Jayapura, dpr-papua.go.id – Anggota Komisi IV DPR Papua Orgenes Kaway,S.Th meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan perahtian serius terhadap nasib pembangunan ruas jalan Kemiri – Depapre Kabupaten Jayapura yang menghubungkan Pelabuhan Depapre sebagai salah satu program Tol Laut yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo,” Masyarakat adat di wilayah itu sudah melakukan protes berkali – kali hingga sempat menutup akses Kemiri – Depapre beberapa hari namun sampai hari ini belum ada kejelasan dari pemerintah baik Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU & Perumahan Rakyat maupun Pemerintah Daerah Papua melalui Dinas PU Provinsi Papua,” Tegas kaway kepada Humas DPRP, Selasa,(12/10/2021)
Dikatakan Kaway, jika pemerintah berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat.“Kalau jalan Kemiri – Depapre itu bukan Indonesia punya. Mungkin nanti setelah Papua merdeka baru dibangun,” sindir Orgenes Kaway.“Karena kalau kita sebagai warga Negara yang baik, mau mensejahterakan rakyat, padahal di hutan – hutan sana jalannya dibangun bagus, bagaimana kami di Kemiri – Depapre tidak dibangun. Berarti kami bukan bagian dari Negara Republik Indonesia dan juga bukan dari bagian dari Pemerintah Provinsi Papua,” sambungnya.
Padahal, kata Ondoafi Kampung Bambar ini, jika masyarakat di wilayah Tanah Merah itu dianggap menjadi bagian dari pemerintah, mestinya jalan Kemiri – Depapre itu dibangun, karena merupakan wajah dari bagian Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.Apalagi, lanjut Orgenes Kaway, ada Pelabuhan Peti Kemas Depapre dan sejumlah tempat wisata yang menarik, namun tampaknya pemerintah masih enggan melirik untuk membangun daerah itu.
“Pelabuhan Peti Kemas Depapre, itu tinggal saja, karena pelabuhan itu tidak bisa lewat dari darat, tapi lewat laut. Jadi, mungkin container atau mobil lewat dari laut, supaya tidak ada hambatan,” sindirnya lagi.Apakah pembangunan jalan Kemiri – Depapre sudah masuk APBD Perubahan 2021? Orgenes Kaway mengakui memang tidak masuk anggarannya, dengan segala pertimbangan.“Nanti mudah-mudahan masuk di APBD Induk 2022. Harapan saya dimasukkan, karena dia juga bagian dari Negara ini. Tapi hari ini belum masuk, PON bukan urusan Papua, PON itu untuk seluruh Indonesia, tapi jalan ini khusus untuk Papua,” pungkasnya.(AW/Tim Humas DPRP)
