Jayapura, dpr-papua.go.id – Pernyataan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri terkait tudingan bahwa pejabat di Dogiyai bermain politik praktis terkait penolakan Polres Dogoyai mendapat perhatian serius dari Komisi I DPRP

Anggota Komisi I DPR Papua Laurenzus Kadepa mengatakan bahwa langkah DPRD Kabupaten Dogiyai menindaklanjtui aspirasi masyarakat Dogiyai yang melakukan demo berkali – kali terkait penolakan kehadiran Polres Baru di Dogiyai dan kemudian aspirasi itu diteruskan  ke DPR Papua, harus disikapi dan dipertimbangkan dengan baik oleh Kapolda Papua,“Itu murni datang dari aspirasi demo masyarakat berkali-kali. Bukan DPR Kabupaten Dogiyai yang bermain politik praktis atau memprovokasi masyarakat untuk tolak dan itu jelas, sehingga saya menilai DPRD Kabupaten Dogiyai tidak bermain politik praktis, tetapi DPRD Kabupaten Dogiyai menjalankan amanah rakyat ” tegas Kadepa kepada Humas DPRP, Jumat, 20 Mei 2022.

Dikatakan Kadepa bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai tugas dan wewenang untuk mendengar, menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti setiap aspirasi disampaikan masyarakat,” Sebagai wakil rakyat, sudah sepantasnya DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk dengar, serap,himpun, bahas dan tindaklanjuti dari aspirasi rakyat.Dengan kondisi ini, menurut saya pak Kapolda Papua harap pertimbangkan aspirasi yang masuk. Lebih baik melakukan sosialisasi dulu ke masyarakat tentang mekanisme atau aturan kehadiran Polres di daerah yang baku agar tidak terkesan dipaksakan. Sementara itu, di Kabupaten Dogiyai hanya ada dua Polsek. Bagian ini perlu dipertimbangkan baik,”Tutupnya

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menegaskan tetap akan melanjutkan pembangunan Markas Polres di Kabupaten Dogiyai meski ada sekelompok masyarakat yang menolaknya. Menurutnya, pembangunan akan terus dilakukan karena wilayah itu sudah menjadi kabupaten sehingga kehadiran Polres beserta jajarannya dibutuhkan untuk melayani masyarakat,“Memang Wakil Bupati dan Anggota DPR Kabupaten Dogiyai pernah bertemu dan meminta agar di wilayah itu tidak dibangun Polres dan Kodim,” aku Irjen Pol Fakhiri di Jayapura, sebagaimana dikutip Antara, Kamis 19 Mei 2022.

Dikatakan, pembangunan Polres yang akan didukung Polsek itu, konsekuensi terjadinya pemekaran dimana wilayah itu sudah menjadi kabupaten,“Seharusnya mereka yang menjadi wakil rakyat mendukung, apalagi di dadanya tersemat ‘Burung Garuda”, namun kenyataannya sebaliknya sehingga patut dipertanyakan,” katanya.

Selaku pimpinan Polda Papua, kata Mathius Fakhiri, pihaknya akan terus melakukan komunikasi ke masyarakat di Kabupaten Dogiyai sehingga mereka mengetahui pentingnya keberadaan Polres,“Para pejabat di wilayah itu jangan bermain politik praktis, karena keberadaan Polres itu untuk mendukung dan melengkapi wilayah itu yang sudah menjadi kabupaten,” tutupnya (AW/Tim Humas DPRP)