanti mereka akan tambah sakit hati dengan adanya Smelter di Gresik,” ujarnya. Untuk itu, Kadepa meminta pemerintah pusat dan managemen PT.Freeport tidak boleh menutup mata terhadap persoalan 8.300 buruh moker Freeport ini.Apakah bisa 8.300 buruh moker Freeport itu, nantinya direkrut kembali untuk dipekerjakan pada Smelter di Gresik? Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, hal itu bisa dilihat kembali, namun yang penting mereka dipekerjakan kembali oleh Freeport,“Dari 8.300 buruh moker itu, tidak semua karyawan Freeport, ada yang dari perusahaan privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor. Jadi, 8.300 buruh moker itu, harus ada keadilan dan ditegakkan, mereka dipekerjakan kembali. Jika mau dipindahkan ke Smelter atau kemana, itu terserah dari managemen PT.Freeport,” Paparnya.
Ditambahkan Kadepa secara tegas bahwa pemerintah dan managemen PT Freeport untuk segera mempekerjakan kembali 8.300 buruh moker itu, lantaran nasibnya terkatung – katung sejak tahun 2017,“Jadi, bagi saya pak Jokowi sebagai kepala Negara, termasuk pemerintah daerah dan perangkatnya di sini, harus mendorong ini. Tapi, masalah Smelter Freeport ini kan masuk ranahnya pemerintah pusat, termasuk Pak Jokowi, karena ada saham 51 persen,” tandasnya. Bahkan secara pribadi sebagai Anggota DPR Papua, Kadepa mengerti kondisi yang dialami oleh 8.300 buruh moker Freeport, apalagi sejak tahun 2017, ia selalu mengawal perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan dan hak – hak mereka.“Kesannya yang saya dapat, semua diam. Padahal, mereka 8,300 buruh itu, sudah berkontribusi kepada managemen Freeport maupun Negara melalui pajak, karena yang di PHK itu, puluhan tahun berpengalaman bekerja di Freeport maupun di kontraktor,” Pungkasnya.(AW/Tim Humas DPRP)
